RADAR TULUNGAGUNG - Skema pencairan TPG 2026 atau Tunjangan Profesi Guru direncanakan mengalami perubahan besar. Jika sebelumnya dana tunjangan profesi dicairkan per triwulan, tahun depan pencairan disebut akan dilakukan setiap bulan. Informasi ini menjadi perhatian luas para guru karena berdampak langsung pada pola penerimaan hak bayar dan proses validasi data.
Dalam penjelasan yang beredar, TPG 2026 akan mulai dihitung per bulan sejak Januari. Guru yang sudah valid dan terbit SKTP (Surat Keputusan Tunjangan Profesi) per 20 Januari 2026 disebut berhak menerima pembayaran untuk satu bulan pertama, yakni Januari. Artinya, sistem baru ini membuat alur pencairan lebih rutin, namun juga menuntut ketelitian lebih tinggi pada data beban mengajar.
Skema TPG 2026 ini membuat validasi data menjadi kunci utama. Guru yang belum valid pada Januari tidak kehilangan haknya. Hak bayar bulan Januari tetap ada dan akan dirapel ketika data dinyatakan valid pada bulan berikutnya. Mekanisme rapel ini akan terus berjalan hingga akhir semester, menyesuaikan waktu validasi masing-masing guru.Baca Juga: IIMS 2026 Resmi Dibuka, Pengamat Prediksi Pasar Otomotif Indonesia Bergairah dan Penjualan Mobil Listrik Tetap Moncer
Skema Rapel dan Syarat Utama
Dalam skema baru ini, guru yang valid setelah Januari, misalnya Februari atau Maret, tetap menerima pembayaran kumulatif sesuai bulan keterlambatan validasi. Jika valid pada Februari, maka TPG cair dua bulan sekaligus. Jika baru valid Maret, maka tiga bulan dirapel. Namun ada catatan penting, hak ini hanya berlaku bagi guru yang memang sudah mengajar sejak Januari, bukan yang baru masuk pertengahan semester.
Hal ini menjadi bagian krusial dalam alur pencairan TPG 2026, karena sistem membaca keberlanjutan beban kerja. Guru yang baru bertugas setelah Januari tidak bisa menuntut pembayaran bulan sebelumnya. Dengan kata lain, sistem tetap berbasis riwayat tugas dan data di Dapodik serta Info GTK.
Risiko Hak Bayar Bisa Hilang
Perubahan lain yang perlu diwaspadai adalah potensi hak bayar hilang jika data berubah dan menjadi tidak valid. Dalam sistem TPG 2026, perubahan pembelajaran yang membuat jam mengajar berkurang atau berpindah ke guru lain bisa menyebabkan status valid gugur di bulan berikutnya.
Praktik “arisan jam” atau saling tukar jam mengajar demi membuat beberapa guru terlihat memenuhi syarat dinilai berisiko tinggi. Jika seorang guru sudah valid di Januari namun jamnya dialihkan ke guru lain pada Februari, sistem dapat membaca perubahan tersebut sebagai ketidakvalidan. Dampaknya, TPG bulan berikutnya bisa tidak cair.
Karena itu operator sekolah dan guru diminta berhati-hati. Manipulasi rombongan belajar (rombel) atau pengaturan jam bergantian justru dapat merugikan. Sistem penarikan data kini lebih ketat dan berbasis konsistensi beban kerja.
Guru Pengganti Tidak Dapat Full
Aturan lain dalam skema TPG 2026 menyangkut guru pengganti. Jika seorang guru sudah menerima SKTP dan kemudian digantikan guru lain di bulan berikutnya, guru pengganti tidak menerima hak penuh satu semester.
Hak bayar dihitung mulai bulan ia resmi menggantikan. Misalnya guru A mengajar Januari dan sudah cair, lalu digantikan guru B pada Februari. Maka guru B hanya menerima TPG mulai Februari, bukan Januari. Hak bulan sebelumnya tetap milik guru awal.
Kebijakan ini menegaskan bahwa sistem pembayaran mengikuti tanggal mulai tugas (TMT) dan SK masing-masing guru, bukan sekadar posisi jabatan.
Validasi Jadi Penentu Utama
Dalam pola baru ini, kunci utama tetap ada pada validasi data Dapodik dan Info GTK. Guru harus memastikan jumlah jam linier sesuai sertifikat pendidik terpenuhi, serta tugas tambahan tercatat resmi. Tanpa validasi, proses pencairan TPG 2026 otomatis tertunda.
Dengan sistem yang kini berbasis bulanan, ritme pengecekan data juga harus lebih rutin. Guru disarankan memantau pembaruan data secara berkala agar tidak kehilangan hak karena perubahan kecil yang tidak disadari.
Perubahan skema TPG 2026 ini dinilai memberi kepastian arus pembayaran, namun sekaligus meningkatkan tanggung jawab administrasi guru dan sekolah. Konsistensi data menjadi penentu apakah tunjangan profesi bisa cair lancar setiap bulan.
Editor : Lucky Naiha Syafira