JAKARTA – Kekhawatiran jelang akhir masa kontrak masih menjadi bayang-bayang banyak guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski merasa sudah mengajar dengan sepenuh hati, memenuhi jam kerja, dan dekat dengan peserta didik, kenyataannya tidak sedikit guru PPPK yang harus menerima kenyataan pahit: kontrak tidak diperpanjang.
Fakta ini memunculkan satu pertanyaan besar.
Jika kinerja mengajar sudah maksimal, lalu apa sebenarnya penyebab kontrak PPPK guru tidak diperpanjang? Sebuah video edukatif yang ramai dibicarakan di kalangan pendidik mengungkap bahwa jawabannya sering kali justru berada di luar ruang kelas.
Bukan Soal Mengajar, Tapi Administrasi dan Sikap Profesional
Selama ini, banyak guru PPPK mengira bahwa perpanjangan kontrak sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan mengajar di kelas. Padahal, dalam sistem birokrasi ASN, penilaian dilakukan secara menyeluruh.
Tim penilai tidak hanya melihat kualitas pembelajaran, tetapi juga ketertiban administrasi, disiplin kerja, dan sikap profesional.
Ibarat rapor, guru PPPK dinilai melalui dua mata pelajaran utama: mengajar dan birokrasi.
Keduanya memiliki bobot yang sama.
Nilai sempurna dalam mengajar tidak akan cukup jika aspek administrasi justru bermasalah.
Di sinilah banyak guru tanpa sadar masuk ke “zona merah” evaluasi.
Administrasi Jadi Pembunuh Senyap Karier PPPK
Administrasi kerap dianggap urusan sepele dan membosankan.
Namun justru di titik inilah banyak guru PPPK yang terpeleset. Dalam dunia ASN berlaku prinsip tegas: no document, it didn’t happen.
Kerja keras yang tidak terdokumentasi dianggap tidak pernah ada.
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) menjadi salah satu indikator paling krusial.
Indikator SKP yang tidak jelas, keterlambatan mengunggah realisasi, hingga arsip bukti dukung yang tidak rapi dapat menjadi catatan negatif.
Kesalahan kecil yang dibiarkan menumpuk sepanjang tahun bisa berdampak besar di akhir masa kontrak.
Data Tak Sinkron Bisa Jadi Bom Waktu
Masalah tidak berhenti di SKP.
Ketidaksinkronan data antara Dapodik dan Sistem ASN (SASN) juga kerap menjadi penyebab kontrak PPPK guru tidak diperpanjang.
Beban mengajar yang tidak sesuai antara data di atas kertas dan praktik di lapangan bisa memicu tanda tanya besar dalam evaluasi.
Sebelum hasil evaluasi sampai ke dinas pendidikan, sekolah terlebih dahulu melakukan evaluasi internal.
Seluruh aspek akan diperiksa, mulai dari kinerja tahunan, absensi, kepatuhan pada tugas tambahan, kelengkapan administrasi pembelajaran, hingga etos kerja dan sikap profesional.
Disiplin Kecil, Dampak Besar
Hal lain yang sering diremehkan adalah disiplin.
Izin mendadak tanpa alasan jelas, sering datang terlambat, pulang sebelum waktunya, tidak mengikuti kegiatan sekolah, hingga kebiasaan mengeluh di media sosial dapat menjadi catatan tersendiri.
Akumulasi “dosa kecil” ini bisa menjadi alasan tunggal kontrak tidak diperpanjang.
Lima Langkah Praktis Mengamankan Kontrak PPPK
Alih-alih larut dalam kecemasan, guru PPPK disarankan mengambil langkah konkret.
Ada lima strategi sederhana namun efektif untuk memperkuat posisi dalam evaluasi kontrak.
Pertama, rutin memeriksa data kepegawaian setiap semester. Kedua, menyimpan seluruh dokumen kinerja dalam arsip digital.
Ketiga, tidak menunda pengisian SKP.
Keempat, mendokumentasikan setiap kegiatan sekolah yang diikuti.
Kelima, memastikan seluruh laporan dikirim tepat waktu.
Langkah-langkah ini ibarat membangun benteng pertahanan karier.
Semakin rapi administrasi, semakin aman posisi guru PPPK dalam sistem.
Jadi Guru Hebat Sekaligus Guru Aman
Kesimpulan penting dari persoalan ini adalah menjadi guru hebat saja belum cukup.
Guru PPPK juga harus menjadi “guru aman”, yakni guru yang kinerjanya tercatat secara formal, administrasinya tertib, dan mudah dibina secara profesional.
Dengan menguasai tiga hal tersebut, posisi guru PPPK akan jauh lebih kuat dan tidak mudah digoyahkan oleh celah-celah administratif.
Masa depan karier bukan sekadar menunggu keputusan, tetapi hasil dari kesiapan yang dibangun sejak dini.
Editor : Eka Putri Wahyuni