RADAR TULUNGAGUNG – Polemik panas antara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi sorotan publik.
Saling semprot Trenggono vs Purbaya Yudhi Sadewa ini mencuat ke ruang publik setelah Trenggono melontarkan sindiran terbuka melalui akun Instagram pribadinya, @swtrenggono.
Dalam unggahan tersebut, Trenggono secara langsung menanggapi pernyataan Purbaya yang sebelumnya mempertanyakan realisasi anggaran pengadaan kapal di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Ia menegaskan bahwa dana pembangunan kapal bukan bersumber dari APBN murni, melainkan pinjaman luar negeri dari pemerintah Inggris (UK).
“Yang terhormat Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK. Coba Anda tanya dulu sama anak buah Anda, benar enggak itu uang kapal sudah dikucurkan?” tulis Trenggono.
Unggahan itu dibuat tak lama setelah video pernyataan Purbaya dalam acara revitalisasi galangan kapal dan pelayaran Indonesia yang digelar Kadin Indonesia, Selasa (10/2/2026), beredar luas di media sosial.
Kritik Purbaya soal Serapan Anggaran KKP
Dalam forum tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti ketidaksinkronan antara anggaran yang disebut telah disiapkan Kementerian Keuangan dengan realisasi belanja di KKP, khususnya terkait pengadaan kapal.
Ia bahkan mempertanyakan langsung kepada pelaku industri galangan kapal nasional apakah sudah menerima pesanan dari KKP. Jawaban yang muncul: belum ada order masuk.
“Uangnya sudah saya keluarkan. Tapi enggak ada order. Ini apa-apaan?” kata Purbaya dalam forum tersebut.
Pernyataan itu memantik kontroversi. Sebab, penggunaan kata “saya” dinilai sebagian pihak seolah-olah dana tersebut merupakan uang pribadi, bukan anggaran negara.
Purbaya menegaskan bahwa keterlambatan penyerapan anggaran dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, terutama sektor industri galangan kapal dalam negeri yang seharusnya terdorong oleh proyek pemerintah.
Trenggono Balas Lewat Media Sosial
Respons terbuka Trenggono melalui Instagram langsung mengundang beragam reaksi publik. Saling semprot Trenggono vs Purbaya Yudhi Sadewa ini pun ramai diperbincangkan warganet.
Sebagian mendukung langkah Trenggono karena dianggap meluruskan informasi. Namun, tak sedikit yang menyayangkan polemik antarsesama menteri diumbar ke ruang publik.
Akun @andy misalnya menilai cara tersebut kurang elegan. “Sekelas menteri cara negurnya tidak elegan. Banyak metode lain untuk menyampaikan jika memang ada ketimpangan,” tulisnya.
Ada pula yang justru menilai perdebatan terbuka ini sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat. “Bagus, lebih transparan,” komentar akun lainnya.
Namun kritik juga diarahkan kepada Trenggono yang dinilai bertindak seperti influencer karena klarifikasi dilakukan lewat media sosial, bukan forum resmi kabinet.
Bukan Pertama Kali Purbaya Disorot
Gaya komunikasi Purbaya Yudhi Sadewa memang kerap menjadi perhatian.
Sehari sebelum polemik dengan KKP mencuat, ia juga sempat menyinggung polemik penonaktifan jutaan peserta PBI JKN dalam rapat koordinasi bersama DPR.
Dalam penjelasannya, Purbaya menyoroti lonjakan penghapusan peserta PBI JKN hingga sekitar 11 juta orang pada Februari 2026.
Menurutnya, lonjakan drastis itu memicu kegaduhan di masyarakat karena banyak warga mendadak tak lagi terdaftar sebagai penerima bantuan iuran.
Ia menyarankan agar proses pembaruan data dilakukan lebih halus (smoothing), misalnya dengan jeda 2–3 bulan disertai sosialisasi, agar tidak menimbulkan kejutan publik.
“Kalau uang yang saya keluarkan sama, tapi keributannya beda, saya rugi,” ujarnya dalam rapat tersebut.
Pernyataan-pernyataan Purbaya yang ceplas-ceplos dinilai sebagian pihak sebagai gaya komunikasi blak-blakan, namun di sisi lain dianggap kurang diplomatis.
Publik Soroti Soliditas Kabinet
Polemik saling semprot Trenggono vs Purbaya Yudhi Sadewa ini memunculkan pertanyaan soal soliditas kabinet.
Sebab, perbedaan pandangan antarkementerian lazimnya dibahas melalui rapat koordinasi internal, bukan media sosial.
Meski demikian, sebagian pengamat melihat respons cepat Trenggono sebagai upaya menjaga reputasi KKP, terutama karena video pernyataan Purbaya sudah lebih dulu viral.
Perdebatan ini juga membuka diskusi lebih luas soal sinkronisasi anggaran, efektivitas penyerapan belanja negara, serta pentingnya koordinasi lintas kementerian agar kebijakan strategis seperti revitalisasi galangan kapal dan program JKN tidak menimbulkan kegaduhan di ruang publik.
Kini publik menanti klarifikasi lanjutan dan langkah konkret dari kedua kementerian untuk memastikan proyek pengadaan kapal berjalan, industri galangan kapal bergerak, dan tata kelola anggaran negara tetap transparan tanpa perlu drama di media sosial.***
Editor : Vidya Sajar Fitri