RADAR TULUNGAGUNG – Kabar gembira bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Informasi terbaru menyebutkan bansos cair double bagi sejumlah penerima, termasuk pemilik KKS Bank BRI yang sebelumnya sudah menerima bantuan. Bahkan, pencairan susulan ini terjadi setelah KKS dari Bank BNI dan BSI lebih dulu dilaporkan cair.
Fenomena bansos cair double ini menjadi sorotan karena terjadi dalam satu periode penyaluran yang sama. Artinya, KPM berpeluang menerima dua jenis bantuan berbeda dalam waktu berdekatan, bukan bantuan yang sama dicairkan dua kali.
Dalam update per 24–25 Februari, pemilik KKS Bank BRI terpantau menerima pencairan sebesar Rp600.000. Nominal tersebut disebut sebagai hasil validasi bantuan, khususnya untuk BPNT yang sebelumnya hanya menerima PKH. Kondisi ini memunculkan optimisme bahwa kuota tambahan masih terbuka lebar.
Kuota 3 Juta KPM Masih Dibuka
Berdasarkan informasi yang beredar, terdapat sekitar 3 juta kuota tambahan yang sedang dipenuhi. Kuota ini diperuntukkan bagi KPM yang sebelumnya hanya menerima satu jenis bantuan, baik PKH murni maupun BPNT murni.
Skemanya, KPM PKH murni berpeluang mendapatkan tambahan BPNT. Sebaliknya, KPM BPNT murni yang memiliki komponen PKH dalam keluarga juga berpeluang memperoleh bantuan PKH. Jika keduanya cair, total bantuan bisa mencapai Rp3 juta, dengan rincian Rp1 juta dari PKH dan Rp2 juta dari BPNT pada tahap awal 2026.
Kondisi inilah yang membuat istilah bansos cair double ramai diperbincangkan. Namun perlu digarisbawahi, pencairan ganda ini bukan berarti bantuan yang sama dibayarkan dua kali, melainkan dua jenis bantuan berbeda yang cair dalam satu periode.
Penentu Utama: Status Desil
Salah satu faktor kunci penentuan penerima adalah status desil. Saat ini, sistem penyaluran bantuan sosial mengacu pada desil ekonomi. Masyarakat yang masuk desil 1, 2, 3, dan 4 memiliki peluang besar menerima bantuan.
Sebaliknya, mereka yang terverifikasi masuk desil 5 ke atas dipastikan tidak akan menerima bansos, meskipun sebelumnya pernah mendapatkan bantuan seperti BLT Kesra.
Penerima BLT Kesra yang dulu belum sempat memperoleh PKH atau BPNT karena kuota penuh kini juga memiliki peluang, asalkan status desilnya masih berada di rentang 1–4. Namun jika hasil verifikasi terbaru menunjukkan desil 5 ke atas, maka bantuan tidak dapat diberikan.
KKS Bank BRI Susul BNI dan BSI
Sebelumnya, pencairan lebih dulu terjadi pada KKS Bank BNI dan Bank BSI. Kini giliran KKS Bank BRI yang dilaporkan cair pada 24 Februari dengan nominal Rp600.000.
Pencairan ini disebut sebagai hasil validasi data penerima. Artinya, KPM yang awalnya hanya menerima satu bantuan, setelah proses verifikasi dan validasi, dinyatakan memenuhi syarat untuk bantuan tambahan.
Namun pencairan saat ini bersifat susulan. Jumlahnya tidak sebanyak tahap awal karena sebagian besar data sudah difinalisasi sebelumnya. Saat ini yang tersisa adalah data yang masih dalam proses perbaikan atau menunggu pembaruan.
Target Rampung Sebelum Akhir Maret
Kementerian Sosial menargetkan penyaluran tahap pertama 2026 hampir 90 persen rampung. Sisanya diproyeksikan selesai sebelum akhir Maret.
Meski demikian, proses pencairan tahap akhir biasanya membutuhkan waktu lebih lama. Hal ini disebabkan adanya perbaikan data, validasi ulang, hingga kendala administratif di tingkat rekening penerima.
Bagi KPM yang merasa masuk desil 1–4 namun belum menerima bantuan, disarankan segera mengecek status melalui laman resmi cek bansos atau menghubungi pendamping sosial. Pendamping dapat membantu menelusuri kendala melalui sistem internal yang digunakan pemerintah.
Siapa yang Berpeluang Dapat Bansos Cair Double?
Berikut kelompok yang memiliki peluang besar:
-
KPM PKH murni yang belum menerima BPNT.
-
KPM BPNT murni dengan komponen PKH dalam keluarga.
-
Penerima BLT Kesra yang masih masuk desil 1–4.
-
Masyarakat yang terverifikasi dalam kuota tambahan 3 juta penerima.
Sementara itu, masyarakat dengan status desil 5 ke atas dipastikan tidak masuk prioritas penerima bantuan sosial tahun ini.
Dengan adanya tambahan kuota dan validasi data ini, peluang bansos cair double memang terbuka. Namun masyarakat diimbau tetap memantau informasi resmi dan tidak mudah terpengaruh kabar yang belum terverifikasi.
Yang terpenting, pastikan data kependudukan dan kondisi ekonomi sesuai dengan fakta di lapangan agar tidak terkendala dalam proses verifikasi.