Berita Daerah Ekonomi Entertainment Features Gaya Hidup Headline Hobi Hukum & Kriminal Internasional Jeprat-jepret Kesehatan Kolom Kuliner Kultur Mataraman Raya Nasional Otomotif Pendidikan Politik Ratu Event Seni Budaya Serba-serbi Sportainment Tech Tempo Doeloe Travelling Tulungagungan Viral Wisata

Menteri Keuangan Purbaya Buka-bukaan soal Tantangan Ekonomi Indonesia, Singgung Birokrasi Sulit Diubah hingga Hubungan Mesra dengan BI

Muhammad Rusdian Nuzula • Jumat, 6 Februari 2026 | 13:40 WIB

Tantangan ekonomi Indonesia diungkap Menkeu Purbaya, mulai birokrasi sulit diubah hingga pentingnya sinkronisasi kebijakan dengan BI.
Tantangan ekonomi Indonesia diungkap Menkeu Purbaya, mulai birokrasi sulit diubah hingga pentingnya sinkronisasi kebijakan dengan BI.

RADAR TULUNGAGUNG  - Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membeberkan sejumlah tantangan ekonomi Indonesia yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.

Dalam sebuah forum, ia menyebut bahwa persoalan birokrasi yang rumit dan lambat masih menjadi hambatan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Meski demikian, Purbaya menegaskan pemerintah kini memiliki ruang yang lebih kuat untuk mengendalikan birokrasi agar sejalan dengan agenda pembangunan.

Isu tantangan ekonomi Indonesia ini juga berkaitan erat dengan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah, Bank Indonesia (BI), serta pemangku kepentingan lainnya. Menurut Purbaya, koordinasi kebijakan saat ini berada pada titik terbaik dibandingkan periode-periode sebelumnya, sehingga memberikan harapan baru bagi akselerasi ekonomi.

Purbaya menyampaikan, birokrasi memang tidak mudah diubah dalam waktu singkat.

Namun, sebagai Menteri Keuangan, ia memiliki kewenangan strategis untuk memastikan setiap kementerian dan lembaga menjalankan kebijakan yang telah disepakati. Salah satunya melalui instrumen penganggaran.

“Saya sekarang punya kekuatan untuk mengontrol birokrasi. Jika ada menteri atau lembaga yang tidak mau menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan, saya bisa memotong anggaran mereka,” tegasnya.

Baca Juga: Gerindra Rayakan HUT Ke-18, Ahmad Baharudin Dorong Kader dan Legislator Lebih Dekat dengan Masyarakat

Birokrasi Jadi PR Utama Pemerintah

Menurut Purbaya, reformasi birokrasi harus terus diperkuat agar proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan menjadi lebih cepat dan efisien.

Birokrasi yang berbelit selama ini kerap membuat program pemerintah terlambat berjalan, bahkan berpotensi menghambat masuknya investasi.

Ia menilai, penguatan kontrol terhadap birokrasi merupakan kunci agar setiap kebijakan ekonomi dapat berjalan konsisten dari pusat hingga daerah. Dengan demikian, target-target pertumbuhan ekonomi dapat dicapai sesuai rencana.

Sinkronisasi Kebijakan dengan Bank Indonesia

Selain birokrasi, tantangan ekonomi Indonesia juga mencakup pentingnya sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter.

Purbaya menekankan bahwa hubungan antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia saat ini berada dalam kondisi sangat baik.

Ia mengaku rutin bertemu dengan Gubernur BI untuk berdiskusi dan bertukar pandangan mengenai arah kebijakan ekonomi ke depan.

Baca Juga: Meski PMK Merebak di Tulungagung, Sapi Perah di Sendang dan Pagerwojo Dilaporkan Aman, LSD Jadi Ancaman Utama

Menurutnya, komunikasi yang intensif ini menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas makroekonomi.

“Hubungan kami dengan bank sentral sekarang berada di puncaknya. Saya sering ke Bank Indonesia, bertemu langsung dengan gubernur, makan siang bersama, sambil bertukar pandangan soal kebijakan apa yang perlu diambil ke depan,” ujarnya.

Koordinasi yang solid antara otoritas fiskal dan moneter dinilai mampu meminimalkan risiko kebijakan yang saling bertentangan. Hal ini penting agar kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan tidak teredam oleh pengetatan moneter, dan sebaliknya, kebijakan moneter tetap mendukung stabilitas harga.

Optimisme terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dengan perbaikan koordinasi kebijakan dan penguatan kontrol birokrasi, Purbaya optimistis ekonomi Indonesia dapat tumbuh lebih baik ke depan. Ia menilai, fondasi makroekonomi nasional saat ini cukup kuat untuk menghadapi berbagai dinamika global.

Pemerintah juga terus mendorong berbagai program prioritas yang bertujuan meningkatkan produktivitas, memperkuat sektor riil, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Purbaya, konsistensi dalam pelaksanaan program menjadi faktor kunci agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat.

Baca Juga: Sesar Grindulu Terungkap Lewat Riset Geofisika: Struktur Bawah Permukaan Dipetakan, Ini Fakta Potensi Gempa Pacitan

Peran Pemangku Kepentingan

Purbaya menekankan bahwa keberhasilan mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat.

Diperlukan peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, serta sektor perbankan.

Sinkronisasi kebijakan lintas sektor diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, sehingga investasi dapat tumbuh dan konsumsi masyarakat meningkat.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan pasar melalui kebijakan yang konsisten dan dapat diprediksi. Dengan kepercayaan yang terjaga, arus investasi, baik domestik maupun asing, diyakini akan terus mengalir ke Indonesia.

Arah Kebijakan ke Depan

Ke depan, pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi lintas lembaga serta melanjutkan reformasi birokrasi.

Purbaya menilai, meski tantangan ekonomi Indonesia tidak ringan, langkah-langkah perbaikan yang saat ini dilakukan sudah berada di jalur yang tepat.

“Kalau koordinasi kebijakan terus kita jaga dan birokrasi bisa kita kendalikan, saya yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan akan lebih kuat,” pungkasnya.

Editor : Muhammad Rusdian Nuzula
#Sinkronisasi Kebijakan #bank indonesia #Birokrasi Pemerintah #Tantangan Ekonomi Indonesia #Menteri Keuangan Purbaya