JAKARTA - Pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rahmat Pambudi yang menyebut program MBG atau Makan Bergizi Gratis lebih mendesak dibanding penyediaan lapangan kerja menjadi sorotan publik.
Pernyataan tersebut disampaikan Rahmat dalam forum ekonomi yang digelar di The Ritz-Carlton Jakarta Pacific Place pada 29 Januari 2026. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa program MBG merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera ditangani pemerintah saat ini.
Meski demikian, Rahmat menegaskan bahwa pernyataannya tidak dimaksudkan untuk meremehkan pentingnya penciptaan lapangan kerja. Ia menilai kedua hal tersebut sama-sama penting bagi pembangunan nasional.
“MBG penting, lapangan kerja juga penting. Namun saat ini MBG lebih mendesak,” ujar Rahmat dalam forum ekonomi tersebut.
MBG Jadi Prioritas Program Pemerintah
Program MBG merupakan kebijakan unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.
Program ini dijalankan melalui distribusi makanan bergizi secara rutin kepada penerima manfaat di berbagai daerah di Indonesia.
Menurut Rahmat, kebijakan ini sangat penting karena masih banyak masyarakat di daerah terpencil yang menghadapi persoalan kekurangan pangan.
Ia mencontohkan kondisi di sejumlah desa terpencil yang masih mengalami masalah kelaparan.
“Coba lihat saudara-saudara kita di pelosok desa. Mereka masih lapar dan mengalami kesulitan mendapatkan makanan yang cukup,” katanya.
Karena itu, pemerintah menilai program MBG harus segera dijalankan secara luas agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi.
Soroti Masalah Pendidikan di Daerah
Selain persoalan gizi, Rahmat juga menyoroti kondisi pendidikan di beberapa wilayah Indonesia.
Ia mengaku menemukan sejumlah siswa tingkat SMP hingga SMA yang masih belum mampu membaca dan menulis.
Temuan tersebut didapat saat ia mendampingi Presiden Prabowo dalam peresmian program sekolah rakyat di beberapa daerah.
“Kami menemukan anak-anak SMP dan SMA yang belum bisa membaca dan menulis. Jumlahnya cukup banyak,” ungkapnya.
Menurut Rahmat, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan gizi dan pendidikan saling berkaitan.
Anak-anak yang kekurangan gizi cenderung mengalami kesulitan dalam proses belajar.
Karena itu, pemenuhan kebutuhan gizi melalui program MBG dinilai menjadi langkah penting untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan.
55 Juta Penerima Manfaat
Pemerintah mencatat bahwa dalam satu tahun pelaksanaannya, program MBG telah menjangkau sekitar 55 juta penerima manfaat.
Penerima tersebut terdiri dari siswa sekolah, anak usia dini, serta ibu hamil di berbagai wilayah Indonesia.
Jumlah tersebut menunjukkan perluasan signifikan dari program yang awalnya ditargetkan hanya menjangkau sebagian wilayah.
Presiden Prabowo sendiri sebelumnya mengakui bahwa pelaksanaan program ini masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan.
Beberapa di antaranya berkaitan dengan pengawasan distribusi makanan hingga potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program.
Namun berdasarkan evaluasi pemerintah, tingkat keberhasilan program MBG disebut telah mencapai sekitar 99 persen.
Pemerintah Janji Terus Evaluasi Program
Meski tingkat keberhasilannya tinggi, pemerintah menegaskan bahwa evaluasi terhadap program MBG akan terus dilakukan.
Langkah ini bertujuan memastikan distribusi makanan berjalan tepat sasaran dan memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan.
Rahmat juga mengajak masyarakat untuk melihat program tersebut secara utuh, bukan hanya dari satu pernyataan yang dipotong dari konteksnya.
Menurutnya, tujuan utama kebijakan ini adalah memastikan tidak ada lagi anak Indonesia yang mengalami kelaparan atau kekurangan gizi.
“Tujuan kita sederhana, yaitu memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan makanan yang cukup dan bergizi,” katanya.
Dengan pelaksanaan yang terus diperbaiki, pemerintah berharap program MBG dapat menjadi salah satu fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
Editor : Divka Vance Yandriana