JAKARTA - Program MBG atau Makan Bergizi Gratis kembali menjadi perbincangan publik setelah berbagai kritik dan evaluasi muncul sejak program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut diluncurkan pada awal 2025.
Dalam sebuah diskusi televisi yang membahas implementasi program MBG, berbagai pihak menilai program tersebut memang memiliki tujuan besar, tetapi pelaksanaannya harus dilakukan secara transparan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Sejak diluncurkan pada 2 Januari 2025, program MBG menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang paling banyak mendapat perhatian media dan masyarakat karena melibatkan anggaran negara yang sangat besar serta menyasar jutaan penerima manfaat.
Para pengamat media menilai perhatian publik terhadap program MBG tidak hanya berkaitan dengan aspek gizi anak, tetapi juga menyangkut tata kelola program, transparansi anggaran, hingga dampak ekonomi yang ditimbulkan.
Media Soroti Tata Kelola Program
Pengamat media Yogi menyebut program makan bergizi gratis menjadi salah satu topik yang paling sering diberitakan karena statusnya sebagai program prioritas pemerintah.
Menurutnya, niat baik pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat memang patut diapresiasi, namun implementasi di lapangan juga harus berjalan secara transparan dan akuntabel.
Ia menegaskan bahwa program dengan skala besar seperti MBG tidak cukup hanya mengandalkan tujuan mulia.
“Bagi media, niat baik saja tidak cukup. Yang penting adalah bagaimana tata kelola dan implementasinya di lapangan,” ujarnya.
Program ini dinilai memiliki dampak luas, tidak hanya terhadap peningkatan kualitas gizi anak dan upaya menekan angka stunting, tetapi juga terhadap ekonomi lokal.
Hal itu karena program MBG melibatkan rantai pasok yang besar mulai dari petani, peternak, hingga pelaku usaha kecil di daerah.
BGN Sebut Program Dorong Ekonomi Daerah
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pelaksanaan program MBG juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar lokasi dapur program.
Ia mencontohkan fenomena yang terjadi di daerah Lumajang, Jawa Timur, di mana masyarakat bahkan secara swadaya mendukung pembangunan fasilitas dapur program atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurutnya, masyarakat mulai memahami bahwa keberadaan satu unit SPPG dapat membuka banyak lapangan kerja baru.
Dadan menjelaskan bahwa satu dapur program MBG bisa melibatkan sekitar 50 pekerja dari masyarakat sekitar.
Selain itu, sedikitnya 15 pemasok bahan pangan juga dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dapur tersebut.
Pemasok tersebut antara lain penyedia beras, minyak, telur, ayam, daging, sayuran, hingga buah-buahan.
“Kalau satu kali memasak saja membutuhkan sekitar 200 kilogram beras. Kalau menunya ikan lele bisa sampai 3.000 ekor,” jelasnya.
Hal tersebut menunjukkan bahwa program MBG memiliki potensi besar untuk mendorong perputaran ekonomi di daerah.
Distribusi MBG Saat Libur Sekolah
Salah satu isu yang sempat menjadi perdebatan publik adalah distribusi makanan program MBG saat anak-anak sedang libur sekolah.
Dadan menjelaskan bahwa sasaran program ini tidak hanya siswa sekolah, tetapi juga kelompok lain seperti ibu hamil dan balita.
Menurutnya, kelompok tersebut tetap membutuhkan asupan gizi setiap hari, termasuk ketika sekolah sedang libur.
Ia menegaskan bahwa 1.000 hari pertama kehidupan merupakan periode emas dalam perkembangan anak sehingga pemenuhan gizi harus tetap berjalan.
Sementara untuk siswa sekolah, distribusi makanan saat libur bersifat opsional.
Jika siswa ingin datang mengambil makanan di sekolah atau titik distribusi tertentu di lingkungan tempat tinggal, mereka tetap bisa mendapatkan manfaat program tersebut.
Transparansi dan Keamanan Pangan Jadi Tantangan
Di sisi lain, sejumlah media menilai sentimen publik terhadap program MBG masih dipengaruhi oleh berbagai kasus yang sempat terjadi di lapangan, termasuk dugaan keracunan makanan.
Karena itu, transparansi dan komunikasi publik dinilai menjadi kunci penting agar masyarakat dapat memahami langkah-langkah perbaikan yang dilakukan pemerintah.
Media juga mendorong agar setiap kejadian yang muncul di lapangan dapat dijelaskan secara terbuka oleh pemerintah.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi tentang masalah yang terjadi, tetapi juga mengetahui solusi yang telah dilakukan untuk memperbaiki program.
Program MBG sendiri direncanakan terus diperluas dengan target puluhan ribu dapur SPPG di berbagai daerah Indonesia.
Karena itu, evaluasi dan penguatan sistem pengawasan dinilai sangat penting agar program prioritas pemerintah ini dapat berjalan lebih baik di masa mendatang.
Editor : Divka Vance Yandriana