RADAR TULUNGAGUNG - Update terbaru PKH BPNT 2026 tahap pertama kembali menjadi perhatian jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Per 26 Februari 2026, penyaluran bantuan sosial dikabarkan sudah mencapai sekitar 85 persen. Namun, masih ada sekitar 15 persen yang belum menerima pencairan karena menunggu proses administrasi bagi 3 juta KPM baru.
Informasi mengenai PKH BPNT 2026 ini penting karena menyangkut kelanjutan pencairan tahap pertama sekaligus tambahan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng. Pemerintah memastikan 3 juta KPM baru akan segera menyusul cair setelah proses pembukaan rekening kolektif (burkol) dan distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) selesai.
Dengan demikian, total progres penyaluran PKH BPNT 2026 diproyeksikan bisa mencapai 100 persen setelah seluruh KPM baru menerima kartu dan rekening aktif.
3 Juta KPM Baru Masih Proses Burkol
Kementerian Sosial melakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk tahap pertama 2026. Hasilnya, terdapat 3 juta KPM baru yang masuk sebagai penerima PKH dan BPNT.
Namun, karena berstatus penerima baru, mereka belum memiliki buku rekening maupun KKS. Proses yang harus dilalui meliputi pembukaan rekening kolektif (burkol) hingga pendistribusian kartu KKS.
Di sejumlah daerah, distribusi ulang KKS sudah mulai dilakukan. Penerima yang telah mendapatkan kartu dan buku tabungan diperkirakan segera menerima saldo bantuan masuk ke rekening masing-masing.
Jika seluruh proses administratif ini rampung, maka sisa 15 persen penyaluran tahap pertama akan terselesaikan.
Bantuan Pangan: Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter
Selain PKH dan BPNT reguler, pemerintah juga menyiapkan bantuan stimulus pangan untuk triwulan pertama 2026. Bantuan tersebut berupa beras 20 kilogram dan minyak goreng 4 liter untuk alokasi dua bulan, yakni Februari dan Maret 2026.
Bantuan ini diprioritaskan bagi KPM di desil 1 hingga desil 4 dengan total kuota mencapai sekitar 35 juta penerima di seluruh Indonesia.
Meski demikian, hingga 26 Februari 2026, distribusi bantuan beras dan minyak goreng tersebut masih belum dimulai. Informasi dari pihak terkait menyebutkan proses penyaluran masih menunggu jadwal resmi distribusi.
Masyarakat diminta bersabar karena rentang waktu penyaluran memang direncanakan sepanjang Februari hingga Maret. Pemerintah juga membuka kemungkinan percepatan distribusi menjelang Ramadan dan Idul Fitri, mengingat tekanan kebutuhan pangan cenderung meningkat pada periode tersebut.
Evaluasi Ketepatan Sasaran dan Ajakan Graduasi
Di tengah penyaluran bansos, isu ketepatan sasaran kembali mengemuka. Pemerintah mengimbau agar KPM yang secara ekonomi sudah tergolong mampu dapat secara sukarela melakukan graduasi atau mengundurkan diri.
Langkah ini dinilai penting agar kuota bantuan dapat dialihkan kepada keluarga yang lebih membutuhkan. Terlebih, kondisi ekonomi saat ini masih menjadi tantangan bagi masyarakat rentan.
Graduasi mandiri menjadi bagian dari upaya pembaruan data sosial agar bansos lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
Ground Check PBI Nonaktif Dimulai April
Tak hanya fokus pada PKH dan BPNT, Kementerian Sosial juga menyiapkan agenda ground check bagi peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) nonaktif yang sebelumnya dinonaktifkan karena masuk kategori desil 6 hingga 10.
Pendamping sosial di berbagai daerah mulai menerima pemetaan data warga yang harus diverifikasi lapangan. Rata-rata setiap petugas mendapat tugas memverifikasi sekitar 300 KPM.
Proses ground check dijadwalkan dimulai 1 April 2026 dan ditargetkan rampung dalam waktu satu bulan. Program ini membutuhkan dukungan perangkat desa, kelurahan, hingga RT/RW untuk memastikan alamat dan kondisi warga sesuai data.
Lansia dan Disabilitas Siap Terima MBG
Kabar lain yang tak kalah penting adalah rencana pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi lansia dan penyandang disabilitas. Kementerian Sosial tengah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk menyinkronkan program tersebut.
Sebelumnya, Kemensos telah memiliki program permakanan yang dikelola melalui kelompok masyarakat (Pokmas). Kini, skema MBG berpotensi menjadi penguatan program tersebut.
Saat ini, sejumlah pendamping sosial juga mendapat tugas ground check data disabilitas. Meski mekanisme teknis masih disusun, besar kemungkinan program ini akan menyasar kelompok rentan yang belum terjangkau bantuan pangan optimal.
Dengan berbagai agenda tersebut, pemerintah menargetkan sistem perlindungan sosial 2026 semakin terintegrasi dan tepat sasaran.
Bagi KPM yang belum menerima bantuan tahap pertama, disarankan untuk rutin memantau status rekening dan berkoordinasi dengan pendamping sosial setempat. Pemerintah memastikan seluruh proses berjalan bertahap hingga tuntas.
Editor : Edo Trianto