Mereka menilai keberlanjutan kepemimpinan nasional penting agar program pembangunan era Joko Widodo dapat diteruskan tanpa terputus.
Pernyataan tersebut disampaikan perwakilan Bara JP yang mengaku membawa aspirasi masyarakat dari berbagai daerah, termasuk Indonesia Timur.
Mereka menyebut masyarakat di Papua hingga wilayah timur lainnya masih membutuhkan pembangunan berkelanjutan yang telah dirintis pada masa pemerintahan Jokowi.
Menurut Bara JP, pergantian kepemimpinan nasional setiap lima tahun dinilai berisiko mengganggu kesinambungan pembangunan.
Karena itu, mereka mendorong pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dapat berlangsung dua periode.
Baca Juga: Asal Usul Monster Nian, Angpao hingga Bait Sajak Musim Semi
Alasan Keberlanjutan Pembangunan
Bara JP menilai pembangunan nasional membutuhkan kesinambungan jangka panjang hingga target Indonesia Emas 2045.
Mereka menyoroti pentingnya konsistensi kebijakan dalam menghadapi bonus demografi dan pembangunan infrastruktur yang telah berjalan selama satu dekade terakhir.
“Negara ini tidak bisa dibangun secara terputus lima tahun sekali. Pondasi yang sudah diletakkan pemerintahan Jokowi harus dilanjutkan,” ujar perwakilan Bara JP dalam pernyataan tersebut.
Organisasi relawan ini juga menegaskan dukungan terhadap Prabowo Gibran dua periode bukan semata kepentingan politik, melainkan aspirasi masyarakat yang menginginkan stabilitas arah pembangunan nasional.
Kritik ke Partai Politik
Dalam pernyataannya, Bara JP membandingkan pandangan relawan dengan partai politik.
Mereka menilai partai cenderung fokus pada perebutan kekuasaan dan wacana pergantian figur kepemimpinan, termasuk isu calon wakil presiden di masa depan.
Menurut Bara JP, partai politik memang memiliki hak konstitusional menentukan figur kepemimpinan.
Namun mereka mengingatkan agar dinamika politik tidak mengganggu konsentrasi pembangunan nasional yang sedang berjalan di bawah pemerintahan Prabowo Gibran.
“Kalau terus bicara perebutan kekuasaan, lalu di mana konsentrasi kita membangun masyarakat secara berkelanjutan?” ujarnya.
Bara JP juga menilai kabinet pemerintahan saat ini merupakan kelanjutan dari koalisi sebelumnya.
Karena itu, mereka meminta seluruh elemen koalisi tetap solid dan fokus bekerja hingga akhir masa pemerintahan.
Klaim Dukungan Publik 83 Persen
Bara JP mengklaim dukungan masyarakat terhadap Prabowo Gibran masih tinggi. Berdasarkan survei internal relawan, tingkat kecintaan publik terhadap pasangan presiden dan wakil presiden tersebut disebut mencapai 83 persen.
Angka tersebut dijadikan dasar optimisme bahwa wacana Prabowo Gibran dua periode akan mendapat penerimaan luas.
Bara JP menyatakan konsolidasi relawan di berbagai daerah terus dilakukan untuk menguatkan dukungan terhadap pemerintahan saat ini.
Meski demikian, pernyataan tersebut tidak disertai rincian metodologi survei maupun lembaga independen yang melakukan pengukuran.
Klaim ini juga belum mendapat tanggapan resmi dari partai politik koalisi pemerintah.
Fokus ke Target Indonesia 2045
Bara JP menegaskan visi utama dukungan dua periode adalah keberlanjutan program pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Mereka menilai periode pemerintahan yang lebih panjang akan memberi kepastian arah kebijakan ekonomi, infrastruktur, dan sumber daya manusia.
Menurut relawan, pergantian arah kebijakan setiap pergantian presiden berpotensi menimbulkan ketidakpastian pembangunan.
Karena itu, mereka mendorong stabilitas kepemimpinan nasional dalam jangka panjang.
“Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan berkelanjutan. Itu paradigma kami sebagai relawan yang membawa aspirasi masyarakat,” kata perwakilan Bara JP.
Bara JP juga mengajak seluruh partai politik dalam koalisi pemerintahan bekerja bersama hingga akhir masa jabatan tanpa memunculkan isu politik baru yang dinilai dapat mengganggu fokus pembangunan.
Wacana Dua Periode Mulai Muncul
Wacana Prabowo Gibran dua periode mulai mencuat di kalangan relawan pascapelantikan pemerintahan baru.
Meski belum menjadi agenda resmi partai politik, dukungan dari kelompok relawan dinilai sebagai sinyal awal dinamika politik menuju pemilu berikutnya.
Secara konstitusi, presiden dan wakil presiden Indonesia memang dapat menjabat maksimal dua periode.
Namun pembahasan periode kedua umumnya muncul menjelang akhir masa jabatan pertama.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Presiden Prabowo maupun Wakil Presiden Gibran terkait dukungan dua periode tersebut.
Pemerintah juga belum menanggapi klaim dukungan publik yang disampaikan Bara JP.
Editor : Nabiyah Putri Wibowo