JAKARTA – Bursa Capres 2029 mulai ramai diperbincangkan meski masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru berjalan sekitar 14 bulan. Isu Prabowo dua periode pun mencuat seiring tingkat kepuasan publik yang disebut-sebut menyentuh angka 80 persen.
Kemunculan bursa Capres 2029 ini memantik perdebatan. Apakah dinamika tersebut menjadi tanda demokrasi yang sehat, atau justru berpotensi mengganggu fokus pemerintahan dalam menuntaskan agenda nasional lima tahun ke depan?
Pengamat politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menilai pembahasan Prabowo dua periode terlalu dini untuk dibesar-besarkan. Menurutnya, Presiden masih memiliki waktu hampir empat tahun untuk membuktikan kinerja periode pertamanya.
“Berikan dulu waktu kepada Presiden untuk bekerja. Jangan diganggu ambisi-ambisi politik yang terlalu cepat mendorong dua periode,” ujarnya dalam diskusi politik yang disiarkan kanal YouTube Tribun News.
Isu Dua Periode Berawal dari Internal Partai
Fernando menjelaskan, wacana Prabowo dua periode bermula dari kader internal Partai Gerindra tak lama setelah pelantikan presiden. Sejumlah partai lain seperti Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa kemudian ikut menyuarakan dukungan serupa.
Namun ia mengingatkan, dukungan politik seharusnya dibarengi dengan pembuktian kinerja nyata. Tingginya angka kepuasan publik, kata dia, tidak boleh membuat pemerintah terlena.
“Kalau saat ini kepuasan publik 80 persen, jangan langsung berpuas diri. Masih ada hampir empat tahun masa jabatan yang harus dibuktikan,” tegasnya.
Kepuasan Publik dan Elektabilitas
Fernando mengakui, dalam banyak kasus, tingkat kepuasan publik memang cenderung berbanding lurus dengan elektabilitas. Artinya, jika kinerja presiden dinilai baik, peluang menang di Pilpres 2029 juga terbuka lebar.
Namun, ia mengingatkan bahwa tren survei bersifat dinamis. Program-program unggulan seperti makan bergizi gratis (MBG), bantuan sosial, hingga kebijakan penertiban kawasan hutan harus dievaluasi secara konsisten agar tidak menjadi bumerang politik.
Menurutnya, kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat—seperti polemik subsidi LPG 3 kilogram atau isu pertanahan—bisa menggerus tingkat kepuasan dan berdampak langsung pada elektabilitas Prabowo di masa depan.
“Kerja-kerja yang dianggap menyengsarakan rakyat akan menjadi bomerang. Evaluasi harus rutin dilakukan,” katanya.
Baca Juga: PKH BPNT Tahap 1 Cair Hari Ini! Daftar Daerah dan Bank Penyalur, Ada yang Terima Rp600 Ribu
Nama-Nama Baru di Bursa Capres 2029
Selain nama Prabowo, sejumlah tokoh mulai masuk dalam radar bursa Capres 2029. Di antaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mantan gubernur Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, hingga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Nama Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin juga disebut mulai diperhitungkan dalam sejumlah survei. Fernando menilai kemunculan menteri aktif dalam bursa capres perlu disikapi hati-hati.
Ia menyinggung pengalaman politik masa lalu ketika figur dari dalam kabinet justru menjadi rival dalam kontestasi pemilu. Karena itu, konsolidasi politik internal dinilai penting agar tidak muncul potensi friksi di kemudian hari.
Faktor Penentu Kenaikan Elektabilitas
Menurut Fernando, faktor utama yang menentukan naik turunnya elektabilitas adalah konsistensi kinerja dan keberpihakan kepada rakyat. Popularitas semata tidak cukup jika tidak dibarengi hasil nyata di lapangan.
Ia juga menekankan pentingnya mendengar aspirasi publik secara langsung, termasuk melalui media sosial, agar pemerintah tidak hanya bergantung pada laporan internal yang belum tentu mencerminkan kondisi riil.
“Presiden harus memastikan program benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat, bukan sekadar hasil rumusan elite,” katanya.
Jangan Ganggu Fokus Pemerintahan
Terkait kekhawatiran bahwa bursa Capres 2029 bisa mengganggu konsentrasi pemerintah, Fernando berharap hal tersebut tidak terjadi. Ia menilai dinamika politik adalah hal wajar dalam demokrasi, tetapi jangan sampai membuat pemerintah kehilangan fokus.
Menurutnya, justru hasil survei kepuasan yang tinggi seharusnya menjadi pemacu untuk bekerja lebih baik, bukan alasan untuk merasa aman. Targetnya, tingkat kepuasan publik harus terus meningkat, bahkan mendekati 90 persen.
“Kalau masyarakat puas, mereka sendiri yang akan meminta dua periode. Bukan partai yang sibuk mendorong sejak awal,” ujarnya.
Dengan waktu yang masih panjang menuju Pilpres 2029, peta politik dinilai masih sangat cair. Bursa Capres 2029 bisa saja berubah drastis tergantung pada dinamika ekonomi, stabilitas politik, serta konsistensi kinerja pemerintah dalam menjawab kebutuhan rakyat.
Editor : Divka Vance Yandriana