RADAR TULUNGAGUNG – Menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mewanti-wanti potensi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah perairan Indonesia.
Gelombang tinggi, angin kencang, dan hujan lebat diperkirakan dapat memengaruhi keselamatan pelayaran.
Peringatan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Kerja Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut dan Rapat Koordinasi Angkutan Laut Nataru 2025/2026 di Jakarta, Minggu (7/12).
Menhub menegaskan seluruh jajaran Perhubungan Laut harus berada dalam status siaga penuh. “Seluruh jajaran Ditjen Perhubungan Laut dan unit pelaksana di lapangan harus siaga 24 jam, tanpa kompromi,” tegasnya.
Berdasarkan Survei Potensi Pergerakan Orang pada masa Nataru 2025/2026, sebanyak 2,62 juta orang diperkirakan melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi laut.
Lonjakan penumpang ini menjadi fokus pemerintah untuk memastikan jalur pelayaran nasional tetap aman.
Menurut Menhub Dudy, keselamatan pelayaran adalah hal yang tidak bisa ditawar. Ia menyinggung kembali dua insiden besar yang menelan korban jiwa.
Yaitu tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali dan kebakaran KM Barcelona VA di perairan Talise, sebagai pengingat pentingnya kepatuhan terhadap aturan keselamatan. “Keselamatan bukan hanya prioritas, keselamatan adalah harga mati,” tuturnya.
Untuk mengantisipasi peningkatan aktivitas pelayaran, Menhub menginstruksikan beberapa langkah pengamanan, antara lain:
- Pemeriksaan kelaiklautan kapal (ramp check) dilakukan lebih ketat
- Pengawasan kelebihan muatan ditingkatkan
- Kesiapsiagaan SAR dan keamanan pelayaran dioptimalkan
- Informasi dari BMKG harus diterima dan disebarkan secara real-time
- Kapal yang tidak memenuhi standar dilarang menerima izin berlayar
Baca Juga: Libur Nataru Kali Ini Bakal Lebih Ramai, Kemenhub Memprediksi 119,5 Juta Orang Melakukan Perjalanan
“Informasi cuaca ekstrem harus tersampaikan cepat dan jelas kepada operator maupun penumpang,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menhub mengapresiasi langkah Ditjen Perhubungan Laut yang terus mendorong digitalisasi layanan melalui platform MaritimHub.
Layanan terpadu ini mencakup persetujuan kerja keruk, pemberian tanda UN-Mark dan pengelolaan barang berbahaya, sertifikasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), registrasi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP), hingga pengujian Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP).
Digitalisasi tersebut disebut bukan tujuan akhir, tetapi alat untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan kepercayaan publik.
Transisi ASDP ke Perhubungan Laut
Tahun ini Ditjen Perhubungan Laut memasuki masa transisi besar. Tugas dan fungsi Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) secara bertahap dialihkan dari Ditjen Perhubungan Darat.
Langkah ini dinilai sebagai penguatan peran Perhubungan Laut dalam menjaga konektivitas antarwilayah, termasuk sektor penyeberangan.
“Saya berharap seluruh jajaran mampu menjalankan transisi ini dengan penuh tanggung jawab dan responsif terhadap dinamika lapangan,” kata Menhub menutup arahannya. ****
Editor : Dharaka R. Perdana