RADAR TULUNGAGUNG - Pemerintah resmi memperkenalkan skema gaji PPPK paruh waktu 2025 sebagai solusi atas persoalan panjang status dan kesejahteraan tenaga honorer. Kebijakan ini membawa perubahan signifikan, terutama dalam menjamin penghasilan minimum yang lebih layak dibandingkan saat masih berstatus honorer.
Melalui aturan baru, gaji PPPK paruh waktu 2025 dipastikan tidak boleh lebih rendah dari penghasilan terakhir saat menjadi honorer atau upah minimum di daerah penugasan. Ketentuan ini memberikan kepastian finansial yang selama ini tidak dimiliki oleh tenaga honorer di berbagai instansi pemerintah.
Skema gaji PPPK paruh waktu 2025 ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan diperjelas melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025. Regulasi tersebut menegaskan bahwa PPPK paruh waktu tetap berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), meski memiliki jam kerja yang lebih singkat dibanding PPPK penuh waktu.
Baca Juga: Bansos PKH BPNT Februari 2026 Mulai Cair, Cek Status Penerima Pakai NIK dan Pahami Sistem Desil
Dasar Hukum dan Tujuan Skema PPPK Paruh Waktu
Penerapan PPPK paruh waktu merupakan bagian dari kebijakan penghapusan tenaga honorer secara bertahap. Pemerintah ingin memastikan tidak ada lagi pegawai yang bekerja tanpa kepastian status dan penghasilan.
Dalam diktum ke-19 Keputusan Menteri PANRB, ditegaskan bahwa gaji PPPK paruh waktu wajib memenuhi standar minimum. Standar tersebut diambil dari dua acuan utama, yakni upah minimum provinsi (UMP) atau upah minimum kabupaten/kota (UMK), serta gaji terakhir saat masih menjadi honorer.
Cara Menghitung Gaji PPPK Paruh Waktu 2025
Penentuan gaji PPPK paruh waktu 2025 menggunakan prinsip mana yang lebih tinggi. Jika gaji honorer terakhir lebih rendah dari UMP atau UMK, maka PPPK paruh waktu otomatis menerima gaji sesuai upah minimum daerah. Sebaliknya, jika gaji honorer terakhir lebih tinggi, maka angka tersebut yang dijadikan dasar penghasilan.
Sebagai contoh, UMP DKI Jakarta tahun 2025 berada di kisaran Rp5,4 juta. Maka PPPK paruh waktu yang bertugas di Jakarta akan menerima gaji minimal sebesar angka tersebut. Di Jawa Tengah, UMP berada di kisaran Rp2,1 juta, sehingga nominal itulah batas minimum gaji PPPK paruh waktu di wilayah tersebut.
Di daerah yang menerapkan UMK lebih tinggi dari UMP, seperti Karawang dengan UMK sekitar Rp5,3 juta, maka UMK menjadi acuan. Skema ini menciptakan variasi gaji antardaerah, namun tetap menjamin standar minimum yang layak.
Lebih Menguntungkan Dibanding Honorer
Jika dibandingkan dengan honorer, gaji PPPK paruh waktu 2025 secara umum lebih besar dan lebih pasti. Selama ini, banyak honorer hanya menerima gaji Rp300 ribu hingga Rp1 juta per bulan, bahkan ada yang dibayar berdasarkan jam kerja tanpa kepastian waktu pembayaran.
Dengan status PPPK paruh waktu, penghasilan tersebut melonjak signifikan, bisa mencapai Rp2 juta hingga lebih dari Rp5 juta tergantung daerah. Selain nominal yang lebih tinggi, gaji PPPK paruh waktu juga memiliki dasar hukum yang jelas dan dibayarkan secara rutin.
Baca Juga: Cara Daftar Bansos 2026 Resmi dari Kemensos, Bisa Online dan Offline, Ini Alur Lengkapnya
Tunjangan dan Jaminan Sosial
Selain gaji pokok, PPPK paruh waktu 2025 berhak menerima berbagai tunjangan dan fasilitas. Di antaranya tunjangan keluarga bagi pasangan dan anak, tunjangan penunjang kerja, serta THR dan gaji ke-13.
Dari sisi perlindungan, PPPK paruh waktu juga terdaftar dalam BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Fasilitas ini sebelumnya tidak dimiliki oleh sebagian besar tenaga honorer. Meski demikian, karena statusnya paruh waktu, besaran tunjangan dapat dihitung secara proporsional sesuai jam kerja.
Jam Kerja dan Masa Kontrak
PPPK paruh waktu memiliki jam kerja yang lebih fleksibel, bisa beberapa jam per hari atau beberapa hari dalam seminggu sesuai kebutuhan instansi. Masa kontrak awal ditetapkan selama satu tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi kinerja.
Besaran gaji dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni lokasi kerja, gaji terakhir sebagai honorer, serta jenis jabatan dan beban kerja. Kombinasi faktor ini memastikan penghasilan tetap layak meski tidak bekerja penuh waktu.
Kelebihan dan Kekurangan PPPK Paruh Waktu
Keunggulan utama skema ini adalah kepastian hukum dan jaminan penghasilan minimum. Namun, ada pula keterbatasan, seperti jam kerja yang lebih singkat dan potensi kesenjangan gaji antarwilayah akibat perbedaan UMP dan UMK.
Meski begitu, secara keseluruhan gaji PPPK paruh waktu 2025 dinilai jauh lebih menguntungkan dibanding status honorer lama, terutama bagi mereka yang sebelumnya menerima penghasilan di bawah standar minimum.
Editor : Rosana Mar'atu Solikah