Dadan menegaskan bahwa insentif Rp6 juta per hari untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bukanlah pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebaliknya, kebijakan tersebut merupakan strategi efisiensi untuk memastikan program MBG dapat berjalan cepat dan efektif.
Pernyataan itu disampaikan Dadan dalam keterangan resmi di Jakarta pada Jumat, 27 Februari 2026. Ia menjelaskan bahwa skema insentif SPPG merupakan bagian dari sistem pembayaran layanan, bukan dana pembangunan fasilitas dari APBN.
Menurutnya, pemahaman publik perlu diluruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai penggunaan anggaran dalam program Makan Bergizi Gratis.
Bukan Dana Pembangunan dari APBN
Dadan menegaskan bahwa dana Rp6 juta per hari yang diberikan kepada SPPG bukan digunakan untuk membangun fasilitas dapur MBG.
Dana tersebut merupakan pembayaran layanan atas fasilitas SPPG yang sudah tersedia dan siap digunakan untuk mendukung distribusi makanan bergizi kepada masyarakat.
“Rp6 juta per hari bukanlah dana pembangunan dari APBN, melainkan bagian dari mekanisme pembayaran layanan atas SPPG yang telah berjalan,” ujar Dadan.
Ia menjelaskan bahwa seluruh pembangunan fasilitas fisik SPPG dilakukan melalui investasi mandiri oleh pihak mitra yang bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional.
Dengan skema tersebut, pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk pembangunan infrastruktur dari awal.
Risiko Sepenuhnya Ditanggung Mitra
Dalam skema kemitraan program Makan Bergizi Gratis, seluruh risiko pembangunan dan operasional fasilitas SPPG ditanggung oleh pihak mitra.
Mulai dari risiko pembangunan gedung, pelaksanaan operasional dapur, proses evaluasi hingga potensi bencana alam menjadi tanggung jawab mitra.
Dadan menyebut model kerja sama ini membuat penggunaan dana negara menjadi lebih efisien.
Pasalnya, pihak mitra akan membangun fasilitas secara optimal sesuai kebutuhan layanan tanpa melakukan pemborosan.
Menurut dia, mitra tidak mungkin melakukan mark up biaya pembangunan karena investasi tersebut menggunakan dana mereka sendiri.
Dengan demikian, fasilitas yang dibangun akan menyesuaikan kebutuhan operasional secara realistis.
Keunggulan Utama: Kecepatan Pembangunan
Selain efisiensi biaya, skema kemitraan juga dinilai unggul dari sisi kecepatan pembangunan fasilitas.
Dadan mengungkapkan bahwa melalui kerja sama dengan mitra, pembangunan fasilitas SPPG dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat.
Bangunan dapur MBG yang representatif bahkan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar dua bulan.
Kecepatan ini dinilai sangat penting untuk mempercepat implementasi program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
Tanpa skema kemitraan, proses pembangunan fasilitas oleh pemerintah diperkirakan akan memerlukan waktu jauh lebih lama karena harus melalui prosedur pengadaan yang panjang.
Puluhan Ribu SPPG Sudah Beroperasi
Badan Gizi Nasional mencatat perkembangan pembangunan fasilitas SPPG berjalan cukup pesat.
Saat ini, terdapat 24.122 SPPG yang telah dibangun melalui skema kemitraan dan sudah mulai beroperasi untuk mendukung program MBG.
Angka tersebut menunjukkan percepatan pembangunan yang cukup signifikan dalam waktu relatif singkat.
Rata-rata pembangunan fasilitas SPPG bahkan mencapai sekitar 50 unit per hari.
Pencapaian ini menunjukkan bahwa skema kemitraan yang diterapkan pemerintah mampu mempercepat penyediaan infrastruktur layanan gizi di berbagai daerah.
Dengan semakin banyaknya fasilitas yang tersedia, diharapkan distribusi makanan bergizi kepada masyarakat dapat berjalan lebih merata dan efektif.
Perdebatan Publik Masih Berlanjut
Meski pemerintah menilai skema insentif SPPG sebagai langkah efisien, perdebatan di tengah masyarakat masih terus berlangsung.
Sebagian pihak menilai program ini perlu disertai sistem pengawasan yang ketat agar penggunaan dana negara tetap transparan dan akuntabel.
Pengawasan yang kuat dianggap penting untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Ke depan, pemerintah diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara percepatan pelaksanaan program dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan bertanggung jawab.
Dengan demikian, program besar seperti MBG tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga tetap dipercaya oleh publik.
Editor : Auliya Nur'Aini Khafadzoh