JAKARTA – Polemik Trenggono semprot Purbaya soal anggaran kapal menjadi sorotan publik setelah Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melontarkan sindiran terbuka kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melalui media sosial. Adu argumen antardua menteri ini mencuat ke ruang publik dan memantik perdebatan luas di kalangan warganet.
Trenggono menyampaikan kritiknya lewat unggahan di akun Instagram pribadi @sw_trenggono pada Selasa, 10 Februari 2026, sekitar pukul 18.00 WIB. Dalam catatan singkat bernada keras, Trenggono meminta Purbaya memahami sumber pendanaan proyek pembangunan kapal yang selama ini dipersoalkan.
“Yang terhormat Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK. Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar enggak itu uang kapal sudah dikucurkan?” tulis Trenggono.
Unggahan tersebut sekaligus menautkan video pemberitaan Metro TV yang menampilkan pernyataan Purbaya saat menjadi pembicara dalam forum revitalisasi galangan kapal dan pelayaran Indonesia yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Pernyataan Purbaya Picu Reaksi KKP
Dalam forum tersebut, Purbaya mempertanyakan realisasi belanja pengadaan kapal oleh KKP. Ia mengaku heran karena industri galangan kapal nasional mengaku belum menerima pesanan, meski anggaran disebut sudah disiapkan.
“Berapa dari Anda yang sudah terima order dari KKP? Belum? Kan enggak masuk akal. Uangnya keluar, ordernya enggak ada,” ujar Purbaya di hadapan pelaku industri.
Pernyataan itu langsung memicu reaksi keras dari Trenggono. Menurut Menteri KKP, proyek pembangunan kapal yang dimaksud tidak bersumber dari APBN Kementerian Keuangan, melainkan dari skema pinjaman luar negeri pemerintah Inggris. Oleh karena itu, ia menilai pernyataan Purbaya keliru dan menyesatkan.
Baca Juga: Penghapusan Honorer 2026: Skema PPPK Jadi Jalan Utama, Ini Nasib Guru dan Tenaga Non ASN Selanjutnya
Polemik Trenggono semprot Purbaya ini dinilai sebagai bentuk ketidaksinkronan komunikasi antar kementerian dalam satu kabinet, terutama terkait proyek strategis sektor maritim.
Respons Publik Terbelah
Unggahan Trenggono sontak memancing reaksi beragam dari warganet. Sebagian mendukung langkah Trenggono yang dianggap berani meluruskan informasi secara terbuka. Namun tak sedikit pula yang mengkritik cara penyampaian sindiran melalui media sosial.
Sejumlah akun menyebut polemik ini justru membuka transparansi kebijakan publik. “Bagus, jadi masyarakat tahu persoalannya,” tulis salah satu pengguna Instagram.
Di sisi lain, kritik juga mengalir. Ada warganet yang menilai komunikasi antar menteri seharusnya dilakukan melalui jalur resmi, bukan dipertontonkan di ruang publik. “Sekelas menteri cara negurnya tidak elegan. Banyak metode lain untuk menyampaikan,” tulis komentar lain.
Baca Juga: Revisi UU ASN: Arah Baru Karier, Kesejahteraan, dan Status PPPK ke Depan
Beberapa pihak bahkan menyarankan Trenggono membuat klarifikasi melalui video resmi agar lebih jelas dan tidak menimbulkan tafsir beragam.
Isu Lebih Besar dari Sekadar Kapal
Polemik ini dinilai tidak berdiri sendiri. Pengamat melihat gaya komunikasi Purbaya yang kerap blak-blakan juga sebelumnya memicu kegaduhan dalam isu lain, seperti penonaktifan peserta PBI JKN BPJS Kesehatan.
Dalam rapat koordinasi dengan DPR sehari sebelumnya, Purbaya juga menyinggung soal “keributan” publik akibat perubahan data penerima bantuan. Ia menilai penyesuaian data memang perlu dilakukan demi ketepatan sasaran, meski berdampak pada gejolak di masyarakat.
Namun, dalam konteks pengadaan kapal, perbedaan tafsir antara Kementerian Keuangan dan KKP dinilai berpotensi menghambat program strategis nasional, termasuk rencana pembangunan lebih dari 1.500 kapal ikan untuk memperkuat sektor maritim dan industri galangan kapal dalam negeri.
Baca Juga: Gaji Guru PPPK Paruh Waktu Rp15 Ribu per Bulan Viral, Fakta di Sumedang Bikin Publik Terkejut
Perlu Koordinasi, Bukan Adu Sindir
Polemik Trenggono semprot Purbaya ini menjadi pelajaran penting soal koordinasi lintas kementerian. Pengamat kebijakan publik menilai perbedaan pandangan seharusnya diselesaikan melalui rapat koordinasi, bukan saling sindir di ruang publik.
Tanpa klarifikasi resmi dan koordinasi yang solid, polemik semacam ini berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan. Publik kini menunggu langkah lanjutan pemerintah untuk meluruskan duduk perkara, sekaligus memastikan proyek pengadaan kapal benar-benar berjalan dan memberi dampak nyata bagi industri nasional.
Editor : Natasha Eka Safrina