RADAR TULUNGAGUNG – Kabar terbaru seputar bantuan sosial kembali menjadi perhatian publik.
Kementerian Sosial RI menginstruksikan Bank BNI untuk mendistribusikan ulang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum sempat dibagikan sepanjang tahun 2025.
Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari persiapan penyaluran PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2026.
Informasi ini penting bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima bansos, namun belum mengambil kartu KKS karena berbagai kendala.
Redistribusi KKS BNI dilakukan agar penyaluran bantuan sosial 2026 dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
Selain soal KKS, masyarakat juga dibuat bingung dengan status bansos PKH, BPNT, dan PBI yang di aplikasi Cek Bansos tertulis “tidak”.
Banyak KPM mempertanyakan apakah status tersebut berarti bantuan benar-benar dihentikan atau hanya keterlambatan pembaruan data.
Kemensos Instruksikan BNI Distribusi Ulang KKS
Berdasarkan surat resmi Kementerian Sosial RI, Direktorat Perlindungan Sosial Non Kebencanaan menginstruksikan Bank BNI untuk mendistribusikan kembali KKS dan buku tabungan yang belum tersalurkan hingga batas akhir pendataan 21 November 2025.
Surat tersebut ditujukan kepada Dinas Sosial provinsi, kabupaten, dan kota agar melakukan pemantauan serta pendampingan dalam proses distribusi ulang KKS.
Pemerintah daerah diminta berkoordinasi langsung dengan pihak BNI dan pendamping sosial PKH agar penyaluran berjalan tertib dan sesuai ketentuan.
Distribusi ulang KKS dapat memanfaatkan fasilitas pemerintah daerah, mulai dari kantor desa, kelurahan, kecamatan, hingga kantor dinas sosial setempat.
Kebijakan ini bertujuan mempermudah KPM dalam mengambil kartu tanpa harus datang jauh ke kantor bank.
Sekitar 100 Ribu KKS Belum Terdistribusi
Data Kemensos mencatat masih terdapat sekitar 100 ribu KKS yang belum terdistribusi pada tahun 2025.
KKS tersebut merupakan milik KPM peralihan penyaluran bansos yang sebelumnya menggunakan PT Pos Indonesia, lalu dialihkan ke bank penyalur seperti BNI, BRI, Mandiri, dan BSI.
KPM yang tidak sempat mengambil KKS karena sakit, berada di luar kota, atau kendala lain dipastikan masih memiliki kesempatan menerima kartu tersebut pada awal 2026.
Namun, jadwal pembagian akan ditentukan langsung oleh masing-masing cabang Bank BNI di daerah.
Arti Status “Tidak” di Aplikasi Cek Bansos
Banyak KPM mengeluhkan status PKH, BPNT, dan PBI di aplikasi Cek Bansos tertulis “tidak”.
Secara teori, keterangan tersebut memang berarti yang bersangkutan tidak lagi menerima bantuan sosial.
Namun pendamping sosial menegaskan bahwa aplikasi Cek Bansos kerap mengalami keterlambatan pembaruan data.
Oleh karena itu, status “tidak” belum bisa dijadikan patokan final apakah KPM benar-benar dicoret dari daftar penerima.
Untuk memastikan status bansos, pendamping sosial lebih mengacu pada data di sistem SIKS-NG, khususnya pada menu View DTS, PKH, Final Closing, dan Monitoring Salur Bansos.
Data di sistem tersebut dinilai lebih akurat dan real time dibandingkan aplikasi Cek Bansos.
Update PKH dan BPNT Tahap 1 2026
Per 3 Februari 2026, status bantuan PKH dan BPNT tahap 1 di SIKS-NG mayoritas masih berada di tahap SPM (Surat Perintah Membayar). Artinya, dana bantuan belum masuk ke rekening KKS dan belum dapat dicairkan.
Belum ada status SI (Standing Instruction) yang menandakan perintah transfer ke bank penyalur.
Dengan demikian, hingga saat ini PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2026 belum dicairkan secara resmi.
KPM diimbau untuk tidak terlalu sering mengecek saldo KKS di ATM atau agen bank karena berisiko kartu rusak, terblokir, atau tertelan mesin.
Masyarakat diminta menunggu informasi resmi dari pendamping sosial atau kanal resmi Kementerian Sosial RI.
Imbauan Tunggu Informasi Resmi
Kemensos mengingatkan agar masyarakat tidak mudah percaya informasi tidak resmi di media sosial.
Informasi pencairan bansos akan diumumkan melalui akun resmi Kemensos di Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube.
Dengan adanya redistribusi KKS BNI dan proses administrasi yang masih berjalan, KPM diminta bersabar menunggu tahapan resmi sebelum melakukan pengecekan saldo bantuan sosial 2026.