RADAR TULUNGAGUNG - Isu Agenda 2030 kembali menjadi sorotan setelah pernyataan kontroversial Pak Darma dalam sebuah wawancara YouTube memicu perdebatan luas. Dalam perbincangan tersebut, ia menyebut berbagai program global yang dijalankan banyak negara, termasuk Indonesia, bukan sekadar kerja sama internasional biasa, melainkan bagian dari skenario besar menuju “reset dunia”.
Menurut Pak Darma, dokumen-dokumen internasional sejak awal 1990-an telah memuat arahan yang bersifat mengikat. Ia menyoroti istilah “state should” atau “negara harus” yang menurutnya menunjukkan adanya kewajiban negara menjalankan agenda tertentu hingga tahun 2030. Narasi Agenda 2030 ini, kata dia, tidak berdiri sendiri, melainkan terkait isu lingkungan, digitalisasi, hingga sistem ekonomi global.
Polisi, Negara, dan Sistem Global
Dalam wawancara tersebut, pembahasan juga melebar ke peran institusi negara. Pak Darma menilai kepolisian pada dasarnya memang memiliki fungsi pengawasan dan kontrol sosial demi keamanan dan ketertiban. Namun, ia berpendapat dalam praktiknya institusi negara tidak bisa dilepaskan dari sistem pemerintahan yang lebih besar, termasuk pengaruh arus global.
Ia menyebut reformasi sebagai titik perubahan besar ketika berbagai lembaga negara, termasuk aparat, dinilai semakin dekat dengan masyarakat sekaligus lebih mudah tersambung dengan sistem pengawasan berbasis teknologi. Istilah seperti CCTV, digitalisasi layanan, hingga sistem kinerja berbasis anggaran disebutnya sebagai bagian dari mekanisme tersebut.
Pak Darma juga menyinggung pengaruh kapital dan kekuasaan yang menurutnya menggeser fungsi ideal lembaga negara. Dalam pandangannya, kondisi ini membuat rakyat kerap merasa hanya menjadi objek kebijakan, bukan subjek utama yang diuntungkan.
Isu Reset 2030 dan Pemerintahan Dunia
Bagian paling kontroversial muncul saat pembahasan mengarah ke tahun 2030. Pak Darma menyebut periode itu sebagai titik akhir “great reset” global. Ia mengaitkannya dengan kemungkinan lahirnya sistem yang lebih terpusat, termasuk gagasan pemerintahan dunia, mata uang global, hingga integrasi sistem teknologi, ekonomi, dan institusi besar lainnya.
Pandangan ini juga dihubungkannya dengan berbagai konflik geopolitik, percepatan digitalisasi sejak pandemi COVID-19, serta perubahan pola hidup masyarakat. Ia menilai situasi global saat ini bukan rangkaian peristiwa acak, melainkan bagian dari timeline yang telah disusun.
Meski demikian, ia tidak mengklaim memiliki bukti resmi, melainkan mendorong masyarakat untuk “membaca pola” dan menghubungkan berbagai peristiwa yang terjadi.
Tuduhan Rekayasa Cuaca dan Bencana
Topik lain yang menyita perhatian adalah soal rekayasa cuaca. Pak Darma menduga fenomena cuaca ekstrem, banjir bandang, hingga gangguan iklim bukan sepenuhnya proses alami. Ia menyebut adanya teknologi modifikasi cuaca serta penyebaran partikel tertentu di atmosfer, yang dikaitkannya dengan istilah geoengineering.
Dalam narasinya, lembaga-lembaga negara yang bergerak di bidang cuaca dan kebencanaan disebut berperan dalam manajemen krisis. Ia menyampaikan kekhawatiran bahwa krisis bisa dimanfaatkan untuk mendorong kebijakan tertentu, meski ia menekankan agar pernyataannya tidak dimaknai sebagai tuduhan langsung, melainkan peringatan agar masyarakat lebih kritis.
Dimensi Spiritual dan Pesan Kritis
Di luar isu politik dan global, Pak Darma menutup pembahasan dengan pendekatan spiritual. Ia menilai tantangan terbesar bukan semata perubahan sistem dunia, melainkan kondisi mental dan spiritual manusia. Menurutnya, masyarakat mudah terjebak ketakutan, materialisme, dan mental block yang membuat sulit berpikir jernih.
Pesan utamanya bukan mengajak perlawanan, melainkan mengajak masyarakat belajar mempertanyakan informasi, tidak menelan mentah-mentah narasi mana pun, dan membangun kesadaran pribadi. Ia menyebut setiap orang punya pilihan dan tanggung jawab mencari kebenaran menurut keyakinan masing-masing.
Wawancara ini pun memicu reaksi beragam di media sosial. Ada yang menganggapnya membuka sudut pandang alternatif soal Agenda 2030, ada pula yang menilai pernyataan tersebut terlalu spekulatif. Perdebatan menunjukkan isu global, kedaulatan negara, dan masa depan dunia masih menjadi topik sensitif sekaligus menarik perhatian publik.
Editor : Lucky Naiha Syafira