Sejak awal pidato, Presiden mengajak seluruh elemen bangsa bersyukur karena Indonesia mampu terhindar dari konflik bersenjata dengan negara lain dalam beberapa dekade terakhir. Ia menilai stabilitas tersebut tidak lepas dari kepemimpinan para presiden terdahulu serta peran TNI, Polri, dan aparatur sipil negara (ASN) dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional.
Presiden juga menegaskan komitmennya melanjutkan politik luar negeri bebas aktif dan nonblok. Indonesia, menurutnya, harus menjadi tetangga baik bagi semua negara, menjaga hubungan yang proporsional dengan berbagai kekuatan dunia, serta memperkuat kerja sama ekonomi tanpa terjebak dalam blok tertentu.
TNI-Polri Tetap di Bawah Kendali Presiden
Dalam bidang pertahanan dan keamanan, Presiden memastikan TNI dan Polri tetap berada langsung di bawah kendali Presiden. Langkah ini disebut untuk mempercepat reaksi dan memperpendek rantai komando. Selain itu, ia berjanji meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup prajurit TNI, anggota Polri, dan ASN secara signifikan.
Menurutnya, stabilitas nasional menjadi fondasi penting bagi Indonesia untuk “tinggal landas” menuju negara maju. Sistem yang sudah berjalan baik akan dipertahankan, sembari dilakukan penyempurnaan agar lebih efektif dan responsif terhadap dinamika global.
Target APBN Tanpa Defisit 2027-2028
Sorotan utama pidato tersebut adalah komitmen menghadirkan APBN tanpa defisit pada 2027 atau 2028. Presiden mengakui target tersebut ambisius, namun bukan hal mustahil jika kebocoran anggaran dapat ditekan dan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara disiplin.
Ia menekankan pentingnya efisiensi belanja negara dan optimalisasi pendapatan. APBN, kata dia, harus tetap fleksibel, adaptif, dan responsif untuk meredam guncangan ekonomi. Namun di saat yang sama, defisit harus ditekan sekecil mungkin.
Optimalisasi pendapatan negara, khususnya dari sektor perpajakan, akan dilakukan secara konsisten. Presiden menyebut pajak sebagai instrumen keadilan dan redistribusi pendapatan. Kelompok mampu wajib membayar pajak sesuai ketentuan, sementara masyarakat kurang mampu harus mendapatkan perlindungan dan bantuan.
Meski demikian, pemerintah tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Insentif fiskal akan diberikan secara terarah dan terukur untuk mendukung aktivitas ekonomi strategis.
Reformasi BUMN dan Target Kontribusi Rp 50 Miliar Dolar
Bagian lain yang tak kalah tegas adalah pembenahan BUMN. Presiden menyoroti besarnya aset negara yang dikelola BUMN, yang nilainya disebut lebih dari 1.000 triliun dolar AS. Dengan aset sebesar itu, ia menilai BUMN semestinya mampu menyumbang minimal 50 miliar dolar AS per tahun untuk negara.
Jika target tersebut tercapai, Presiden optimistis APBN tidak lagi mengalami defisit. Karena itu, ia memberikan tugas khusus kepada Badan Pengelola Investasi Danantara untuk membereskan tata kelola BUMN.
Salah satu langkah konkret yang diumumkan adalah memangkas jumlah komisaris. Ia menyebut jumlah komisaris di sejumlah BUMN terlalu banyak dan tidak efisien. Ke depan, jumlah komisaris akan dibatasi maksimal enam orang, bahkan jika memungkinkan cukup empat atau lima orang.
Tak hanya itu, Presiden juga menghapus pemberian tantiem bagi komisaris maupun direksi, terutama jika perusahaan merugi. Ia menilai praktik pemberian tantiem selama ini tidak masuk akal dan tidak mencerminkan prinsip kinerja yang sehat.
“Kalau rugi, tidak perlu tantiem. Kalau untung, harus untung benar, bukan untung akal-akalan,” tegasnya.
Perkuat Pengelolaan SDA dan Aset Negara
Selain BUMN, Presiden juga menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan aset negara secara efisien dan produktif. Setiap aset negara harus menghasilkan nilai tambah dan berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
Ia menyinggung konsep return on asset (ROA) dalam dunia bisnis. Jika perusahaan swasta bisa mencatat ROA 10 hingga 12 persen, maka untuk bangsa Indonesia, target konservatif 5 persen pun dinilai cukup untuk mendongkrak penerimaan negara secara signifikan.
Presiden pun mengajak seluruh kekuatan politik untuk mendukung agenda reformasi fiskal dan pembenahan BUMN tersebut. Menurutnya, Indonesia adalah negara besar dan makmur. Dengan tata kelola yang baik, hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat.
Pidato ini sekaligus menjadi penegasan arah kebijakan ekonomi ke depan: disiplin fiskal, optimalisasi aset, reformasi BUMN, serta keberanian menutup celah kebocoran anggaran demi mewujudkan APBN tanpa defisit.
Editor : Izahra Nurrafidah