RADAR TULUNGAGUNG - Pemerintah mulai membongkar dugaan kebocoran pajak besar-besaran di sektor ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).
Menteri Keuangan mengungkapkan adanya indikasi kuat manipulasi harga ekspor yang menyebabkan negara dirugikan secara signifikan selama bertahun-tahun.
Temuan ini sekaligus menjadi bukti bahwa isu kebocoran pajak CPO bukan sekadar rumor, melainkan persoalan serius yang kini tengah disiapkan langkah penindakannya.
Dalam rapat bersama DPR, Menteri Keuangan menjelaskan bahwa pemerintah memanfaatkan teknologi canggih, termasuk kecerdasan buatan (AI), untuk menelusuri pola perdagangan ekspor CPO.
Dari hasil penelusuran awal, ditemukan perbedaan mencolok antara harga CPO yang dilaporkan di Indonesia dengan harga yang tercatat di negara tujuan, khususnya Amerika Serikat.
Kebocoran pajak CPO terjadi karena sebagian perusahaan diduga mengekspor produknya melalui perusahaan perantara di Singapura.
Harga yang dilaporkan ke Indonesia disebut hanya sekitar setengah dari harga riil di pasar Amerika. Selisih harga tersebut kemudian menjadi keuntungan perusahaan perantara, sehingga kewajiban pajak di Indonesia menjadi jauh lebih kecil.
Modus Manipulasi Harga Ekspor Terungkap
Menteri Keuangan menyebut, pemerintah kini telah mengantongi data kapal per kapal yang menunjukkan adanya indikasi manipulasi.
Setidaknya 10 perusahaan besar terdeteksi menggunakan pola serupa. “Ini bukan lagi asumsi. Kami sudah punya bukti awal bahwa praktik ini terjadi secara sistematis,” ujarnya.
Saat ini, pemerintah masih mengkaji apakah data harga dari otoritas Amerika Serikat dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
Namun, meski proses hukum masih dipelajari, langkah penagihan dan pengawasan ketat disebut akan segera dilakukan.
Selain CPO, pemerintah juga tengah memantau sektor batu bara. Meski sejauh ini belum ditemukan pola serupa, pengawasan akan diperluas agar potensi kebocoran di sektor sumber daya alam dapat ditekan.
Target Pendapatan APBN 2026
Di tengah upaya memburu kebocoran, pemerintah optimistis penerimaan negara tahun ini dan tahun depan akan membaik. Dalam APBN 2026, target pendapatan negara dipatok sebesar Rp2.397 triliun.
Target tersebut diharapkan dapat tercapai tanpa menaikkan tarif pajak maupun menambah jenis pajak baru.
Menteri Keuangan menekankan bahwa perbaikan ekonomi pasca perlambatan tahun lalu sudah mulai terlihat sejak Januari. Pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dari target akan otomatis meningkatkan basis penerimaan pajak.
Selain itu, instrumen pengumpulan pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga akan ditertibkan. Kinerja aparat di sektor ini diharapkan berubah signifikan dalam satu tahun ke depan.
Hati-hati Tambah Pajak Baru
Pemerintah masih bersikap sangat hati-hati dalam membuka ruang pajak baru, seperti pajak minuman berpemanis.
Menurut Menteri Keuangan, kebijakan tersebut baru akan dipertimbangkan jika pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua mampu mencapai sekitar 6 persen.
“Kalau ekonomi belum cukup kencang, memaksakan pajak tambahan justru bisa memperlambat pemulihan,” tegasnya.
Iklim Investasi dan Migas Jadi Fokus
Menteri Keuangan juga menyoroti penurunan PNBP sektor migas yang hampir pasti terjadi jika tidak ada eksplorasi baru. Salah satu proyek besar yang diharapkan segera berjalan adalah pengembangan Blok Abadi. Proyek ini ditargetkan bisa groundbreaking dalam beberapa bulan ke depan.
Untuk mendorong investasi, pemerintah membentuk satuan tugas khusus guna memperbaiki iklim usaha. Pelaku bisnis dapat melaporkan hambatan yang dihadapi, dan pemerintah akan membahasnya secara rutin.
Langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan investasi, tetapi juga memperkuat basis pajak melalui peningkatan aktivitas ekonomi.
UMKM Didorong Bangkit
Pemerintah menyadari bahwa penerimaan pajak tidak bisa dilepaskan dari kondisi UMKM. Jika ekonomi membaik, UMKM akan memperoleh lebih banyak pesanan dan pada akhirnya mampu membayar pajak lebih baik.
Pemerintah juga tengah mengkaji skema baru penyaluran kredit UMKM agar lebih efektif, termasuk kemungkinan melibatkan langsung institusi keuangan tertentu di bawah kendali pemerintah.
Menteri Keuangan menegaskan, berbagai kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi besar untuk memastikan ekonomi nasional terus membaik, kebocoran dapat ditekan, dan penerimaan negara meningkat secara berkelanjutan.
Editor : Muhammad Rusdian Nuzula