TULUNGAGUNG - Kabar terbaru PKH BPNT 26 Februari 2026 menjadi perhatian jutaan keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Hingga akhir Februari ini, pemerintah memastikan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap pertama 2026 hampir rampung.
Informasi terkait PKH BPNT 26 Februari 2026 menyebutkan sekitar 85 persen bansos telah tersalurkan ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) milik KPM. Sisanya, sekitar 15 persen, masih dalam proses pencairan. Salah satu penyebabnya adalah adanya 3 juta KPM baru hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi masyarakat yang menunggu pencairan PKH BPNT 26 Februari 2026, terutama bagi mereka yang hingga kini belum menerima saldo masuk ke rekening KKS.
3 Juta KPM Baru Masih Proses Rekening dan KKS
Kementerian Sosial (Kemensos) mengungkapkan, 3 juta KPM baru tersebut saat ini masih dalam tahap administrasi. Sebagian besar belum memiliki buku tabungan maupun kartu KKS sehingga harus melalui proses pembukaan rekening kolektif (burkol).
Setelah proses burkol selesai, tahapan berikutnya adalah pendistribusian kartu KKS kepada masing-masing KPM. Di sejumlah daerah, termasuk beberapa wilayah di Jawa Timur, proses redistribusi kartu KKS dilaporkan mulai berjalan pada 26 Februari 2026.
Artinya, bagi KPM yang baru menerima kartu dan buku tabungan, peluang pencairan PKH maupun BPNT tahap pertama 2026 tinggal menunggu waktu. Pemerintah menargetkan jika 3 juta KPM baru ini telah terfasilitasi seluruhnya, maka progres penyaluran bansos bisa mencapai 100 persen.
Total penerima manfaat PKH dan BPNT tahun ini diperkirakan mencapai sekitar 33 juta KPM di seluruh Indonesia.
Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter Segera Disalurkan
Selain pencairan PKH dan BPNT, pemerintah juga menyiapkan bantuan stimulus pangan untuk alokasi Februari–Maret 2026. Bantuan tersebut berupa beras 20 kilogram dan minyak goreng 4 liter per KPM untuk dua bulan.
Program bantuan pangan ini menyasar masyarakat di desil 1 hingga desil 4, dengan kuota sekitar 35 juta penerima di seluruh Indonesia. Bantuan ini diharapkan mampu meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri.
Namun hingga 26 Februari 2026, distribusi beras dan minyak goreng tersebut masih dalam tahap persiapan. Informasi yang beredar menyebutkan, pihak terkait seperti Badan Pangan Nasional dan Bulog belum mulai menyalurkan bantuan tersebut ke daerah.
Meski demikian, pemerintah membuka kemungkinan percepatan distribusi apabila seluruh kesiapan logistik telah terpenuhi. Masyarakat diimbau untuk bersabar menunggu jadwal resmi penyaluran di wilayah masing-masing.
Ground Check PBI Nonaktif Dimulai 1 April 2026
Di sisi lain, Kemensos juga bersiap melakukan ground check terhadap Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN nonaktif. Kebijakan ini menyasar peserta yang terdata berada di desil 6 hingga desil 10.
Proses ground check dijadwalkan mulai 1 April 2026 dan berlangsung sekitar satu bulan. Setiap pendamping sosial disebut akan menerima daftar ratusan KPM yang harus diverifikasi ulang di lapangan.
Pemerintah daerah, mulai dari tingkat desa hingga RT/RW, diminta aktif mendukung proses pemutakhiran data tersebut. Verifikasi ini bertujuan memastikan bantuan sosial dan jaminan kesehatan tepat sasaran.
Lansia dan Disabilitas Berpotensi Dapat MBG
Kabar lain yang tak kalah penting, Kemensos tengah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi lansia dan penyandang disabilitas.
Program ini disebut sebagai pengembangan dari skema “permakanan” yang sebelumnya telah berjalan. Saat ini, pendamping sosial juga mendapat tugas melakukan ground check terhadap data penyandang disabilitas.
Meski mekanisme teknisnya belum diumumkan secara rinci, sinyal kuat menunjukkan lansia dan disabilitas berpeluang menerima bantuan makanan bergizi dalam waktu dekat.
Dengan berbagai perkembangan tersebut, masyarakat diharapkan tetap memantau informasi resmi dari pemerintah daerah maupun pendamping sosial. Pemerintah juga mengimbau KPM yang merasa sudah mampu secara ekonomi untuk melakukan graduasi mandiri, agar bantuan dapat dialihkan kepada keluarga yang lebih membutuhkan.
Editor : Axsha Zazhika