RADAR TULUNGAGUNG - Proyek Tol Kepanjen Blitar Tulungagung sepanjang hampir 99 kilometer resmi memasuki tahap awal persiapan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar konsultasi publik di Kabupaten Tulungagung sebagai bagian dari penyusunan dokumen AMDAL sebelum pembangunan fisik dimulai.
Tol Kepanjen Blitar Tulungagung menjadi salah satu proyek strategis yang diharapkan memperkuat konektivitas kawasan pesisir selatan Jawa Timur. Untuk wilayah Tulungagung sendiri, panjang ruas yang akan dibangun mencapai 33 kilometer dan melintasi 43 desa di tujuh kecamatan.
Dalam konsultasi publik tersebut, perwakilan desa dan kecamatan yang terdampak diundang untuk memberikan masukan. Proses ini dinilai penting agar pembangunan Tol Kepanjen Blitar Tulungagung berjalan sesuai regulasi, sekaligus meminimalkan potensi dampak negatif di lapangan.
33 Kilometer Lintasi 7 Kecamatan
Secara keseluruhan, panjang Tol Kepanjen Blitar Tulungagung mencapai sekitar 99 kilometer. Khusus di Kabupaten Tulungagung, ruas tol akan membentang sepanjang 33 kilometer.
Jalur ini akan melintasi 43 desa yang tersebar di tujuh kecamatan, yakni Rejotangan, Ngunut, Sumbergempol, Boyolangu, Kedungwaru, Gondang, dan Tulungagung. Dengan lintasan yang cukup panjang dan melibatkan banyak wilayah administratif, keterlibatan masyarakat dalam tahap konsultasi publik menjadi krusial.
Kementerian PUPR menyebut konsultasi publik merupakan langkah awal dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Selain memenuhi aspek legalitas, forum ini juga menjadi ruang dialog antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat terdampak langsung.
Target Konstruksi dan Operasional
Rencana awal, pembangunan fisik Tol Kepanjen Blitar Tulungagung ditargetkan mulai dikerjakan pada 2023. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal, pekerjaan konstruksi diharapkan rampung pada 2025 dan ruas tol sudah bisa digunakan masyarakat.
Proyek ini dirancang untuk memangkas waktu tempuh antarwilayah di selatan Jawa Timur. Selain itu, keberadaan jalan tol diharapkan memperlancar distribusi logistik, meningkatkan mobilitas warga, dan membuka akses investasi baru.
Dengan terealisasinya tol ini, Tulungagung disebut akan diapit dua jalur tol dari arah utara dan timur. Posisi strategis tersebut diyakini memperkuat konektivitas regional sekaligus meningkatkan daya saing daerah.
Harapan dan Catatan Dampak Lingkungan
Dalam forum konsultasi publik, berbagai masukan disampaikan oleh perwakilan masyarakat dan stakeholder. Pemerintah menegaskan bahwa setiap proyek infrastruktur besar pasti memiliki dampak positif maupun negatif.
Karena itu, penyusunan AMDAL menjadi tahap penting untuk mengidentifikasi potensi dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pemerintah berharap melalui masukan masyarakat, dampak negatif bisa diminimalkan sedini mungkin.
Tim teknis selanjutnya akan turun ke lapangan untuk membahas lebih detail terkait pembebasan lahan, tata ruang, serta kesiapan infrastruktur pendukung. Proses ini menjadi bagian tak terpisahkan dari tahapan pembangunan Tol Kepanjen Blitar Tulungagung.
Dongkrak Ekonomi Pesisir Selatan
Tol Kepanjen Blitar Tulungagung diproyeksikan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi di kawasan pesisir selatan Jawa Timur. Selama ini, wilayah selatan dinilai masih tertinggal dibandingkan jalur Pantura dari sisi konektivitas dan akses infrastruktur.
Dengan hadirnya jalan bebas hambatan ini, arus barang dan jasa diharapkan semakin lancar. Sektor perdagangan, pertanian, industri kecil, hingga pariwisata berpotensi terdampak positif.
Selain memangkas jarak tempuh, tol ini juga membuka peluang pemerataan pembangunan antarwilayah. Desa-desa yang selama ini relatif terisolasi bisa mendapatkan akses lebih cepat ke pusat ekonomi.
Pemerintah optimistis, dengan perencanaan matang dan partisipasi aktif masyarakat, Tol Kepanjen Blitar Tulungagung dapat direalisasikan sesuai target. Jika proyek ini berjalan lancar hingga operasional, dampaknya bukan hanya pada konektivitas, tetapi juga transformasi ekonomi di selatan Jawa Timur.
Editor : Ingge Nayla Ayu Karina