PURWOREJO - Program Koperasi Desa Merah Putih terus dikebut pemerintah. Menteri Koperasi RI Feri Juliantono menegaskan target ambisius pembangunan 30.000 Koperasi Desa Merah Putih rampung pada tahun ini demi menggerakkan ekonomi desa dari level paling bawah.
Penegasan itu disampaikan saat Feri Juliantono meninjau operasional Koperasi Desa Merah Putih di Desa Dukuhrejo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Sabtu sore. Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko.
Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Program ini diharapkan mampu mendorong perputaran usaha di desa sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya penerima bantuan sosial.
Target 30.000 Kopdes Rampung Tahun Ini
Feri Juliantono menyampaikan bahwa Kementerian Koperasi menargetkan 30.000 Kopdes Merah Putih selesai dibangun pada 2026. Target tersebut dinilai realistis karena pembangunan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai kementerian dan pemerintah daerah.
Menurut Feri, operasional Kopdes Merah Putih di Desa Dukuhrejo sudah berjalan cukup baik. Dari sisi bangunan fisik hingga elemen pendukung koperasi dinilai telah lengkap.
“Kami antara Kementerian Koperasi, Kementerian Sosial, dan juga BP Taskin sudah melaksanakan penandatanganan kerja sama,” ujarnya.
Kerja sama lintas kementerian itu difokuskan untuk mendorong para penerima manfaat bantuan sosial agar bergabung menjadi anggota koperasi.
Penerima PKH Didorong Jadi Anggota
Salah satu strategi utama penguatan Koperasi Desa Merah Putih adalah melibatkan penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial.
Saifullah Yusuf menegaskan, pihaknya ditugaskan untuk mendorong para penerima bantuan sosial agar menjadi anggota Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Dengan begitu, mereka tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga terlibat dalam aktivitas ekonomi produktif.
Setelah menjadi anggota, para penerima manfaat diharapkan memperoleh tambahan pendapatan dari sisa hasil usaha (SHU) koperasi. Model ini diyakini mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat desa secara berkelanjutan.
Tak hanya menjadi anggota pasif, para penerima bantuan juga didorong untuk menjual produk lokal mereka melalui koperasi. Skema ini membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha mikro di desa.
Sinergi Pengentasan Kemiskinan
Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menambahkan, Koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari strategi percepatan pengentasan kemiskinan.
Melalui koperasi, masyarakat desa didorong untuk mandiri secara ekonomi. Bantuan sosial yang selama ini bersifat konsumtif diarahkan menjadi lebih produktif dengan skema keanggotaan koperasi.
Kolaborasi antara Kementerian Koperasi, Kementerian Sosial, dan BP Taskin diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi desa yang kuat. Pemerintah daerah pun didorong berperan aktif dalam mendukung keberlangsungan Kopdes Merah Putih.
Tantangan Lahan dan Solusi Pemerintah
Meski menargetkan 30.000 unit, pemerintah mengakui ada sejumlah tantangan di lapangan. Salah satunya persoalan keterbatasan lahan di beberapa desa.
Feri Juliantono memastikan pihaknya akan mencarikan solusi terbaik untuk setiap kendala yang muncul. Menurutnya, fleksibilitas model pembangunan koperasi akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
Ia menekankan, tujuan utama program ini bukan sekadar membangun gedung koperasi, melainkan menciptakan pusat aktivitas ekonomi desa.
“Harapannya, setelah menjadi anggota, mereka mendapatkan tambahan pendapatan dan kesejahteraan meningkat,” tegasnya.
Dengan target besar 30.000 unit Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah optimistis roda ekonomi desa dapat bergerak lebih cepat. Jika program ini berjalan sesuai rencana, koperasi akan menjadi motor penggerak ekonomi rakyat sekaligus instrumen efektif pengentasan kemiskinan.
Langkah percepatan pembangunan Kopdes Merah Putih pun menjadi sorotan karena menyentuh langsung masyarakat akar rumput. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan partisipasi aktif warga desa sendiri.
Editor : Divka Vance Yandriana