JAKARTA - Kabar mengenai bansos cair hari ini kembali menjadi perhatian masyarakat. Sejumlah bantuan sosial dilaporkan mulai masuk ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di beberapa daerah, termasuk pencairan BPNT dan BLT Dana Desa menjelang Lebaran.
Informasi terbaru menyebutkan bansos cair hari ini terjadi di beberapa wilayah Indonesia dengan nominal bantuan yang bervariasi. Mulai dari Rp600 ribu hingga Rp900 ribu bagi keluarga penerima manfaat (KPM).
Selain itu, pemerintah juga masih menyalurkan berbagai bantuan lainnya secara bertahap hingga akhir Maret, termasuk PKH, bantuan pangan, hingga bantuan pendidikan bagi siswa.
BPNT Tahap 1 Susulan Cair di NTB
Salah satu bantuan yang terpantau cair adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 1 susulan. Penyaluran dilakukan melalui bank penyalur, salah satunya Bank BRI.
Di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), sejumlah KPM dilaporkan telah menerima bantuan BPNT dengan nominal sekitar Rp600.000.
Pencairan ini merupakan penyaluran susulan bagi penerima yang sebelumnya belum mendapatkan bantuan pada tahap pertama.
Pemerintah memang menyalurkan bantuan sosial secara bertahap sehingga tidak semua penerima mendapatkannya secara bersamaan.
BLT Dana Desa Cair Rp900 Ribu
Selain BPNT, kabar bansos cair hari ini juga datang dari program BLT Dana Desa.
Di wilayah Sulawesi Tengah, bantuan tersebut dilaporkan telah dicairkan dengan nominal hingga Rp900.000 untuk tahap pertama.
Besaran tersebut merupakan akumulasi bantuan untuk beberapa bulan sekaligus, mengingat nilai BLT Dana Desa yang diberikan setiap bulan adalah Rp300.000 per keluarga.
Baca Juga: THR Pensiunan PNS 2026 Mulai Cair 5 Maret, Taspen Tegaskan Tidak Bisa Dirapel dengan Gaji April
Program BLT Dana Desa ditujukan bagi masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrem dan dananya bersumber dari anggaran dana desa.
Distribusi KKS Baru Mulai Dilakukan
Selain pencairan bantuan, pemerintah juga mulai melakukan pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) baru bagi penerima PKH dan BPNT.
Salah satu daerah yang mulai melakukan distribusi adalah Kabupaten Tegal.
Penyaluran kartu KKS baru ini dijadwalkan berlangsung secara bertahap mulai Selasa, 10 Maret 2026 hingga Kamis, 12 Maret 2026.
KKS tersebut nantinya digunakan oleh keluarga penerima manfaat untuk menerima berbagai bantuan sosial dari pemerintah.
Surat Undangan Pencairan Bansos Mulai Dibagikan
Di beberapa wilayah lain, pencairan bansos juga dilakukan melalui PT Pos Indonesia.
Di Lombok Utara, masyarakat penerima manfaat dilaporkan sudah mulai menerima surat undangan pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap pertama.
Surat undangan ini menjadi tanda bahwa penerima dapat datang ke kantor pos sesuai jadwal yang ditentukan untuk mengambil bantuan mereka.
Enam Bansos Cair hingga Akhir Maret
Selain bantuan yang sudah cair, pemerintah juga menyiapkan sejumlah program bantuan yang akan disalurkan hingga akhir Maret.
Beberapa bantuan sosial yang dijadwalkan cair antara lain:
-
PKH tahap 1 susulan
-
BPNT tahap 1 susulan
-
Bantuan YAPI
-
Bantuan pangan berupa beras 20 kilogram dan minyak goreng 4 liter
-
Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa sekolah
-
BLT Dana Desa
Bantuan-bantuan tersebut merupakan program rutin pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama menjelang momen hari raya.
Peluang Penerima BLT Masuk Program PKH
Kabar baik juga datang bagi penerima BLT Kesra sebesar Rp900 ribu yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia.
Bagi penerima yang belum memiliki rekening KKS, ada peluang untuk masuk menjadi penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, di antaranya:
-
Terdaftar dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
-
Masuk kategori desil 1 hingga desil 4
-
Memiliki komponen penerima PKH seperti ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, atau penyandang disabilitas
Jika memenuhi syarat tersebut, penerima berpotensi menggantikan KPM lama yang sudah dinyatakan lulus atau graduasi dari program bantuan sosial.
Penerima Bansos Lebih dari 5 Tahun Berpotensi Dicabut
Di sisi lain, Kementerian Sosial juga mengingatkan bahwa penerima bantuan sosial tidak akan menerima bantuan selamanya.
KPM yang tercatat menerima bantuan lebih dari lima tahun berpotensi dievaluasi dan bahkan dicabut dari daftar penerima bansos.
Langkah ini dilakukan agar bantuan sosial bisa diberikan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.
Pemerintah juga terus melakukan pembaruan data penerima bantuan agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran.
Editor : Novica Satya Nadianti