RADAR TULUNGAGUNG – Isu kenaikan gaji pensiunan PNS 2026 masih ramai beredar di media sosial dan grup percakapan. Narasi yang muncul beragam, mulai dari klaim kenaikan dua digit persen hingga kabar rapelan yang disebut sudah dijadwalkan cair dalam waktu dekat.
Di tengah kabar tersebut, perhatian publik juga tertuju pada kemampuan APBN dalam menjaga kesinambungan belanja negara. Apalagi, pensiunan sangat bergantung pada kepastian pembayaran setiap awal bulan.
Namun, fakta terbaru dari pemaparan pemerintah menunjukkan bahwa isu kenaikan gaji pensiunan PNS 2026 belum bisa disimpulkan hanya dari kabar viral. Pemerintah menegaskan pembayaran pensiun tetap berjalan sesuai mekanisme dan anggaran negara masih menanggung kewajiban tersebut.
Realisasi Sementara APBN 2025: Belanja Negara Rp2.602,3 Triliun
Dalam paparan realisasi sementara APBN 2025 per 31 Desember, pemerintah menyampaikan belanja pemerintah pusat yang ditargetkan Rp2.701,4 triliun terealisasi Rp2.602,3 triliun. Realisasi tersebut dipengaruhi kebijakan efisiensi anggaran di awal tahun 2025 sebesar Rp306,7 triliun.
Meski demikian, pemerintah membuka kembali sebagian anggaran yang sempat diblokir, yakni sekitar Rp206,4 triliun, agar operasional dasar kementerian/lembaga tetap berjalan dan belanja bantuan sosial tidak terganggu.
Pembayaran Pensiun On Track: 3,7% atau Rp16,5 Triliun
Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah pembayaran pensiun yang disebut tetap on track, dengan realisasi 3,7% atau Rp16,5 triliun. Data ini menunjukkan belanja pensiun tetap berjalan dan masuk dalam prioritas belanja negara.
Selain itu, belanja pegawai pada 2025 juga mengalami kenaikan sekitar 10,1%, terutama karena bertambahnya jumlah pegawai penerima gaji dari APBN.
Bansos, Subsidi, dan Belanja Modal Ikut Menguat
Pemerintah juga memaparkan belanja bantuan sosial mencapai Rp186,6 triliun atau tumbuh 20,5% dibanding 2024. Belanja modal juga naik menjadi Rp427,5 triliun atau tumbuh 20,3%, meski realisasinya cenderung meningkat pada semester kedua karena proses pengadaan.
Untuk subsidi, pemerintah mencatat pembayaran subsidi 2025 sebesar Rp281,6 triliun, mencakup energi dan non-energi. Volume barang bersubsidi meningkat, termasuk LPG 3 kg, listrik bersubsidi, pupuk hingga 8,1 juta ton, serta rumah bersubsidi hampir 279 ribu unit.
Kesimpulan: Pensiun Dibayar, Kenaikan Belum Bisa Dipastikan
Dengan paparan ini, dapat ditegaskan bahwa pembayaran pensiun tetap berjalan sesuai anggaran negara. Namun, data realisasi APBN 2025 belum otomatis berarti ada keputusan kenaikan pensiun 2026. Masyarakat diminta menunggu regulasi resmi pemerintah untuk memastikan ada atau tidaknya penyesuaian gaji pensiunan.
Editor : Natasha Eka Safrina