JAKARTA – Kepastian pembukaan seleksi CPNS 2026 hingga kini masih menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakhrullah, menegaskan bahwa pemerintah pusat belum bisa memastikan rekrutmen calon pegawai negeri sipil tahun depan karena masih menunggu usulan formasi dari kementerian, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten dan kota.
Dalam penjelasannya, Zudan menyampaikan bahwa penentuan formasi CPNS 2026 sepenuhnya bergantung pada permintaan dan analisis kebutuhan dari masing-masing instansi.
Pemerintah pusat, kata dia, tidak dapat menetapkan formasi secara sepihak tanpa adanya usulan resmi dari daerah maupun kementerian.
“Kalau provinsi tidak mengajukan, kabupaten dan kota tidak mengajukan, tentu jumlah formasi akan lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya.
Tapi kalau banyak yang mengajukan, termasuk kementerian dan lembaga baru, maka formasinya bisa lebih banyak,” ujar Zudan.
Formasi CPNS 2026 Harus Berdasarkan Kebutuhan Nyata
Zudan menegaskan bahwa rekrutmen aparatur sipil negara tidak boleh dilakukan sekadar untuk menambah jumlah pegawai.
Setiap formasi yang diajukan harus benar-benar mencerminkan kebutuhan riil instansi pemerintah.
Menurutnya, pemerintah kini lebih realistis dalam menyusun kebijakan rekrutmen ASN.
Jika suatu instansi memang belum membutuhkan tambahan pegawai, maka tidak perlu memaksakan pengajuan formasi.
“Kalau belum butuh, ya tidak perlu meminta. Jangan mengada-ada. Semua harus sesuai kebutuhan,” tegasnya.
Pernyataan ini sekaligus menjawab spekulasi publik yang menganggap seleksi CPNS 2026 akan otomatis dibuka setiap tahun.
Faktanya, pemerintah kini menerapkan pendekatan berbasis kebutuhan agar struktur birokrasi tetap efektif dan efisien.
CPNS atau P3K, Pemerintah Belum Ambil Keputusan
Terkait jenis rekrutmen, Zudan menyebut pemerintah belum menentukan apakah tahun 2026 akan lebih banyak membuka formasi CPNS atau justru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Ia menjelaskan, untuk sejumlah posisi tertentu, terutama yang membutuhkan keahlian dan kualifikasi tinggi, skema P3K justru lebih diminati dan lebih memungkinkan secara regulasi.
“Misalnya ada orang hebat, doktor lulusan luar negeri, dibutuhkan langsung di jabatan tinggi seperti direktur jenderal. Kalau CPNS, dia harus mulai dari golongan rendah.
Itu tidak memungkinkan. Maka P3K menjadi solusi,” jelasnya.
Kondisi ini membuat peluang rekrutmen P3K tetap terbuka lebar, terutama untuk jabatan strategis dan teknis yang membutuhkan profesional berpengalaman.
Seleksi CPNS 2026 Bisa Dibuka Jika Banyak Usulan
Saat ditanya secara spesifik apakah seleksi CPNS 2026 akan dibuka, Zudan kembali menekankan bahwa jawabannya bergantung pada jumlah usulan formasi yang masuk.
“Kalau nanti banyak yang meminta formasi, pasti dibuka. Tapi kalau tidak ada yang minta, berarti memang kebutuhannya belum ada,” katanya.
Ia menambahkan bahwa saat ini pemerintah masih melakukan koordinasi lintas instansi untuk memetakan kebutuhan ASN tahun depan.
Proses tersebut menjadi dasar utama sebelum keputusan pembukaan CPNS 2026 diumumkan secara resmi.
Masyarakat Diminta Tetap Realistis dan Pantau Informasi Resmi
Zudan mengimbau masyarakat agar tidak terpancing kabar simpang siur terkait CPNS 2026.
Ia meminta calon pelamar untuk terus memantau pengumuman resmi dari BKN dan kementerian terkait.
“Kita realistik saja. Semua disesuaikan dengan kebutuhan negara,” pungkasnya.
Dengan kondisi tersebut, peluang seleksi CPNS 2026 masih terbuka, namun belum dapat dipastikan.
Yang jelas, pemerintah menegaskan bahwa setiap rekrutmen ASN, baik CPNS maupun P3K, akan difokuskan pada kebutuhan nyata demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Editor : Eka Putri Wahyuni