RADAR TULUNGAGUNG - Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak akan ragu untuk meninjau ulang keikutsertaannya dalam Board of Peace bentukan Trump apabila forum tersebut tidak lagi sejalan dengan aspirasi utama bangsa Indonesia, yakni kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.
Sikap tegas itu disampaikan pemerintah di tengah berlanjutnya serangan Israel ke Gaza serta dinamika pembahasan Indonesia dalam Board of Peace yang memicu kecaman internasional.
Melalui Menteri Luar Negeri Sugiono, pemerintah menekankan bahwa partisipasi Indonesia dalam Board of Peace bentukan Trump bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen diplomasi untuk mendorong perdamaian.
Indonesia, kata Sugiono, akan selalu menempatkan kepentingan kemanusiaan dan keadilan bagi rakyat Palestina sebagai prioritas utama.
“Tujuan kita jelas. Pertama adalah situasi damai di Gaza, kemudian perdamaian di Palestina secara keseluruhan, dan pada akhirnya kemerdekaan serta kedaulatan Palestina,” ujar Sugiono.
Ia menegaskan, Indonesia membuka peluang untuk keluar dari Board of Peace bentukan Trump jika forum tersebut gagal mendorong terciptanya perdamaian yang nyata.
Kecaman Indonesia atas Serangan Israel ke Gaza
Sikap pemerintah Indonesia juga tercermin dalam langkah diplomatik bersama negara-negara lain.
Menyikapi serangan Israel ke Gaza yang masih berlangsung, Indonesia bersama sepuluh negara muslim terbesar di dunia telah mengeluarkan kecaman bersama.
Pemerintah menilai eskalasi kekerasan tersebut mencederai proses perdamaian yang selama ini terus diupayakan oleh berbagai pihak.
Menurut Sugiono, serangan yang terus berlanjut tidak hanya memperburuk kondisi kemanusiaan di Gaza, tetapi juga menggerus kepercayaan terhadap mekanisme dialog damai internasional.
“Kekerasan tidak pernah membawa solusi. Yang kita dorong adalah penghentian agresi dan dibukanya ruang dialog yang adil,” tegasnya.
Evaluasi Keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian
Keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump sejak awal memang menuai perhatian publik.
Pemerintah menyadari bahwa posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia membawa tanggung jawab moral yang besar dalam isu Palestina.
Sugiono menegaskan, evaluasi terhadap keanggotaan Indonesia akan dilakukan secara menyeluruh dan berlandaskan pada hasil konkret di lapangan.
“Kalau forum itu tidak mampu mendorong situasi damai di Gaza dan Palestina, maka tentu kita akan mempertimbangkan ulang posisi kita,” ujarnya.
Prabowo Undang Tokoh Ormas Islam
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh organisasi Islam ke Istana untuk membahas keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace bentukan Trump.
Pertemuan tersebut menjadi forum dialog antara pemerintah dan tokoh agama guna menyerap aspirasi serta pandangan strategis terkait langkah diplomasi Indonesia.
Dalam pertemuan itu, Prabowo menjelaskan alasan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump.
Ia menekankan bahwa kehadiran Indonesia dimaksudkan untuk membawa suara dunia Islam dan memperjuangkan kepentingan rakyat Palestina dari dalam forum internasional.
Pemerintah juga menyatakan terbuka terhadap kritik dan masukan.
Berbagai pandangan dari tokoh agama menjadi bahan pertimbangan penting dalam menentukan langkah lanjutan Indonesia di kancah diplomasi global.
Diplomasi Indonesia dan Arah Kebijakan Luar Negeri
Langkah Prabowo dan pemerintahannya menunjukkan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang aktif namun berprinsip.
Indonesia tidak ingin sekadar hadir secara simbolis, tetapi menginginkan peran nyata dalam menghentikan kekerasan dan mendorong solusi dua negara yang adil.
Pemerintah menegaskan bahwa keikutsertaan dalam forum internasional apa pun harus sejalan dengan konstitusi dan semangat pembukaan UUD 1945, yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Dengan sikap tegas terhadap Board of Peace bentukan Trump, Indonesia menegaskan posisinya sebagai negara yang konsisten membela Palestina, sekaligus siap mengambil langkah strategis jika jalur diplomasi yang ditempuh tidak lagi berpihak pada perdamaian sejati.***
Editor : Vidya Sajar Fitri