JAKARTA – Pemerintah mulai menggulirkan program bansos 2026 sebagai salah satu langkah menstimulasi perekonomian pada triwulan pertama tahun ini.
Melalui Kementerian Sosial, bantuan sosial disalurkan dalam beberapa skema dengan nilai anggaran mencapai puluhan triliun rupiah.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menjelaskan, bansos 2026 difokuskan pada dua kategori utama, yakni bantuan sosial reguler dan bantuan sosial adaptif.
Program ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
Dalam keterangan pers di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026), ia menegaskan bahwa bansos 2026 menyasar jutaan keluarga penerima manfaat dengan penyaluran bertahap hingga pertengahan tahun.
Dua Jenis Bansos dengan Anggaran Puluhan Triliun
Bantuan sosial reguler menjadi komponen terbesar dalam program tahun ini.
Bantuan tersebut meliputi bantuan sembako serta Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditujukan kepada sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat.
“Anggaran bansos reguler mencapai sekitar Rp17,5 triliun,” ujar Gus Ipul. Dana tersebut dialokasikan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, khususnya kelompok rentan.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan bansos adaptif yang difokuskan pada penanganan dampak bencana.
Nilainya mencapai lebih dari Rp2,3 triliun dan disalurkan kepada masyarakat terdampak, terutama di wilayah Sumatera dan beberapa daerah lain yang mengalami bencana.
Program Rehabilitasi Sosial Capai Rp20 Triliun
Tidak hanya bantuan langsung, Kemensos juga mengalokasikan anggaran besar untuk program asistensi dan rehabilitasi sosial.
Total anggaran mencapai Rp20 triliun, dengan realisasi penyaluran yang sudah menembus lebih dari Rp17 triliun.
Program ini mencakup berbagai bentuk dukungan sosial, termasuk pendampingan bagi kelompok rentan agar dapat kembali mandiri secara ekonomi maupun sosial.
Penyaluran bantuan direncanakan berlangsung hingga menjelang Lebaran, kemudian dilanjutkan pada periode April hingga Juni 2026.
Data Penerima Bersifat Dinamis
Gus Ipul menegaskan bahwa daftar penerima bantuan tidak bersifat tetap.
Pemerintah menggunakan data tunggal kesejahteraan sosial yang diperbarui secara berkala oleh Badan Pusat Statistik.
Karena itu, masyarakat bisa saja menerima bantuan pada satu periode namun tidak pada periode berikutnya, atau sebaliknya.
Penentuan penerima dilakukan berdasarkan pemeringkatan tingkat kesejahteraan dari desil 1 hingga desil 10, dengan prioritas utama pada kelompok desil 1 dan 2.
“Perubahan data ini penting agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.
Masyarakat Bisa Usul dan Sanggah Data
Pemerintah membuka partisipasi publik untuk memperbarui data penerima bansos.
Masyarakat dapat mengajukan usulan atau sanggahan melalui jalur formal mulai dari tingkat RT/RW hingga pemerintah daerah.
Selain itu, tersedia juga jalur partisipatif melalui call center, layanan WhatsApp, serta aplikasi cek bansos.
Data yang masuk nantinya akan diverifikasi sebelum ditetapkan sebagai penerima resmi.
Dalam proses penyaluran, bantuan diberikan melalui rekening penerima maupun lewat layanan PT Pos Indonesia guna menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses perbankan.
Dorong Konsumsi dan Pemulihan Ekonomi
Program bansos pada awal 2026 ini menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama di tengah ketidakpastian global.
Dengan peningkatan daya beli masyarakat, diharapkan aktivitas konsumsi domestik tetap terjaga.
Pemerintah optimistis penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran tidak hanya membantu masyarakat rentan, tetapi juga memberi efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Editor : Eka Putri Wahyuni