JAKARTA - Polemik anggaran MBG kembali menjadi sorotan publik setelah muncul kritik yang menyebut program tersebut memangkas dana pendidikan. Menanggapi isu tersebut, Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak akhirnya buka suara dan memberikan penjelasan terbuka melalui akun media sosial pribadinya.
Anggaran MBG disebut-sebut menggerus pos pendidikan dalam APBN. Namun Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak benar. Ia bahkan menyampaikan klarifikasi panjang demi meredam disinformasi yang berkembang di masyarakat.
Mantan juru bicara Presiden Prabowo Subianto itu mengaku meski tidak terlibat langsung dalam teknis pelaksanaan program MBG, ia merasa perlu menjelaskan duduk perkara sebenarnya. Apalagi, sebagai sosok yang pernah menjadi juru bicara presiden, ia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk meluruskan informasi yang dinilai keliru.
Bantah MBG Pangkas Dana Pendidikan
Dalam pernyataannya, Dahnil menegaskan bahwa program MBG bukan berasal dari pemotongan anggaran pendidikan. Ia menyebut anggaran MBG bersumber dari efisiensi besar-besaran yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, efisiensi tersebut menghasilkan dana lebih dari Rp300 triliun. Angka itu kemudian dialokasikan untuk berbagai program prioritas, termasuk MBG, tanpa mengurangi hak sektor pendidikan.
“Program MBG bukan memangkas hak pendidikan,” tegas Dahnil dalam unggahannya.
Baca Juga: Ramalan Tahun 2026: 6 Sio yang Paling Hoki dan Banjir Cuan, Siap-Siap Rezeki Mengalir Deras!
Ia juga memaparkan bahwa sebagian anggaran tambahan berasal dari denda sawit ilegal yang nilainya disebut mencapai ratusan triliun rupiah. Selain itu, terdapat pula sumber dana dari sitaan kasus PLBI, timah, hingga perkara besar lainnya.
Penjelasan tersebut disampaikan Dahnil untuk merespons kritik yang menyebut kebijakan MBG justru mengorbankan dunia pendidikan. Ia menyebut narasi tersebut tidak sesuai fakta.
Anggaran Pendidikan 2026 Disebut Terbesar Sepanjang Sejarah
Dalam klarifikasinya, Dahnil juga mengungkap bahwa anggaran pendidikan tahun 2026 justru menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia.
Ia menyebut angka anggaran pendidikan mencapai Rp769,08 triliun. Angka ini dinilai sebagai bukti bahwa pemerintah tetap menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama.
“Anggaran pendidikan 2026 adalah yang terbesar dalam sejarah,” ujarnya.
Baca Juga: Ramalan Shio 2026 Tahun Kuda Api: 6 Shio Paling Beruntung, Rezeki dan Asmara Melejit!
Dengan angka tersebut, Dahnil menilai tudingan bahwa program MBG memangkas dana pendidikan tidak berdasar. Justru, ia berpendapat bahwa program makan bergizi gratis tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas pendidikan secara menyeluruh.
MBG Disebut Tambah Postur Gizi Siswa
Lebih lanjut, Dahnil menjelaskan bahwa program MBG bukan sekadar kebijakan tambahan, melainkan bagian dari strategi memperkuat kualitas sumber daya manusia.
Ia menyebut bahwa pemberian makan bergizi gratis justru membantu meningkatkan daya konsentrasi dan kesehatan siswa. Dengan asupan gizi yang baik, proses belajar mengajar dinilai akan lebih optimal.
Menurutnya, MBG tidak mengurangi anggaran pendidikan, melainkan menambah postur dukungan terhadap pendidikan melalui intervensi gizi.
“MBG bukan mengurangi pendidikan, tetapi mengamankan pendidikan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa program MBG dan anggaran pendidikan berjalan paralel, bukan saling mengorbankan.
Dapat Kritik Pedas, Dahnil Pilih Tenang
Di tengah polemik anggaran MBG, Dahnil juga mengungkap bahwa dirinya sempat mendapat kritik keras dari sebuah akun media sosial. Ia bahkan disebut sebagai pejabat “dungu” karena ikut bersuara mengenai isu tersebut.
Namun alih-alih merespons dengan emosi, Dahnil justru menyampaikan terima kasih kepada pengkritiknya. Sikap ini dinilai sebagai bentuk kedewasaan dalam menghadapi perbedaan pendapat di ruang publik.
Ia menegaskan bahwa tujuannya berbicara bukan untuk memperdebatkan pihak tertentu, melainkan agar publik mendapatkan informasi yang utuh dan tidak terjebak disinformasi.
Polemik anggaran MBG pun masih menjadi perbincangan hangat di media sosial. Namun dengan penjelasan terbuka yang disampaikan Dahnil Anzar Simanjuntak, pemerintah berharap tidak ada lagi kesalahpahaman mengenai sumber dan alokasi dana program tersebut.
Isu anggaran pendidikan memang sensitif dan selalu menjadi perhatian publik. Karena itu, transparansi dan komunikasi yang jelas menjadi kunci agar kebijakan pemerintah dapat dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat.
Editor : Divka Vance Yandriana