RADAR TULUNGAGUNG - THR ASN 2026 mulai dicairkan pemerintah sejak awal Maret.
Hingga 10 Maret 2026, realisasi penyaluran telah mencapai Rp24,7 triliun atau sekitar 45 persen dari total anggaran Rp55 triliun yang disiapkan dalam APBN.
Penyaluran THR ASN 2026 tersebut menyasar sekitar 6 juta penerima yang terdiri dari aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, Polri, serta ASN di pemerintah pusat dan daerah.
Pemerintah pun meminta seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk mempercepat proses pembayaran agar seluruh hak pegawai dapat diterima sebelum Hari Raya Idul Fitri.
Pemerintah menegaskan bahwa THR ASN 2026 sudah dapat dibayarkan sejak pekan lalu.
Karena itu, instansi yang belum menyalurkan diminta segera menuntaskan proses administrasi agar pencairan dapat selesai tepat waktu.
“Kami mendorong seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar segera menuntaskan pembayaran THR kepada seluruh pegawai ASN, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia,” ujar pejabat Kementerian Keuangan dalam pemaparan realisasi APBN terbaru.
Target 6 Juta Penerima THR
Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa target penerima THR mencapai sekitar 6 juta orang di seluruh Indonesia.
Mereka berasal dari berbagai instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Dengan realisasi Rp24,7 triliun per 10 Maret, pemerintah optimistis proses penyaluran dapat diselesaikan sebelum Lebaran.
Percepatan pembayaran ini dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama menjelang periode Ramadan dan Idul Fitri.
THR sendiri merupakan salah satu komponen belanja negara yang rutin dialokasikan setiap tahun.
Selain sebagai bentuk penghargaan kepada aparatur negara, kebijakan ini juga bertujuan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Pembayaran Pensiun Capai Rp36,6 Triliun
Selain penyaluran THR, pemerintah juga melaporkan realisasi pembayaran pensiun melalui APBN 2026. Hingga awal tahun ini, pembayaran pensiun telah mencapai Rp36,6 triliun.
Dana tersebut diberikan kepada sekitar 3,7 juta pensiunan yang tersebar di seluruh Indonesia.
Program ini menjadi bagian dari kewajiban negara dalam menjamin kesejahteraan aparatur sipil negara setelah memasuki masa purnatugas.
Pemerintah menegaskan bahwa pembayaran pensiun akan terus dilakukan secara rutin dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
Belanja Negara Naik karena Program Makan Bergizi Gratis
Dalam laporan realisasi APBN yang sama, pemerintah juga mencatat adanya peningkatan belanja barang negara.
Salah satu faktor utama kenaikan tersebut adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program ini mulai berjalan pada 2026 dan menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Hingga Januari–Februari 2026, anggaran yang telah digunakan untuk program tersebut mencapai sekitar Rp9 triliun.
Jika dihitung secara rata-rata, kebutuhan anggaran untuk program makan bergizi gratis diperkirakan sekitar Rp19,5 triliun per bulan ketika program berjalan penuh.
Belanja barang negara secara keseluruhan juga meningkat. Jika pada periode yang sama tahun sebelumnya sekitar Rp18 triliun, pada 2026 meningkat menjadi sekitar Rp28,6 triliun.
Puluhan Juta Penerima Program MBG
Program makan bergizi gratis juga menunjukkan capaian signifikan dalam jumlah penerima.
Hingga 9 Maret 2026, tercatat sekitar 61,62 juta penerima manfaat telah mendapatkan layanan tersebut.
Program ini dijalankan melalui lebih dari 25.000 satuan penyedia pelayanan gizi (SPPG) di berbagai daerah. Penerima manfaat terdiri dari siswa sekolah serta kelompok non siswa.
Untuk siswa sekolah, jumlah penerima pada Februari mencapai sekitar 50 juta siswa.
Sementara penerima non siswa sekitar 10,5 juta orang, yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, serta sejumlah lansia.
Pemerintah menegaskan bahwa pelaksanaan program ini akan terus diawasi agar berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Transfer ke Daerah Capai Rp147,7 Triliun
Selain belanja pusat, pemerintah juga menyalurkan dana transfer ke daerah sebagai bagian dari pelaksanaan APBN 2026.
Hingga akhir Februari, total transfer ke daerah mencapai Rp147,7 triliun dari berbagai skema pendanaan.
Dana tersebut digunakan untuk mendukung layanan publik yang dikelola pemerintah daerah.
Sebagian besar dana digunakan untuk pembayaran gaji ASN daerah, serta mendukung sektor pendidikan melalui program bantuan operasional sekolah (BOS).
Tercatat sekitar 42,3 juta siswa menerima bantuan operasional sekolah. Selain itu, terdapat 5,8 juta siswa PAUD yang menerima bantuan operasional pendidikan (BOP).
Program kesetaraan juga menjangkau sekitar 992.000 siswa, sementara 616.000 guru menerima tunjangan melalui skema transfer ke daerah.
Pemerintah berharap seluruh program belanja negara tersebut dapat memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Editor : Krisna Pambudi