RADAR TULUNGAGUNG - Program Makan Bergizi Gratis terus menunjukkan akselerasi signifikan.
Hingga saat ini, sebanyak 16.503 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah terbentuk di 38 provinsi, mencakup 509 kabupaten dan 7.022 kecamatan di seluruh Indonesia.
Pemerintah menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi 24.700 SPPG pada akhir Desember, sebagai fondasi untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada 2026.
Dalam pemaparan di Rapimnas Kadin, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis telah melayani 47 juta penerima manfaat hanya dalam waktu 11 bulan.
Baca Juga: Sembilan Siswa SMK Sore Tulungagung Diduga Keracunan Menu MBG, Jalani Perawatan di Puskesmas Beji
Capaian itu dinilai sebagai lompatan besar dibanding negara lain.
Ia bahkan membandingkan dengan Brasil yang membutuhkan 11 tahun untuk menjangkau 40 juta penerima.
“Dalam 11 bulan kita sudah 47 juta penerima manfaat. Ini setara seluruh penduduk Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam digabung,” ujarnya.
Saat ini, terdapat 14.740 calon mitra SPPG yang sedang dalam proses persiapan.
Dengan total hampir 30 ribu mitra, portal pendaftaran mitra resmi ditutup permanen.
Fokus pemerintah kini adalah memastikan seluruh calon mitra siap operasional sebelum akhir tahun.
SPPG Jadi Garda Terdepan, Termasuk Saat Bencana
Selain menjalankan fungsi utama dalam pemenuhan gizi, SPPG juga terbukti sigap menghadapi situasi darurat.
Dalam bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sebanyak 286 SPPG langsung melayani para pengungsi.
Rinciannya, 55 SPPG di Aceh, 173 di Sumatera Utara, dan 66 di Sumatera Barat aktif menyediakan makanan bagi korban terdampak.
Hal ini menegaskan bahwa infrastruktur Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial saat krisis.
Pemerintah menargetkan hingga akhir Desember akan terbentuk 20 ribu SPPG di daerah aglomerasi dan 4.700 SPPG di daerah terpencil.
Dengan total 24.700 SPPG, penerima manfaat minimal diproyeksikan mencapai 60 juta orang mulai Januari, lalu meningkat bertahap hingga 82,9 juta pada Februari.
Anggaran Fantastis Rp335 Triliun, Rp1,2 Triliun Per Hari
Untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis, pagu anggaran BGN pada 2026 ditetapkan sebesar Rp268 triliun, ditambah dana cadangan Rp67 triliun. Totalnya mencapai Rp335 triliun.
Jika target 82,9 juta penerima tercapai, maka belanja harian diperkirakan menyentuh Rp1,2 triliun per hari.
Sekitar 85 persen anggaran digunakan untuk pembelian bahan baku, yang 95–99 persen berasal dari produk pertanian dalam negeri.
Sisanya 10,5 persen dialokasikan untuk membayar tenaga kerja.
BGN juga menerapkan sistem virtual account untuk setiap SPPG.
Setiap satuan akan memiliki saldo awal Rp500 juta yang otomatis terisi kembali saat berkurang.
Skema ini memastikan kelancaran arus kas tanpa perlu pengajuan proposal bulanan.
Dampak Besar ke Rantai Pasok Pangan
Lonjakan jumlah penerima manfaat berdampak langsung pada kebutuhan bahan pangan nasional.
Misalnya, kebutuhan telur bisa mencapai 82,9 juta butir atau 5.000 ton dalam satu kali masak jika seluruh penerima mendapat menu telur.
Satu SPPG saja membutuhkan 10 ton gabah kering giling per bulan, setara hasil dua hektare sawah.
Untuk pisang, satu SPPG memerlukan sekitar 1,5 hektare kebun pisang per tahun.
Bahkan kebutuhan lele bisa mencapai 32 kolam bioflok per siklus empat bulan untuk satu SPPG.
Kebutuhan susu juga tak kalah besar.
Setiap SPPG memerlukan sekitar 450 liter susu per hari, yang berarti dibutuhkan 40–50 ekor sapi perah per unit.
Jika terdapat 30 ribu SPPG, maka tambahan sapi perah bisa mencapai 1,5 juta ekor.
Kondisi ini dinilai sebagai peluang ekonomi besar bagi peternak, petani, dan pelaku usaha di sektor pangan.
Pemerintah pun mendorong dunia usaha, termasuk Kadin, untuk memperkuat rantai pasok nasional agar kebutuhan program terpenuhi tanpa bergantung pada impor.
Skema Khusus untuk Daerah Terpencil
Untuk wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), pemerintah menyiapkan skema investasi berbeda.
SPPG di daerah terpencil akan dibangun meskipun jumlah penerima hanya 50–200 orang.
Bangunan SPPG akan disewa pemerintah selama empat tahun di muka, lalu dikelola bersama mitra lokal.
Skema ini diharapkan mempercepat pemerataan layanan gizi hingga ke wilayah terisolasi.
Baca Juga: Diduga Terkait Kasus Keracunan MBG, Tiga SPPG di Tulungagung Dihentikan Sementara untuk Evaluasi
Dengan sistem pembiayaan yang lebih pasti dan arus kas terjamin, pemerintah optimistis Program Makan Bergizi Gratis menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus solusi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju 2026.
Editor : Ingge Nayla Ayu Karina