TULUNGAGUNG – Polemik mengenai keberadaan Bandara IMIP Morowali kian memanas setelah Menteri Pertahanan Sjafri Syamsuddin melontarkan kritik keras terkait operasional bandara yang berada di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah.
Dalam pernyataannya, Sjafri menilai bandara tersebut berpotensi mengancam kedaulatan negara jika beroperasi tanpa pengawasan lengkap dari perangkat negara seperti imigrasi dan bea cukai.
Kontroversi ini langsung memicu respons keras dari Luhut Binsar Pandjaitan.
Keyword utama Bandara IMIP Morowali mencuat sejak Sjafri secara terbuka mengingatkan bahwa Indonesia tidak boleh memiliki “republik di dalam republik”.
Baca Juga: Kemensos Umumkan 3.003 Formasi PPPK Tendik Sekolah Rakyat 2025: Pendaftaran Cepat, Jangan Terlambat!
Ia menyoroti bahaya apabila sebuah wilayah industri raksasa memiliki fasilitas bandara sendiri yang beroperasi tanpa kontrol negara yang memadai.
Menurut Sjafri, absennya pengawasan kepabeanan dan imigrasi berpotensi membuka celah penyelundupan serta ancaman terhadap keamanan nasional dan kedaulatan ekonomi.
Namun, pandangan tersebut dibantah tegas oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, yang selama ini turut terlibat dalam pembangunan fasilitas strategis di Morowali.
Luhut menyatakan bahwa tuduhan terhadap Bandara IMIP Morowali sebagai bandara ilegal adalah tidak berdasar dan jauh dari fakta.
Luhut Bantah Keras Tuduhan Bandara Ilegal
Dalam keterangannya melalui video yang beredar, Luhut menyebut dirinya tidak bisa menerima ketika Bandara IMIP Morowali dituding ilegal dan dituduh menjadi ancaman bagi kedaulatan negara.
Luhut menegaskan bahwa bandara tersebut bukan bandara internasional, sehingga tidak memerlukan kehadiran instansi bea cukai dan imigrasi seperti yang dipersoalkan.
“Bandara IMIP bukan untuk penerbangan internasional. Jadi tidak ada urusan imigrasi dan bea cukai,” tegas Luhut.
Luhut bahkan menyatakan dirinya telah melakukan koordinasi langsung dengan pihak China, khususnya figur yang ditunjuk Presiden Xi Jinping, yaitu Wang Yi, yang menjadi mitra utama Indonesia dalam investasi di kawasan IMIP.
Koordinasi tersebut meliputi bukan hanya pembangunan bandara, tetapi juga persoalan lingkungan hingga sistem keamanan kawasan industri.
Hentikan Narasi “Negara Dalam Negara”
Masih terkait kritik Sjafri yang menyebut “tidak boleh ada republik dalam republik”, Luhut meminta agar narasi tersebut tidak disebarkan secara sembarangan, apalagi sebelum memahami fakta lapangan.
Ia menilai pernyataan itu dapat memperkeruh suasana politik dan merusak iklim investasi yang sedang dibangun pemerintah.
Sebagai salah satu tokoh yang selama bertahun-tahun menangani investasi strategis nasional, Luhut menilai bahwa Bandara IMIP Morowali justru dibangun untuk mempercepat mobilitas logistik dan pekerja di kawasan industri nikel terbesar di Indonesia tersebut.
Keberadaan bandara disebut sangat penting untuk memperkuat rantai pasok industri baterai listrik yang kini menjadi prioritas nasional.
Latar Belakang Bandara IMIP Morowali
Bandara IMIP Morowali terletak di kawasan kawasan industri raksasa yang menjadi pusat pengolahan nikel dan smelter.
Kompleks industri ini dikelola oleh PT IMIP yang merupakan hasil kerja sama perusahaan Indonesia dan investor China.
Kawasan bentang industri tersebut mempekerjakan puluhan ribu tenaga kerja, termasuk tenaga ahli asing.
Sejak awal pembangunannya, bandara ini difungsikan sebagai bandara penunjang logistik internal serta transportasi pekerja, bukan sebagai pusat penerbangan reguler atau internasional terbuka.
Hal inilah yang, menurut Luhut, menjadikan tuduhan mengenai pelanggaran kedaulatan sebagai sesuatu yang keliru.
Respons Publik dan Dampak Politik
Kontroversi ini langsung menyita perhatian publik, mengingat posisi kedua tokoh tersebut yang sama-sama memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan dan keamanan nasional.
Perdebatan ini juga dinilai akan berdampak pada iklim investasi dan hubungan diplomatik dengan China.
Sebagian masyarakat menganggap kritik Sjafri sebagai bentuk kontrol dan pengawasan negara yang diperlukan.
Baca Juga: Presiden Prabowo Fokus Pulihkan 3 Provinsi Terdampak Bencana, Kerahkan Seluruh Kekuatan
Namun sebagian lain menilai konflik elite ini bisa menimbulkan guncangan psikologis bagi investor yang sedang membangun proyek strategis di Tanah Air.
Meski demikian, Luhut memastikan bahwa semua prosedur terkait Bandara IMIP Morowali berjalan sesuai regulasi dan tidak ada area abu-abu terkait aspek legalitasnya.
Polemik Bandara IMIP Morowali diperkirakan masih akan berlanjut.
Publik kini menunggu klarifikasi lanjutan dari Kementerian Perhubungan serta otoritas terkait untuk memastikan posisi hukum dan operasional bandara tersebut guna meredam spekulasi.***
Editor : Vidya Sajar Fitri