JAKARTA - Hasil survei nasional yang dirilis Indikator Politik Indonesia mencatat 79,9 persen publik puas terhadap kinerja Presiden RI, Prabowo Subianto. Dari 1.220 responden yang disurvei pada 15–21 Januari 2026, mayoritas menyatakan puas, meski hanya 13 persen yang mengaku sangat puas.
Angka kepuasan publik Prabowo Subianto yang nyaris menyentuh 80 persen ini dinilai cukup tinggi untuk fase awal pemerintahan. Namun pemerintah menegaskan capaian tersebut bukan sekadar angka legitimasi, melainkan mandat untuk bekerja lebih keras.
Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Kristoper Nugroho, menyebut hasil survei itu sebagai cermin kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. “Ini bukan angka kemenangan, tetapi ekspektasi yang harus dijaga,” ujarnya.
Baca Juga: Grebek Showroom Mobil Bekas Bogor! BMW 320i 2009 KM 28 Ribu hingga CR-V dan Yaris Mulai Rp80 Jutaan
Metodologi Survei dan Stabilitas Angka
Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menjelaskan survei dilakukan secara tatap muka dengan metode multistage random sampling. Sebanyak 1.220 responden tersebar proporsional di seluruh provinsi di Indonesia.
Dengan margin of error sekitar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen, angka 79,9 persen dinilai cukup kuat secara statistik. Menariknya, capaian ini relatif stabil dibandingkan survei Januari 2025 yang mencatat kepuasan di kisaran 77 persen.
Artinya, tingkat approval rating Presiden Prabowo tidak mengalami fluktuasi signifikan dalam setahun terakhir.
Pemberantasan Korupsi Jadi Faktor Utama
Dalam survei tersebut, pemberantasan korupsi menjadi faktor pendorong terbesar kepuasan publik. Sebanyak 17,5 persen responden menyebut komitmen antikorupsi sebagai alasan utama mereka puas terhadap kinerja Presiden.
Namun, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (PUKAT UGM), Zainurrahman, mengingatkan bahwa kepuasan publik tidak selalu linear dengan indikator objektif pemberantasan korupsi.
Ia menyoroti Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir stagnan, bahkan cenderung menurun sejak perubahan regulasi melalui UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
“Dukungan publik tinggi bisa berarti harapan tinggi, tetapi hasilnya tercermin dari indeks-indeks yang berlaku secara internasional,” ujarnya.
Program Makan Bergizi Gratis dan Public Trust
Selain isu hukum, program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi variabel pembentuk kepuasan. Pemerintah menyebut MBG sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.
Kristoper mengungkapkan hingga awal Februari 2026, ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah mengantongi sertifikat laik higienis sanitasi. Program ini diklaim menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat dan melibatkan puluhan ribu pelaku UMKM.
Namun survei Indikator juga mencatat catatan penting. Meski tingkat dukungan terhadap MBG tinggi, hanya sekitar 33 persen responden yang yakin program ini sepenuhnya bebas dari potensi korupsi.
Artinya, publik tetap menyimpan kewaspadaan terhadap program dengan anggaran besar tersebut.
Bansos dan Ketidakpuasan soal Pemerataan
Di sisi lain, faktor ketidakpuasan publik terhadap pemerintah salah satunya muncul dari bantuan sosial yang dinilai belum merata. Masalah klasik seperti ketidaktepatan sasaran dan akurasi data penerima bansos kembali mengemuka.
Bawono menilai isu data penerima bantuan memang belum sepenuhnya tuntas sejak periode pemerintahan sebelumnya. Kesalahan target penerima dapat memicu rasa ketidakadilan di masyarakat.
Menanggapi hal itu, pemerintah menyatakan terus melakukan pemutakhiran data, sinkronisasi NIK, dan digitalisasi sistem penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran.
Tantangan Menjaga Kepercayaan Publik
Dengan kepuasan publik Prabowo Subianto yang berada di angka 79,9 persen, pemerintah menghadapi dua tantangan sekaligus: mempertahankan legitimasi dan menjawab ekspektasi tinggi masyarakat.
Pemberantasan korupsi dan tata kelola bantuan sosial menjadi dua isu krusial yang terus dipantau publik. Dukungan tinggi saat ini bisa menjadi modal politik yang kuat, tetapi juga mengandung risiko jika ekspektasi tidak terpenuhi.
Survei ini menunjukkan satu hal penting: publik Indonesia cenderung memberikan kepercayaan besar kepada presiden di awal masa jabatan. Namun konsistensi kebijakan, transparansi, dan penegakan hukum tanpa tebang pilih akan menjadi penentu apakah angka kepuasan tersebut bertahan atau justru menurun di masa mendatang.
Editor : Divka Vance Yandriana