JAKARTA - Program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu kebijakan utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan. Investigasi terbaru dari organisasi masyarakat sipil mengungkap adanya dugaan praktik konglomerasi yayasan dalam pelaksanaan proyek dapur program tersebut.
Laporan investigasi itu disampaikan oleh Transparansi Tender Indonesia (TTI). Mereka menilai pembangunan dapur makan bergizi gratis yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional berpotensi membuka ruang bagi pihak swasta untuk beroperasi di balik status yayasan.
Temuan ini memicu perdebatan karena program makan bergizi gratis merupakan proyek prioritas pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Program tersebut juga menjadi salah satu janji kampanye utama yang kini mulai dijalankan secara nasional.
Dugaan Yayasan Jadi Kedok Investor
Dalam hasil investigasinya, TTI menyebut sejumlah yayasan yang terlibat dalam proyek dapur makan bergizi gratis diduga beroperasi layaknya perusahaan.
Menurut temuan tersebut, yayasan hanya dijadikan sebagai bentuk organisasi di atas kertas. Sementara dalam praktiknya, pihak yang sebenarnya menjalankan operasional adalah para pemilik modal atau investor.
TTI menilai pola ini berpotensi menimbulkan masalah transparansi dalam pengelolaan proyek pemerintah.
Jika tidak diawasi secara ketat, model kerja seperti ini dikhawatirkan dapat membuka celah bagi kepentingan bisnis dalam program yang seharusnya berfokus pada pelayanan publik.
“Dalam praktiknya, yayasan hanya dijadikan kedok. Padahal yang sebenarnya bermain adalah para pemilik modal,” demikian salah satu temuan yang disampaikan dalam investigasi tersebut.
Isu ini menjadi perhatian karena pembangunan dapur program makan bergizi gratis melibatkan banyak pihak, mulai dari lembaga pemerintah hingga mitra penyedia makanan.
Baca Juga: Viral Isu Rapel Gaji Pensiunan Cair 11 Maret 2026, TASPEN Tegaskan Belum Ada Surat Resmi Pemerintah
Program Prioritas Nasional
Program makan bergizi gratis merupakan salah satu kebijakan sosial terbesar yang diluncurkan pemerintah.
Tujuannya adalah meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, balita, serta ibu hamil.
Program ini dirancang untuk memastikan kelompok rentan mendapatkan asupan makanan yang cukup setiap hari.
Pemerintah juga berharap program tersebut dapat berkontribusi dalam menekan angka stunting yang masih menjadi persoalan serius di Indonesia.
Untuk menjalankan program ini, pemerintah membangun jaringan dapur produksi makanan yang dikelola oleh berbagai pihak.
Dapur tersebut bertugas menyiapkan menu makanan bergizi yang kemudian didistribusikan kepada para penerima manfaat.
Prabowo Minta Menu Telur dan Daging
Di tengah munculnya berbagai sorotan terhadap pelaksanaan program ini, Presiden Prabowo juga memberikan arahan terkait kualitas menu makanan yang diberikan kepada anak-anak.
Dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media di Hambalang pada 6 September 2025, Prabowo menegaskan bahwa menu makanan harus memenuhi standar gizi tertentu.
Salah satu instruksi yang disampaikan adalah setiap anak harus mendapatkan satu butir telur dalam menu makanannya.
Selain itu, ia juga meminta agar menu daging disediakan setidaknya satu kali setiap minggu dalam program makan bergizi gratis.
Arahan tersebut disampaikan langsung kepada Badan Gizi Nasional yang bertanggung jawab mengelola program ini.
Menurut Prabowo, penyediaan menu bergizi sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak.
Telur dan daging dipilih karena dianggap sebagai sumber protein yang relatif mudah didapat serta memiliki nilai gizi tinggi.
Pengawasan Jadi Kunci
Sejumlah pengamat menilai program makan bergizi gratis memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesehatan masyarakat jika dijalankan secara transparan.
Namun, pengawasan terhadap pelaksanaan program menjadi faktor penting agar tujuan awalnya tidak menyimpang.
Temuan investigasi dari Transparansi Tender Indonesia menjadi pengingat bahwa proyek besar pemerintah memerlukan sistem pengawasan yang kuat.
Hal ini mencakup transparansi dalam proses tender, pengelolaan dapur produksi, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Pemerintah juga diharapkan memastikan bahwa program makan bergizi gratis benar-benar dikelola untuk kepentingan masyarakat, bukan menjadi peluang bisnis bagi kelompok tertentu.
Jika tata kelola program dapat dijaga dengan baik, kebijakan ini berpotensi menjadi salah satu program sosial terbesar yang berdampak positif bagi generasi muda Indonesia.
Editor : Divka Vance Yandriana