RADAR TULUNGAGUNG - Kabar gembira bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri. Pemerintah memastikan THR ASN 2026 akan cair pada awal Ramadan dengan total anggaran mencapai Rp55 triliun. Angka ini naik signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp49,4 triliun.
Kenaikan anggaran THR ASN 2026 tersebut menjadi perhatian publik karena menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli aparatur negara menjelang Hari Raya Idul Fitri. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa pencairan akan dilakukan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
“Kalau tidak salah rencananya setelah minggu pertama Lebaran akan keluar itu untuk ASN. Jadi tidak usah takut, dananya akan banyak,” ujarnya dalam pernyataan yang disampaikan kepada publik.
Skema THR dan Gaji Ke-13 ASN
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025, komponen THR dan gaji ke-13 ASN pusat terdiri atas gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja sebesar 100 persen. Dengan skema ini, ASN dipastikan menerima haknya secara penuh tanpa pemotongan komponen utama.
Untuk ASN daerah, skema yang diterapkan sama, namun tetap menyesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing pemerintah daerah. Artinya, daerah dengan kapasitas anggaran yang kuat berpotensi memberikan tunjangan optimal kepada pegawainya.
Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga nasional, terutama menjelang momen Ramadan dan Idul Fitri yang identik dengan lonjakan kebutuhan belanja masyarakat.
Baca Juga: Update Bitcoin 2026: Analisis Harga, Price Action, dan Strategi Long-Short di Tengah Bear Market
BPJS PBI Tetap Aktif, Pemerintah Tanggung 100 Juta Peserta
Selain soal THR ASN 2026, pemerintah juga memberikan kepastian terkait kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, memastikan peserta yang sempat dinonaktifkan tetap akan mendapatkan pelayanan, khususnya bagi penderita penyakit katastropik.
Saat ini, pemerintah pusat menanggung sekitar 100 juta peserta BPJS Kesehatan. Sementara 50 juta lainnya dibantu pemerintah daerah. Total penerima bantuan iuran BPJS mencapai 52 persen masyarakat Indonesia.
Muhaimin menyebut, sebanyak 106.000 peserta BPJS PBI penderita katastropik telah diaktifkan kembali dan dipastikan tetap terlayani di rumah sakit. Pemerintah daerah juga didorong untuk memperbarui data penerima bantuan agar penyaluran tepat sasaran.
“Kalau darurat katastropik, rumah sakit harus menerima dan menangani,” tegasnya.
Prabowo ke AS, Hadiri Dewan Perdamaian
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat untuk menghadiri pertemuan perdana Dewan Perdamaian (Board of Peace) di Washington DC. Dalam kunjungan bilateral tersebut, Prabowo dijadwalkan bertemu dengan Presiden AS Donald Trump.
Pertemuan ini disebut akan membahas sejumlah agenda strategis, termasuk isu rekonstruksi Gaza serta rencana stabilisasi kawasan. Sekitar 35 negara dilaporkan menerima undangan untuk bergabung dalam forum tersebut, dengan setidaknya 20 kepala negara diperkirakan hadir.
Lawatan ini dinilai sebagai langkah diplomasi penting Indonesia dalam menjaga posisi strategis di kancah global, terutama dalam isu perdamaian dan stabilitas internasional.
Potensi Perbedaan Awal Ramadan 2026
Sementara itu, penetapan awal Ramadan 2026 berpotensi berbeda. Ormas Muhammadiyah telah menetapkan awal puasa pada Rabu, 18 Februari 2026, berdasarkan metode hisab. Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan melalui rukyatul hilal di 96 titik pemantauan.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau masyarakat menyikapi potensi perbedaan dengan bijak dan tetap menjaga ukhuwah Islamiyah.
“Kita jadikan perbedaan sebagai hikmah untuk menggali ilmu masing-masing metode yang digunakan,” ujar perwakilan MUI.
Banjir Grobogan Lumpuhkan Jalur Semarang
Di Jawa Tengah, banjir masih merendam jalur penghubung Grobogan–Semarang. Ketinggian air dilaporkan mencapai 40 sentimeter, bahkan sempat menyentuh 80 sentimeter pada malam sebelumnya. Akibatnya, puluhan truk kontainer tertahan hingga belasan jam.
Banjir terjadi akibat jebolnya tanggul sungai, membuat arus lalu lintas terputus. Sawah warga terendam hingga satu meter dan aktivitas masyarakat lumpuh. Meski sebagian rumah mulai surut, warga masih waswas karena curah hujan tetap tinggi.
Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah penanganan agar aktivitas ekonomi kembali normal dan kerugian tidak semakin meluas.
Dengan sejumlah agenda besar tersebut, mulai dari pencairan THR ASN 2026, kepastian layanan BPJS PBI, diplomasi internasional Presiden, hingga penanganan banjir di daerah, pemerintah menghadapi tantangan sekaligus momentum penting menjelang Ramadan tahun ini.
Editor : Lucky Naiha Syafira