RADAR TULUNGAGUNG – Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar rapat koordinasi (rakor) penanganan darurat cuaca ekstrem yang melanda sejumlah wilayah, termasuk ancaman banjir di Kota Padang, Kamis (27/11).
Rakor ini merupakan tindak lanjut dari rapat tingkat menteri terkait penanganan bencana hidrometeorologi.
Rakor dipimpin oleh Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy bersama Sekretaris Utama BNPB Rustian, serta dihadiri unsur Forkopimda dan OPD terkait.
Dalam arahannya, BNPB menekankan pentingnya penetapan status keadaan darurat guna mempercepat penanganan banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang mengancam 13 kabupaten/kota termasuk Kota Padang.
Sekretaris Utama BNPB meminta pembentukan posko terpadu di wilayah terdampak bencana. Posko ini berfungsi sebagai pusat koordinasi, komando, dan perencanaan operasi tanggap darurat.
Untuk tingkat provinsi, akan disiapkan pos pendamping guna memonitor dan mendukung kebutuhan di daerah.
“Catat kebutuhan secara detail dalam proses operasi penanganan darurat,” tegas Rustian saat rakor di Kantor Gubernur Sumbar.
Selain itu, BNPB meminta pemerintah kabupaten dan kota, termasuk Kota Padang untuk melakukan pendataan kerusakan infrastruktur secara rinci.
Data tersebut diperlukan untuk penyusunan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P).
Apabila terdapat warga yang harus direlokasi akibat banjir dan ancaman longsor, pemerintah daerah diminta menyiapkan konsep lokasi serta mekanisme pelaksanaan relokasi.
Konsep ini harus dipersiapkan sejak dini agar proses evakuasi dan penanganan warga terdampak dapat berjalan cepat dan tepat.
Sebelum rakor, Sekretaris Utama BNPB juga menyerahkan bantuan darurat kepada Pemprov Sumbar dan beberapa kabupaten/kota, termasuk Kota Padang, Kota Pariaman, Bukittinggi, Solok, Tanah Datar, dan Agam.
Bantuan juga diberikan kepada Polda Sumbar untuk mendukung operasi lapangan.
Jenis bantuan yang disalurkan meliputi paket sembako, makanan siap saji, kasur lipat, hygiene dan family kit, tenda, selimut, alat kebersihan, dan lain sebagainya.
Sehari sebelumnya, bantuan juga telah diserahkan kepada Kabupaten Padang Pariaman dan Pesisir Selatan.
Cuaca ekstrem yang meningkatkan potensi banjir di Kota Padang terus menjadi perhatian BNPB. Dengan adanya status darurat, pemerintah daerah kini dapat mengerahkan sumber daya secara maksimal melalui OPD dan unsur pentaheliks, termasuk TNI, Polri, relawan, akademisi, dan dunia usaha.
Pemprov Sumbar bersama BNPB menegaskan bahwa banjir Kota Padang harus ditangani dengan sistem komando terpadu agar penanganan darurat dapat berjalan cepat, efektif, dan terukur. ****
Editor : Dharaka R. Perdana