Alumnus beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) itu memberikan klarifikasi sekaligus membalas pernyataan Menteri Keuangan Purbaya dan ekonom Yudi Sadewa yang ikut menyinggung unggahannya.
Kasus LPDP Dwi Sasetianing Tias mencuat setelah video dan unggahan terkait kewarganegaraan anaknya memicu gelombang kritik publik.
Dalam klarifikasinya, Tias menegaskan bahwa ucapannya tidak dimaksudkan untuk menghina negara. Ia meminta publik tidak menyebarkan fitnah atau penafsiran yang dinilai berlebihan.
Polemik LPDP Dwi Sasetianing Tias semakin melebar ketika namanya dikaitkan dengan pernyataan Purbaya mengenai tanggung jawab penerima dana pendidikan.
Isu ini berkembang pesat di TikTok dan platform lain, memunculkan perdebatan soal penggunaan dana negara dan etika penerima beasiswa.
Klarifikasi Tias: Bukan Serangan ke Negara
Dalam pernyataan terbukanya, Tias menyebut kontroversi tersebut berawal dari luapan emosi pribadi. Ia menegaskan unggahan yang viral tidak ditujukan untuk merendahkan Indonesia maupun menyindir kebijakan pemerintah.
“Saya tidak pernah bermaksud menghina negara. Jangan dilebih-lebihkan,” tegasnya dalam klarifikasi yang beredar luas.
Tias juga mengaku tersindir oleh berbagai tudingan yang berkembang di media sosial. Ia merasa narasi yang dibangun sebagian warganet telah melampaui konteks awal pernyataannya. Karena itu, ia meminta agar publik lebih bijak dalam menafsirkan unggahan di ruang digital.
Meski begitu, ia tetap menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas kegaduhan yang terjadi. Permintaan maaf tersebut ditujukan kepada masyarakat yang merasa tersinggung atau kecewa atas pernyataannya.
Dikaitkan dengan Pernyataan Soal Dana LPDP
Polemik semakin memanas ketika muncul komentar warganet yang mengutip pernyataan Purbaya mengenai dana LPDP. Dalam kutipan tersebut disebutkan bahwa dana LPDP bersumber dari pajak dan utang negara, sehingga penggunaannya harus dipertanggungjawabkan.
Komentar itu diarahkan kepada Tias dengan nada sindiran, seolah mengaitkan unggahannya dengan tanggung jawab moral sebagai penerima beasiswa LPDP. Narasi tersebut kemudian menyebar luas dan memicu perdebatan panjang di kolom komentar.
LPDP sendiri merupakan program beasiswa pemerintah yang didanai dari anggaran negara, termasuk penerimaan pajak. Karena itu, isu etika dan kontribusi penerima beasiswa sering kali menjadi perhatian publik.
Dalam konteks ini, nama Dwi Sasetianing Tias ikut terseret setelah unggahan lamanya kembali diangkat dan dikaitkan dengan tanggung jawab sebagai alumnus LPDP.
Balasan Tegas Picu Pro dan Kontra
Menanggapi sindiran tersebut, Tias memberikan balasan tegas di kolom komentar TikTok pada Senin, 23 Februari 2026. Ia membantah tudingan bahwa dirinya menggunakan uang pajak untuk kepentingan pribadi yang merugikan negara.
“Bagian mana gue pakai uang pajak dan menguntungkan pribadi? Kalau enggak ada bukti namanya fitnah. Udah gue data orang-orang yang fitnah-fitnah ini. Mau nama lo gue masukin juga? Izin,” tulisnya.
Respons tersebut sontak menuai beragam reaksi. Sebagian warganet menilai Tias berhak membela diri dari tudingan tanpa bukti. Namun, tidak sedikit pula yang mengecam gaya balasannya yang dianggap emosional.
Perdebatan pun melebar, tidak lagi sekadar soal kewarganegaraan anak, melainkan menyentuh isu tanggung jawab penerima dana publik, etika bermedia sosial, hingga sensitivitas terhadap opini publik.
Sorotan Publik dan Jejak Digital
Kasus ini menunjukkan bagaimana isu pribadi dapat berkembang menjadi polemik nasional ketika menyangkut dana negara dan figur publik. Jejak digital serta pernyataan di media sosial menjadi faktor yang mempercepat penyebaran informasi.
Nama Dwi Sasetianing Tias kini kerap muncul dalam pencarian terkait LPDP, dana pajak, dan kontroversi kewarganegaraan anak. Tingginya atensi publik mencerminkan besarnya sensitivitas masyarakat terhadap penggunaan anggaran negara.
Di tengah polemik yang terus bergulir, Tias telah menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf. Namun, perdebatan di ruang digital belum sepenuhnya mereda. Warganet masih memperbincangkan balasan tegasnya serta relevansi pernyataan pejabat yang dikaitkan dengan kasus tersebut.
Publik pun diimbau untuk tetap kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh potongan informasi yang beredar tanpa konteks utuh.
Sementara itu, polemik LPDP Dwi Sasetianing Tias menjadi pengingat bahwa pernyataan di media sosial dapat berdampak luas, terutama ketika bersinggungan dengan isu dana publik dan kepentingan negara.Baca Juga: Sidang Gugatan Ijazah Jokowi Memanas di PN Solo, Ahli Penggugat Hadir Meski Dipersoalkan Kuasa Hukum Presiden
Editor : Fadhilah Salsa Bella