JAKARTA – Polemik order KKP ke galangan lokal kembali mencuat dan memantik sorotan publik setelah pernyataan keras disampaikan dalam sebuah forum ekonomi nasional. Dalam diskusi tersebut, terungkap fakta bahwa hingga kini industri galangan kapal dalam negeri belum menerima pesanan pembangunan kapal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), meski anggaran disebut telah dialokasikan.
Polemik order KKP ke galangan lokal ini mengemuka ketika perwakilan pemerintah mempertanyakan langsung para pelaku industri galangan kapal. Dalam forum itu, para pengusaha secara serempak menyatakan belum menerima satu pun order kapal dari KKP. Kondisi ini dinilai janggal, mengingat pemerintah disebut telah menyiapkan anggaran untuk pengadaan kapal ikan nasional.
“Berapa dari Anda yang sudah terima order dari KKP? Belum? Belum? Belum?” ujar pembicara dalam forum tersebut. Pernyataan itu disusul kritik tajam soal anggaran yang dinilai sudah keluar, tetapi belum diwujudkan dalam bentuk kontrak kerja nyata.
Baca Juga: Penghapusan Honorer 2026: Skema PPPK Jadi Jalan Utama, Ini Nasib Guru dan Tenaga Non ASN Selanjutnya
“Kan enggak masuk akal. Uangnya keluar, ordernya enggak ada. Ini apa-apaan?” lanjutnya, disambut reaksi hadirin.
Anggaran Ada, Order Belum Jalan
Isu utama dalam polemik order KKP ke galangan lokal terletak pada ketidaksinkronan antara perencanaan anggaran dan realisasi pemesanan kapal. Pemerintah menilai belanja negara seharusnya mampu mendorong industri dalam negeri, terutama sektor strategis seperti galangan kapal.
Dalam forum tersebut, disinggung bahwa ribuan kapal ikan nasional sudah berusia tua dan perlu segera diganti. Data yang dipaparkan menunjukkan setidaknya terdapat 2.491 kapal berusia lebih dari 25 tahun yang secara ideal harus diremajakan. Kondisi ini seharusnya menjadi peluang besar bagi industri galangan kapal domestik.
Baca Juga: Revisi UU ASN: Arah Baru Karier, Kesejahteraan, dan Status PPPK ke Depan
Namun faktanya, kontribusi galangan kapal nasional dalam memenuhi kebutuhan tersebut dinilai masih sangat kecil. Bahkan disebut hanya sekitar satu persen dari total kebutuhan kapal pengganti yang berpotensi jatuh ke industri dalam negeri.
“Kalau saya lihat kondisi galangan kapal domestik, mungkin seper seratus, bahkan bisa lebih kecil lagi,” ujar pembicara.
Industri Galangan Keluhkan Biaya Produksi
Pelaku industri galangan kapal dalam negeri sebenarnya telah lama menyuarakan kendala struktural. Tingginya harga bahan baku, pajak berlapis, serta biaya produksi yang mahal membuat kapal buatan lokal sering kalah bersaing dengan produk impor.
Namun, dalam forum tersebut ditegaskan bahwa alasan mahalnya harga seharusnya tidak menjadi penghambat utama. Pemerintah disebut memiliki kewenangan untuk memberikan insentif fiskal, keringanan pajak, hingga kebijakan khusus guna melindungi industri strategis nasional.
“Alasannya harga mahal, bahan baku mahal, dipajaki segala macam. Kan bisa datang ke saya,” ujar pembicara, menegaskan bahwa negara seharusnya hadir untuk mengatasi hambatan industri.
Bahkan disebutkan, pemerintah siap menanggung risiko kerugian demi mendorong penggunaan produk dalam negeri. “Kalau dia sudah beli kapal lokal, saya rugi enggak apa-apa,” tegasnya, yang langsung disambut tepuk tangan peserta forum.
Target 1.500 Kapal Masih Tanda Tanya
Dalam diskusi itu juga disinggung rencana pengadaan sekitar 1.500 hingga 1.975 unit kapal oleh KKP. Angka tersebut sejatinya menjadi harapan besar bagi industri galangan kapal nasional. Namun hingga kini, belum adanya kejelasan pemesanan membuat target tersebut masih menjadi tanda tanya besar.
Baca Juga: Gaji Guru PPPK Paruh Waktu Rp15 Ribu per Bulan Viral, Fakta di Sumedang Bikin Publik Terkejut
Polemik order KKP ke galangan lokal ini dinilai berpotensi menghambat agenda besar pembangunan sektor maritim. Padahal, pemerintah kerap menekankan pentingnya menjaga demand domestik agar industri nasional terus tumbuh dan tidak bergantung pada impor.
Pengamat industri menilai polemik ini menunjukkan lemahnya koordinasi antarlembaga dalam menerjemahkan kebijakan anggaran menjadi aksi nyata. Tanpa kejelasan mekanisme dan jadwal pemesanan, anggaran besar berisiko tidak memberikan dampak ekonomi signifikan.
Ke depan, pemerintah didorong segera memberikan kepastian soal skema pengadaan kapal, keberpihakan pada galangan kapal nasional, serta kebijakan fiskal pendukung. Tanpa langkah konkret, polemik order KKP ke galangan lokal dikhawatirkan hanya akan menjadi perdebatan berulang tanpa solusi nyata bagi industri dalam negeri.
Editor : Natasha Eka Safrina