JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat program pemenuhan gizi nasional dengan menambah formasi PPPK Badan Gizi Nasional serta memperluas jaringan pelayanan satuan pemenuhan gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan peningkatan kualitas layanan gizi melalui penguatan sumber daya manusia (SDM), pembangunan kelembagaan, serta dukungan anggaran besar.
Saat ini, jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam SPPG mencapai 373.207 orang. Mereka terdiri dari 32.712 kepala SPPG, 20.310 akuntan, dan 20.185 tenaga ahli gizi. Selain itu, terdapat sekitar 825.936 relawan yang tersebar di berbagai daerah, dengan mayoritas berasal dari masyarakat lokal dan didominasi kaum perempuan.
Program penguatan SDM tersebut menjadi bagian penting dalam pengembangan PPPK Badan Gizi Nasional yang dilakukan secara bertahap melalui berbagai jalur rekrutmen.
Rekrutmen PPPK Dilakukan Bertahap
BGN menjelaskan bahwa proses rekrutmen PPPK Badan Gizi Nasional telah berlangsung dalam beberapa tahap. Pada tahap pertama, sebanyak 2.080 pegawai telah resmi diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) sejak 1 Juli 2025.
Selanjutnya, pada tahap kedua, pemerintah telah melakukan seleksi terhadap 32.000 peserta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 31.250 peserta merupakan kepala SPPG yang berasal dari program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia.
Sementara itu, sebanyak 750 formasi dibuka untuk masyarakat umum, yang terdiri dari 375 posisi akuntan dan 375 tenaga gizi. Para peserta telah menjalani seleksi Computer Assisted Test (CAT) dan saat ini sedang dalam proses pengisian daftar riwayat hidup serta pengusulan nomor induk PPPK.
Pemerintah memperkirakan peserta yang lolos seleksi tahap kedua akan resmi diangkat menjadi PPPK mulai 1 Februari 2026.
Tahap 3 dan 4 Siapkan Puluhan Ribu Formasi Baru
BGN juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk membuka seleksi lanjutan. Dalam rencana tersebut, pemerintah akan membuka tahap ketiga dan keempat rekrutmen PPPK.
Masing-masing tahap direncanakan menyediakan 32.460 formasi yang akan dibuka secara umum. Penambahan formasi ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas SDM dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional.
BGN Bangun Kantor Regional dan KPPG
Sebagai lembaga baru yang berdiri pada 15 Agustus 2024, BGN terus mengembangkan struktur kelembagaan. Pada awal pembentukannya, lembaga ini hanya memiliki satu tenaga kerja di kantor pusat.
Kini, jumlah pegawai di kantor pusat telah mencapai 615 orang. Pemerintah juga berencana membangun kantor regional setingkat eselon II di 38 provinsi.
Selain itu, BGN menargetkan pembentukan 338 Kantor Pengawasan Program Gizi (KPPG). KPPG akan dibangun di kabupaten yang memiliki lebih dari 50 SPPG. Hingga saat ini, sebanyak 420 KPPG telah dilantik dan dibentuk.
Standar Keamanan Pangan Terus Ditingkatkan
BGN juga melaporkan bahwa penerapan standar operasional prosedur (SOP) keamanan pangan terus mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyak SPPG yang telah memperoleh sertifikasi standar layanan.
Saat ini, sekitar 32 persen SPPG atau sekitar 6.150 unit telah memperoleh standar kelayakan layanan. Pemerintah menargetkan angka tersebut terus meningkat melalui program akreditasi dan sertifikasi lanjutan.
Anggaran Program Gizi Nasional Capai Rp268 Triliun
Dari sisi anggaran, BGN mencatat penyerapan program pemenuhan gizi nasional pada 2025 mencapai 99,5 persen dari pagu awal sekitar Rp59 triliun. Namun, dukungan manajemen hanya terserap sekitar 45,9 persen karena keterbatasan waktu pelaksanaan setelah adanya tambahan anggaran dari pemerintah.
Memasuki 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp268 triliun untuk BGN. Sebanyak 95,4 persen anggaran tersebut difokuskan pada program pemenuhan gizi nasional.
Dari total anggaran tersebut, program makan bergizi gratis memperoleh alokasi sekitar Rp48 triliun. Selain itu, terdapat anggaran Rp7,457 triliun untuk program non makan bergizi, termasuk penguatan sistem tata kelola, distribusi bantuan, promosi edukasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat.
Dengan dukungan SDM yang terus bertambah serta anggaran besar, pemerintah optimistis program pemenuhan gizi nasional dapat berjalan lebih optimal dan menjangkau masyarakat secara luas.
Editor : Novica Satya Nadianti