JAKARTA – Memasuki awal tahun 2026, pertanyaan soal rekrutmen CPNS dan PPPK 2026 kembali ramai diperbincangkan, terutama di kalangan calon guru dan pelamar aparatur sipil negara.
Pemerintah akhirnya memastikan bahwa seleksi CPNS dan PPPK 2026 tetap direncanakan dan sebagian di antaranya bahkan mulai dibuka sejak Januari ini.
Informasi tersebut terkonfirmasi melalui sejumlah kanal resmi pemerintah serta update dari berbagai instansi pusat dan daerah.
Calon pelamar diminta aktif memantau portal resmi pendaftaran di sscasn.bkn.go.id, satu-satunya pintu masuk seleksi CPNS dan PPPK 2026.
Pada laman SSCASN, meski tampilan sistem masih menampilkan periode sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan bahwa pendaftaran akan menyesuaikan begitu rekrutmen resmi dibuka.
Pelamar diwajibkan membuat akun terlebih dahulu sebelum memilih formasi yang tersedia.
CPNS 2026 Dipastikan Ada, Kemenkeu Buka Peluang Lulusan SMA
Kabar baik datang dari Kementerian Keuangan. Mengutip laporan nasional.co.id,
Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui jajaran pimpinan Kemenkeu memastikan bahwa CPNS 2026 akan dibuka, termasuk untuk lulusan SMA.
Rekrutmen CPNS Kemenkeu 2026 akan menggunakan skema hybrid, yakni melalui jalur lulusan PKN STAN dan jalur non-STAN.
Jalur non-STAN ini membuka peluang luas bagi lulusan SMA dan S1 dari luar STAN, khususnya untuk kebutuhan tenaga lapangan.
Salah satu fokus utama adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Kemenkeu disebut akan merekrut sekitar 300 lulusan SMA dari seluruh Indonesia, yang nantinya ditempatkan sesuai wilayah kerja masing-masing.
Dalam dokumen Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kemenkeu 2025–2029, tercatat kebutuhan rekrutmen CASN mencapai 2.100 orang pada 2025, serta sekitar 4.350 orang per tahun mulai 2026 hingga 2029, dengan total mencapai 19.500 ASN.
Pemerintah Fokus Penuhi Kebutuhan ASN Pusat dan Daerah
Selain Kemenkeu, pemerintah pusat juga memastikan bahwa seleksi CPNS dan PPPK 2026 tetap menjadi prioritas nasional.
Informasi dari pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Pegunungan Bintang, menegaskan bahwa rekrutmen ini ditujukan untuk mengisi jabatan kosong akibat pensiun.
Formasi CPNS dan PPPK 2026 akan difokuskan pada tenaga teknis, tenaga kesehatan, serta tenaga pendidik.
Pemerintah juga menargetkan rekrutmen ini mendukung percepatan transformasi digital dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pelamar diimbau tidak hanya memantau pengumuman dari kementerian dan lembaga, tetapi juga aktif mengecek informasi resmi di SSCASN agar tidak tertinggal jadwal pendaftaran.
PPPK Kemenkumham Dibuka 7–23 Januari 2026
Salah satu rekrutmen yang paling hangat adalah seleksi PPPK di Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM).
Pendaftaran PPPK KemenHAM 2026 resmi dibuka mulai 7 hingga 23 Januari 2026.
Seleksi ini menyediakan 500 formasi, dengan kualifikasi S1 semua jurusan.
Menariknya, formasi ini terbuka untuk pelamar umum, tidak terbatas pada honorer KemenHAM, asalkan memiliki pengalaman kerja yang relevan.
Berdasarkan pengumuman resmi di kemenham.go.id, batas usia pelamar minimal 20 tahun dan maksimal 40 tahun, serta wajib memiliki pengalaman kerja minimal dua tahun sesuai jabatan yang dilamar.
Beberapa jabatan yang tersedia antara lain Analis SDM Aparatur Ahli Pertama, Perencana Ahli Pertama, Apoteker, hingga Penata Layanan Operasional. Seluruh pendaftaran tetap dilakukan melalui portal SSCASN.
Calon pelamar juga diwajibkan mengunduh dan mengisi surat lamaran serta surat pernyataan bermaterai Rp10.000 sesuai format resmi yang telah disediakan KemenHAM.
Pelamar Diminta Aktif Pantau Informasi Resmi
Dengan mulai dibukanya sebagian seleksi sejak awal tahun, calon pelamar CPNS dan PPPK 2026 diimbau tidak menunda persiapan.
Pemerintah menegaskan bahwa seluruh proses pendaftaran hanya dilakukan melalui kanal resmi dan tidak dipungut biaya.
Bagi pelamar yang sempat tertinggal pada seleksi PPPK sebelumnya, pemerintah membuka peluang lanjutan pada formasi-formasi berikutnya sepanjang tahun 2026.
Editor : Eka Putri Wahyuni