JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) terus mempercepat penguatan program pemenuhan gizi nasional pada 2026. Salah satu fokus utama yang dikebut adalah peningkatan jumlah SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) hingga ribuan titik, sekaligus memperketat penerapan SOP keamanan pangan agar angka kejadian kasus bisa terus ditekan.
Dalam pemaparan terbaru, BGN menyebut peningkatan jumlah SPPG yang signifikan justru diikuti tren kejadian kasus yang menurun. Kondisi ini menjadi indikator bahwa perbaikan penerapan SOP keamanan pangan berjalan cukup efektif dan semakin membaik.
“Dengan peningkatan jumlah SPPG yang lebih signifikan, kasus kejadian menurun,” disampaikan dalam penjelasan tersebut. BGN menegaskan perbaikan ini akan terus digenjot, termasuk melalui peningkatan cakupan SPPG yang sudah memenuhi standar tertentu.
Saat ini, jumlah SPPG yang telah masuk kategori SLHS disebut sudah mencapai 32 persen. Ke depan, angka itu masih akan terus dikejar agar semakin besar, seiring target penguatan layanan di lapangan.
Target 6.150 SPPG dan Langkah Akreditasi-Sertifikasi 2026
BGN menargetkan penguatan jumlah SPPG hingga 6.150. Tidak hanya mengejar kuantitas, lembaga baru ini juga menyiapkan peningkatan kualitas layanan lewat agenda akreditasi dan sertifikasi.
Pada 2026, selain program SLHS, BGN menyatakan akan melakukan akreditasi dan sertifikasi lanjutan. Upaya ini dipandang penting untuk memastikan standar keamanan pangan dan tata kelola layanan pemenuhan gizi berjalan lebih terukur di seluruh wilayah.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari strategi memperkuat kredibilitas program pemenuhan gizi nasional, termasuk program MBG yang menjadi salah satu pilar besar BGN.
BGN Badan Baru, Kini Kantor Pusat Sudah 615 Pegawai
BGN merupakan lembaga baru yang berdiri pada Agustus 2024. Pada awal pembentukannya, disebutkan kondisi internal masih sangat terbatas, bahkan sempat hanya diisi oleh satu orang.
Namun kini, perkembangan SDM BGN meningkat pesat. Di kantor pusat saja, jumlah tenaga kerja sudah mencapai 615 orang. Pada tahun ini, BGN juga berencana membangun kantor regional setara eselon 2 di setiap provinsi, mencakup 38 provinsi.
Selain itu, BGN juga akan membangun KPPG sebanyak 338. Meski tidak tersebar di seluruh kabupaten, KPPG akan ditempatkan di kabupaten yang memiliki SPPG lebih dari 50. Hingga saat ini, KPPG yang sudah terbentuk disebut mencapai 420, dan target penempatan kepala KPPG di 338 titik akan dikejar pada tahun berjalan.
SDM di SPPG Capai 73.207 Orang, Didominasi Warga Lokal dan Perempuan
Dalam laporan terbaru, jumlah SDM yang sudah terlibat langsung di SPPG mencapai 73.207 orang. Rinciannya terdiri dari:
-
32.712 kepala SPPG
-
20.310 akuntan
-
20.185 ahli gizi
Selain itu, relawan yang terlibat di seluruh Indonesia disebut mencapai 825.936 orang, dengan mayoritas merupakan warga lokal di sekitar SPPG dan didominasi kaum perempuan.
Data ini menunjukkan bahwa program pemenuhan gizi nasional tidak hanya menjadi agenda kesehatan, tetapi juga membuka ruang partisipasi masyarakat yang luas.
Rekrutmen PPPK BGN: Tahap 1 Sudah ASN, Tahap 2 Mulai 1 Februari 2026
BGN juga memaparkan status kepegawaian untuk tiga komponen pegawai di setiap SPPG. Pada rekrutmen PPPK tahap 1, sebanyak 2.080 orang sudah menjadi ASN terhitung mulai 1 Juli 2025.
Sementara itu, pada PPPK tahap 2, BGN telah melakukan seleksi sebanyak 32.000 orang. Dari jumlah tersebut, 31.250 merupakan kepala SPPG yang dididik melalui program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia.
Selain itu, BGN membuka formasi umum sebanyak 750 orang, yang diisi oleh:
-
375 akuntan
-
375 tenaga gizi
Para peserta telah menjalani seleksi berbasis komputer (CAT) dan saat ini memasuki tahap pengisian daftar riwayat hidup serta pengusulan nomor induk PPPK. BGN memperkirakan mereka akan resmi menjadi PPPK mulai 1 Februari 2026.
Anggaran BGN 2026 Rp268 Triliun, Mayoritas untuk Program Pemenuhan Gizi
Dari sisi anggaran, BGN melaporkan penyerapan program pemenuhan gizi nasional pada 2025 mencapai 99,5 persen. Adapun dukungan manajemen sempat lebih rendah karena ada izin optimalisasi yang baru keluar pada akhir tahun, sehingga waktu eksekusi terbatas.
Untuk 2026, pagu anggaran BGN tercatat Rp268 triliun. Sekitar 95,4 persen dialokasikan untuk program pemenuhan gizi nasional, termasuk MBG senilai Rp48 triliun. Selain itu ada program non-MBG senilai Rp7,457 triliun, termasuk anggaran sistem dan tata kelola serta promosi-edukasi-kemitraan.
Dengan target SPPG ribuan titik dan rekrutmen PPPK yang terus berjalan, BGN diproyeksikan menjadi salah satu lembaga paling sibuk dalam agenda pembangunan SDM Indonesia pada 2026.
Editor : Natasha Eka Safrina