RADAR TULUNGAGUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali mengkritisi tata kelola lingkungan di Indonesia, terutama terkait dampak perkebunan sawit yang menurutnya memperparah kerentanan bencana di berbagai daerah, khususnya Sumatra.
Dalam sebuah diskusi publik, Dedi Mulyadi menguraikan panjang lebar bagaimana hilangnya hutan alam dan digantikan kebun sawit menyebabkan banjir, lumpur, hingga melemahnya ketahanan pangan masyarakat desa.
Di awal pemaparannya, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa dampak perkebunan sawit tidak hanya sebatas persoalan ekologis, tetapi juga menggerus ketahanan sosial dan kemandirian desa.
Ia menilai banyak wilayah kehilangan benteng alamnya karena pohon sawit tidak memiliki kemampuan ekologis seperti hutan asli.
Isu dampak perkebunan sawit menjadi sorotan utamanya karena dianggap sebagai akar dari kerentanan lingkungan yang makin terlihat saat musim hujan ekstrem.
“Sawit itu bukan pohon pelindung. Ia tidak bisa menahan lumpur, tidak tahan gelombang, tidak kuat getaran. Sawit itu pohon manja yang harus dilindungi,” tegas Dedi.
Menurutnya, sawit menyerap air dalam jumlah besar dan membutuhkan pupuk intensif, berbeda dengan pohon hutan yang mampu menghidupi ekosistem sekitarnya tanpa intervensi manusia.
Dedi Mulyadi Soroti Kerusakan Lingkungan di Sumatra
Dedi baru saja melakukan kunjungan ke sejumlah daerah di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Dari hasil pengamatannya, ia melihat daerah-daerah itu kini sangat rentan ketika diterjang banjir bandang maupun aliran lumpur.
Hilangnya hutan mengakibatkan tanah kehilangan kemampuan menyerap air.
Kondisi ini diperparah oleh dominasi perkebunan sawit yang membuat bentang lahan menjadi homogen.
Ia menilai homogenisasi tersebut berbahaya bagi keanekaragaman hayati sekaligus menyulitkan masyarakat untuk bertahan ketika terjadi krisis.
Tidak ada lagi sumber pangan lokal yang dapat diandalkan. Sungai tercemar, tanah kehilangan kesuburannya, dan lahan pertanian padi tergerus.
“Yang homogen itu berbahaya bagi Indonesia, bagi kebinekaan,” ujar Dedi, menggambarkan bagaimana satu komoditas dapat mengancam stabilitas ekologis dalam jangka panjang.
Kemandirian Energi Desa Sedang Terabaikan
Dalam diskusi itu, Dedi juga menyinggung potensi energi desa yang menurutnya belum dimaksimalkan.
Ia mendorong pembangunan mikrohidro menggunakan dana desa sebagai solusi tepat untuk menciptakan ketahanan energi di masyarakat.
Dedi mengingatkan bahwa desa-desa di Indonesia sejak dahulu memiliki kekuatan energi budaya, dari air, pangan lokal, hingga sumber energi terbarukan yang tersedia di lingkungan mereka.
Jika dikelola dengan benar, desa dapat menjadi bagian paling kuat dalam menghadapi bencana, krisis ekonomi, bahkan situasi konflik.
Ia mencontohkan krisis ekonomi 1998–1999 ketika masyarakat desa menjadi kelompok paling mampu bertahan.
Ketika ekonomi kota runtuh, masyarakat desa tetap bisa bertahan hidup karena tidak bergantung pada pusat-pusat ekonomi.
Indonesia Dinilai Lebih Tangguh dari Negara Maju
Dalam pidatonya, Dedi juga menyinggung ketergantungan negara-negara maju terhadap energi terpusat.
Ia menyoroti Jerman yang langsung kewalahan ketika pasokan gas terganggu. Situasi itu berbeda dengan Indonesia yang memiliki sumber daya energi tersebar di berbagai daerah.
“Kalau titik sentral energi dibom sekalipun, masyarakat Indonesia masih bisa hidup,” katanya.
Menurut Dedi, masyarakat masih memiliki sumber air, sumber pangan, dan sumber energi lokal yang tidak dimiliki banyak negara lain.
Kritik Dedi Terhadap Pengelolaan Fiskal dan Dana Bagi Hasil
Selain isu lingkungan, Dedi turut mengomentari pengelolaan fiskal nasional, terutama terkait dana bagi hasil (DBH).
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak merasa DBH dipotong, tetapi pembayarannya memang ditunda.
Meski demikian, menurutnya hal itu tidak menghambat produktivitas pemerintah daerah.
Dedi menyebut beberapa pegawai bekerja dari rumah namun tetap efektif.
Bahkan, ia mencontohkan kemampuan Jawa Barat membangun berbagai infrastruktur jalan meski DBH beberapa tahun sebelumnya belum cair.
Seruan Dedi Mulyadi: Kembalikan Fungsi Hutan dan Perkuat Desa
Baca Juga: Analis Global Peringatkan Penerapan Biodiesel B50, Harus Pertimbangkan Risiko Fiskal dan Pasar Sawit
Di akhir pemaparannya, Dedi kembali menegaskan bahwa dampak perkebunan sawit harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat.
Ia meminta agar kebijakan tata ruang nasional kembali menempatkan hutan sebagai benteng utama mitigasi bencana.
Menurutnya, desa dan hutan adalah dua entitas yang saling memperkuat. Jika hutan hilang, desa menjadi rapuh.
Jika desa kehilangan kemandirian energi dan pangan, Indonesia sebagai negara besar ikut terancam.***