JAKARTA – Polemik anggaran 1582 kapal ikan kembali berlanjut setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudi Sadewa memberikan klarifikasi terkait pernyataannya yang sempat memicu respons keras dari Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono. Dalam pernyataan terbarunya, Purbaya mengakui kemungkinan data yang ia pegang belum sepenuhnya akurat, terutama terkait sumber pendanaan proyek pembangunan ribuan kapal ikan tersebut.
Polemik anggaran 1582 kapal ikan ini bermula dari pernyataan Purbaya yang mempertanyakan mengapa industri galangan kapal nasional belum menerima pesanan, padahal menurutnya anggaran pengadaan kapal telah disiapkan. Namun, belakangan Purbaya menyatakan bahwa dana tersebut sebagian berasal dari pinjaman luar negeri dan prosesnya belum sepenuhnya berjalan.
“Ya sudah, nanti yang betul Pak Trenggono. Mungkin saya datanya salah kan. Sebagian katanya uangnya pinjaman,” ujar Purbaya dalam potongan pernyataan yang disiarkan televisi nasional.
Baca Juga: Penghapusan Honorer 2026: Skema PPPK Jadi Jalan Utama, Ini Nasib Guru dan Tenaga Non ASN Selanjutnya
Ia mengaku hanya melakukan pengecekan langsung ke pihak galangan kapal terkait ada atau tidaknya pesanan dari KKP. Dari hasil pengecekan tersebut, Purbaya menyebut belum ada satu pun order yang masuk ke industri galangan kapal dalam negeri.
“Saya cuma cek ke galangan, ada enggak yang diorder. Ya belum. Berarti kan belum ada pesanan ke sana,” katanya.
Dana Pinjaman Tetap Lewat APBN
Meski mengakui sumber dana berasal dari pinjaman, Purbaya menegaskan bahwa pada akhirnya skema pinjaman tersebut tetap akan melalui mekanisme anggaran negara. Menurutnya, pinjaman luar negeri juga tetap tercatat sebagai anggaran yang diturunkan oleh pemerintah, sehingga membutuhkan kejelasan perencanaan dan eksekusi.
“Pinjaman juga nanti kan lewat kita juga. Tetap saja anggaran yang diturunkan berapa,” ujarnya.
Baca Juga: Revisi UU ASN: Arah Baru Karier, Kesejahteraan, dan Status PPPK ke Depan
Namun demikian, Purbaya mengaku tidak mengetahui secara pasti besaran anggaran yang dialokasikan untuk proyek tersebut. Ia menyebut angka anggaran kerap berubah-ubah seiring pembahasan dan penyesuaian program.
“Saya enggak tahu angkanya, berubah-ubah terus,” tambahnya.
Dalam konteks polemik anggaran 1582 kapal ikan, Purbaya menekankan bahwa hal terpenting bukan semata soal perdebatan data, melainkan kecepatan realisasi program ke lapangan. Ia berharap program pembangunan kapal ikan dapat segera diluncurkan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh industri nasional.
“Yang penting ketika ada program, pembuatan kapal itu cepat diluncurkan ke bawah,” tegas Purbaya.
Akar Polemik Antar Kementerian
Sebelumnya, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa proyek pembangunan 1582 kapal ikan didanai melalui skema pinjaman dari Inggris. Menurut Trenggono, proses pendanaan tersebut masih berjalan dan belum masuk tahap pemesanan kapal ke galangan dalam negeri.
Ia juga menyatakan bahwa KKP bukan pihak yang mengeksekusi pinjaman tersebut, melainkan kementerian dan lembaga terkait lainnya. KKP, kata Trenggono, lebih berperan pada aspek teknis dan penyediaan sumber daya manusia.
Pernyataan Trenggono ini sekaligus membantah anggapan bahwa KKP telah menerima dan menggunakan anggaran APBN untuk pembelian kapal ikan. Perbedaan pemahaman inilah yang kemudian memicu polemik anggaran 1582 kapal ikan di ruang publik.
Proyek Strategis dan Dampak Ekonomi
Pemerintah Indonesia bersama Inggris telah menyepakati rencana pembangunan 1582 kapal ikan yang seluruhnya diproduksi di dalam negeri. Proyek ini diproyeksikan menyerap hingga 600.000 tenaga kerja dan menjadi motor penggerak industri maritim nasional.
Namun, belum adanya kejelasan pemesanan ke galangan kapal membuat pelaku industri mempertanyakan keseriusan dan kesiapan pemerintah dalam merealisasikan proyek tersebut. Polemik ini juga menyoroti pentingnya sinkronisasi data dan komunikasi antar kementerian agar program strategis nasional tidak terhambat oleh perbedaan persepsi.
Baca Juga: Gaji Guru PPPK Paruh Waktu Rp15 Ribu per Bulan Viral, Fakta di Sumedang Bikin Publik Terkejut
Pengamat kebijakan publik menilai klarifikasi Purbaya menjadi langkah penting untuk meredakan ketegangan. Meski demikian, pemerintah dinilai tetap perlu segera memberikan kepastian timeline proyek, skema pendanaan, serta mekanisme pemesanan kapal agar tujuan besar pembangunan sektor kelautan tidak hanya berhenti pada wacana.
Editor : Natasha Eka Safrina