JAKARTA - Hasil survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia menunjukkan kepuasan publik Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen pada Januari 2026. Namun di balik angka tinggi tersebut, perdebatan soal pemberantasan korupsi dan metodologi survei mencuat ke ruang publik.
Survei yang dilakukan pada 15–21 Januari 2026 itu mencatat 79,9 persen responden menyatakan sangat puas atau cukup puas terhadap kinerja Presiden RI, Prabowo Subianto. Angka ini disebut sebagai recovery setelah sempat mengalami penurunan pada September 2025.
Peneliti utama Indikator, Burhanuddin Muhtadi, menjelaskan bahwa secara metodologis survei mereka berbeda dengan penilaian yang dilakukan Transparansi Internasional Indonesia (TII). Jika TII menggunakan panel expert dan kalangan pebisnis untuk mengukur Indeks Persepsi Korupsi (IPK), maka survei Indikator berbasis pada warga negara yang memiliki hak pilih.
Perbedaan Metodologi Survei
Burhan menegaskan bahwa survei Indikator menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan kerangka sampel dari data BPS. Sebanyak 1.220 responden diwawancarai secara tatap muka, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar 2,9 persen.
Menurutnya, perbedaan populasi responden membuat hasil survei tidak bisa dibandingkan secara langsung dengan IPK versi TII. “Kalau TII respondennya expert dan pebisnis yang lebih well informed. Sementara kami berbasis persepsi pemilih,” ujarnya.
Ia juga mengakui bahwa dari perspektif akademis, penilaian kalangan expert memang memiliki basis informasi lebih kuat. Namun dalam logika demokrasi, suara warga biasa—terlepas dari tingkat pendidikan—memiliki bobot yang sama dalam penilaian politik.
Data survei menunjukkan sekitar 50 persen responden memiliki latar pendidikan menengah ke bawah, bahkan sekitar 34–35 persen hanya lulusan SD atau tidak tamat SD.
Faktor Recovery Pasca September 2025
Approval rating Presiden Prabowo sempat menurun pada September 2025, terutama setelah kerusuhan masif akhir Agustus. Namun sejak Oktober 2025 hingga Januari 2026, terjadi pemulihan signifikan.
Burhan menyebut beberapa faktor penyebabnya. Pertama, faktor ekologis berupa peningkatan belanja pemerintah (government spending) pada kuartal IV 2025 yang mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,39 persen.
Kedua, pemerintah menggelontorkan bantuan sosial dan BLT selama tiga bulan berturut-turut. Momentum Natal dan Tahun Baru juga memberi efek psikologis positif terhadap persepsi publik.
Secara langsung, ketika ditanya alasan kepuasan, responden menyebut dua hal utama: komitmen pemberantasan korupsi dan banyaknya bantuan sosial.
Baca Juga: Gugatan Praperadilan DRL Ditolak Hakim, Polda Metro Jaya Siap Panggil Tersangka Pekan Depan
Korupsi Jadi Sorotan dan Perdebatan
Sebanyak 17,5 persen responden yang puas menyebut pemberantasan korupsi sebagai alasan utama. Namun di sisi lain, Indeks Persepsi Korupsi versi TII justru mengalami penurunan tiga poin.
Kontras ini memicu pertanyaan dari kalangan akademisi dan mahasiswa. Dalam diskusi publik, sejumlah mahasiswa mempertanyakan bagaimana publik bisa puas terhadap pemberantasan korupsi sementara kasus korupsi dinilai masih marak di berbagai lini pemerintahan.
Burhan menjelaskan bahwa persepsi publik tidak selalu identik dengan indikator teknokratis seperti IPK. Menurutnya, kehadiran Presiden dalam agenda pengembalian aset dan narasi tegas melawan koruptor bisa memengaruhi persepsi masyarakat.
Ia juga menambahkan bahwa opini publik bersifat kompleks. Survei yang sama menemukan 61 persen responden tidak percaya bahwa program unggulan pemerintah sepenuhnya bersih dari korupsi. Artinya, publik bisa saja mengapresiasi komitmen presiden, tetapi tetap kritis terhadap implementasi di lapangan.
Efek Partisan dan Generasi
Menariknya, tingkat kepuasan tertinggi datang dari kelompok Gen Z, terutama di luar Jakarta. Sebanyak 86 persen Gen Z menyatakan puas terhadap kinerja Presiden.
Burhan menyebut adanya efek partisan, mengingat pada Pilpres 2024 basis pemilih terbesar Prabowo memang berasal dari generasi muda. Di Jakarta sendiri, tingkat kepuasan tercatat lebih rendah, sekitar 52 persen.
Fenomena ini menunjukkan bahwa kepuasan publik tidak hanya dipengaruhi faktor teknokratik, tetapi juga faktor psikologis, loyalitas politik, dan identifikasi generasi.
Tantangan Pemerintah ke Depan
Meski angka 79,9 persen tergolong tinggi, perdebatan publik menunjukkan bahwa legitimasi tidak boleh membuat pemerintah lengah. Kritik mahasiswa dan akademisi menjadi pengingat bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup berhenti pada narasi.
Tantangan utama pemerintah adalah membuktikan komitmen antikorupsi melalui sistem pengawasan yang kuat dan penegakan hukum tanpa tebang pilih. Sebab, seperti diungkap dalam diskusi tersebut, publik bisa saja puas hari ini, tetapi tetap menyimpan sikap kritis terhadap tata kelola pemerintahan.
Editor : Divka Vance Yandriana