RADAR TULUNGAGUNG - Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah tegas dengan melakukan mutasi pegawai pajak secara besar-besaran sebagai bentuk shock therapy untuk membenahi kinerja Direktorat Jenderal Pajak.
Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, menyusul mencuatnya sejumlah kasus hukum yang menyeret aparat pajak, termasuk operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di beberapa daerah.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, mutasi pegawai pajak menjadi pilihan strategis yang bisa ditempuh pemerintah di tengah keterbatasan aturan kepegawaian.
Sekitar 45 hingga 50 pegawai pajak akan dipindahkan dari unit-unit yang dinilai “gemuk” atau rawan penyimpangan ke wilayah lain yang lebih sepi dan membutuhkan penguatan personel.
Menurut Purbaya, langkah mutasi pegawai pajak ini belum pernah dilakukan sebelumnya dalam skala sebesar sekarang.
Selama ini, mutasi biasanya hanya melibatkan satu hingga tiga pegawai.
Namun kondisi internal dan tantangan kepercayaan publik mendorong pemerintah melakukan langkah yang lebih berani.
Tak Bisa Dipecat, Mutasi Jadi Jalan Tengah
Purbaya menjelaskan, sistem kepegawaian di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak memungkinkan adanya pemecatan atau perumahan pegawai secara sepihak.
Opsi tersebut berpotensi menimbulkan gugatan hukum dan justru merugikan negara.
Karena itu, mutasi dipilih sebagai solusi yang sah dan efektif.
Pegawai yang dinilai memiliki kinerja baik akan ditempatkan di posisi strategis, sementara mereka yang berada di unit dengan risiko tinggi akan dipindahkan ke lokasi lain.
Pemerintah berharap, pergeseran ini bisa memperbaiki budaya kerja dan meningkatkan pengawasan internal.
Respons atas OTT KPK di Banjarmasin dan Lampung
Kebijakan mutasi pegawai pajak juga merupakan respons langsung atas OTT KPK yang terjadi di sejumlah daerah, seperti Banjarmasin dan Lampung.
Purbaya memastikan, dirinya akan mendampingi para pegawai secara hukum, namun tidak akan melakukan intervensi terhadap proses penegakan hukum.
Ia menegaskan tidak akan ada upaya mendatangi pihak mana pun, termasuk presiden, untuk meminta penghentian perkara.
Proses hukum akan dibiarkan berjalan secara adil dan transparan. Jika terbukti bersalah, maka pegawai tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Namun jika tidak, negara wajib melindungi hak-haknya dari potensi penyalahgunaan kewenangan.
Restitusi Pajak Jadi Sorotan Serius
Selain mutasi, Purbaya Yudhi Sadewa juga menyoroti persoalan restitusi pajak yang nilainya dinilai terlalu besar dan mengandung banyak kejanggalan.
Saat mulai menjabat di Kementerian Keuangan, ia mencatat total restitusi pajak mencapai Rp361 triliun.
Ia mengaku sempat menghentikan sementara proses restitusi karena khawatir berdampak pada penerimaan negara, terutama di tengah kondisi ekonomi yang melambat.
Saat itu, hanya tersisa sekitar Rp6–7 triliun restitusi yang belum dieksekusi.
Namun Purbaya mengaku heran karena dalam waktu singkat, dana restitusi tersebut seolah cepat sekali habis.
Hal ini memunculkan kecurigaan adanya praktik tidak wajar yang perlu ditelusuri lebih dalam.
Evaluasi Industri dan PPN Batu Bara
Pemerintah juga akan mengevaluasi mekanisme restitusi, termasuk pengawasan dari otoritas pajak. Selama ini, restitusi dinilai terlalu otomatis dan minim kontrol.
Purbaya mencontohkan sektor batu bara. Berdasarkan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), negara justru berpotensi mensubsidi industri tersebut.
Untuk menutup celah itu, pemerintah akan mempertimbangkan pengenaan biaya ekspor atau kebijakan penyesuaian lainnya.
Ia menegaskan, penurunan volume ekspor belum tentu berdampak pada penurunan penerimaan negara.
Dalam kondisi tertentu, pengurangan pasokan justru bisa mendorong kenaikan harga.
Pendekatan serupa juga akan diterapkan pada komoditas strategis lain seperti crude palm oil (CPO), di mana Indonesia memiliki posisi dominan di pasar global.
Perbaikan Sistem dan Kepercayaan Publik
Melalui mutasi pegawai pajak, pengetatan restitusi, dan evaluasi kebijakan fiskal, pemerintah berharap bisa memperkuat integritas institusi perpajakan sekaligus menjaga penerimaan negara.
Langkah ini juga menjadi sinyal bahwa reformasi birokrasi di sektor pajak akan terus dilanjutkan.
Purbaya menegaskan, pengawasan internal akan diperketat agar praktik menyimpang tidak kembali terulang, serta memastikan sistem perpajakan berjalan lebih adil dan transparan.***
Editor : Vidya Sajar Fitri