RADAR TULUNGAGUNG - Kabar mengenai sertifikasi guru terbaru kembali menjadi perhatian para tenaga pendidik di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan aturan baru terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk guru yang telah memiliki sertifikasi.
Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa komponen THR tahun 2026 tidak hanya mencakup gaji pokok dan tunjangan dasar, tetapi juga membuka peluang tambahan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru yang telah tersertifikasi.
Informasi mengenai sertifikasi guru terbaru ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi aparatur negara.
Aturan THR ASN Tahun 2026
Berdasarkan regulasi tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp55 triliun untuk pembayaran THR ASN, termasuk pegawai pusat, daerah, TNI, Polri, serta para pensiunan.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai komponen pembayaran yang meliputi:
-
Gaji pokok
-
Tunjangan keluarga
-
Tunjangan pangan
-
Tunjangan jabatan atau tunjangan umum
-
Tunjangan kinerja sesuai jabatan
Total penerima THR pada tahun 2026 mencapai jutaan orang yang tersebar di berbagai instansi pemerintahan.
Secara rinci, sekitar 2,4 juta ASN pusat termasuk TNI dan Polri menerima alokasi sekitar Rp22,2 triliun. Sementara itu, ASN daerah yang jumlahnya sekitar 4,3 juta orang menerima anggaran sekitar Rp20,2 triliun. Selain itu, sekitar 3,8 juta pensiunan juga mendapatkan THR dengan total anggaran sekitar Rp12,7 triliun.
Baca Juga: Jaga Harga Bahan Pokok Saat Ramadan, Kecamatan Kedungwaru Tulungagung Gelar Gerakan Pangan Murah
Sertifikasi Guru Terbaru dan Tambahan TPG
Hal yang paling menjadi perhatian dalam kebijakan ini adalah keberadaan komponen tambahan bagi guru dan dosen yang memiliki sertifikasi.
Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN dan tidak menerima tunjangan kinerja dapat memperoleh Tunjangan Profesi Guru sebesar satu bulan sebagai bagian dari THR dan gaji ke-13.
Ketentuan ini menjadi dasar hukum yang sebelumnya juga diterapkan pada beberapa tahun sebelumnya. Dengan demikian, guru yang telah mengikuti program sertifikasi guru terbaru berpotensi kembali memperoleh tambahan pendapatan saat pencairan THR.
Bagi para guru, kebijakan ini tentu menjadi kabar baik karena tunjangan profesi merupakan salah satu bentuk penghargaan atas profesionalitas tenaga pendidik.
Jadwal Proses Pencairan
Dalam petunjuk teknis pelaksanaan, proses administrasi pencairan THR dilakukan melalui mekanisme penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Proses pengajuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Maret melalui sistem pengelolaan anggaran pemerintah.
Namun khusus bagi guru ASN yang berada di bawah pemerintah daerah, pencairan THR biasanya akan dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing.
Oleh karena itu, waktu pencairan bisa berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Meski demikian, pencairan THR tetap ditargetkan selesai sebelum Hari Raya Idul Fitri.
Perbedaan THR dan Gaji ke-13
Pemerintah juga menegaskan bahwa THR berbeda dengan gaji ke-13.
THR diberikan menjelang Hari Raya Idul Fitri sebagai bagian dari stimulus ekonomi sekaligus membantu kebutuhan pegawai dalam menghadapi perayaan hari besar keagamaan.
Sementara itu, gaji ke-13 biasanya dibayarkan pada pertengahan tahun, umumnya sekitar bulan Juni.
Tujuan utama pemberian gaji ke-13 adalah membantu kebutuhan pendidikan keluarga ASN, khususnya pada periode awal tahun ajaran baru.
Dampak Ekonomi Nasional
Pemerintah berharap kebijakan pembayaran THR ini dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional.
Dengan total anggaran puluhan triliun rupiah yang beredar di masyarakat, konsumsi rumah tangga diperkirakan meningkat secara signifikan menjelang Idul Fitri.
Selain sektor ASN, pemerintah juga menyoroti pembayaran THR di sektor swasta. Perusahaan diwajibkan membayar THR secara penuh kepada pekerja paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran.
Berdasarkan data ketenagakerjaan nasional, terdapat puluhan juta pekerja yang berpotensi menerima THR dari sektor swasta.
Dengan demikian, kebijakan THR tahun 2026 tidak hanya memberikan manfaat bagi aparatur negara, tetapi juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara lebih luas.
Editor : Muhammad Rusdian Nuzula