JAKARTA - Pemerintah akan memberlakukan aturan ketat di mana mobil di atas 1400 cc dilarang isi Pertalite secara total mulai tanggal 1 Juni 2026 mendatang. Kebijakan ini menetapkan bahwa kendaraan dengan kapasitas mesin melebihi ambang batas tersebut akan dicoret dari daftar penerima bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Langkah berani ini diambil seiring dengan berakhirnya fase transisi penggunaan BBM penugasan di tanah air. Dengan adanya aturan mobil di atas 1400 cc dilarang isi Pertalite, maka sistem penyaluran subsidi akan diperketat guna memastikan bantuan negara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Isu mengenai mobil di atas 1400 cc dilarang isi Pertalite ini langsung memicu kegelisahan bagi pemilik kendaraan sejuta umat. Pasalnya, mayoritas mobil populer yang mengaspal di jalanan Indonesia saat ini memiliki spesifikasi mesin di atas batas maksimal yang telah ditentukan oleh pemerintah tersebut.
Skema Pemblokiran QR Code dan Pengetatan di SPBU
Penerapan aturan ini akan didukung penuh oleh infrastruktur teknologi digital di setiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Mulai 1 Juni 2026, sistem QR Code akan menjadi penentu utama apakah sebuah kendaraan layak menenggak bensin murah atau tidak. Jika data kendaraan menunjukkan kapasitas mesin di atas 1.400 cc, sistem akan melakukan pemblokiran secara otomatis pada nozzle pompa.
"Sistem QR Code ini bakal otomatis ngeblokir nozzle super ketat dan enggak bisa disiasati lagi," ungkap laporan kebijakan tersebut. Hal ini menandakan bahwa pemilik kendaraan tidak akan bisa lagi mengelabui petugas di lapangan karena kontrol sepenuhnya berada pada integrasi data registrasi kendaraan yang telah tersinkronisasi dengan mesin pompa bensin.
Transisi ini menandai berakhirnya era subsidi bagi mobil-mobil kelas menengah. Waktu yang tersisa menuju pertengahan tahun 2026 dianggap sudah sangat mepet bagi masyarakat untuk mulai menyesuaikan anggaran transportasi harian. Kebijakan ini diharapkan mampu menyehatkan postur anggaran negara yang selama ini terbebani oleh subsidi BBM yang dinilai belum tepat sasaran.
Daftar 25 Mobil Populer yang Masuk Daftar Hitam
Dampak dari aturan ini sangat luas, mencakup setidaknya 25 model mobil populer yang selama ini mendominasi pasar otomotif nasional. Korban pertama yang paling mengejutkan adalah mobil sejuta umat seperti Toyota Avanza dan Toyota Veloz. Kedua model andalan Toyota ini dipastikan harus berpindah ke BBM non-subsidi karena memiliki mesin yang melebihi batas 1.400 cc.
Nasib serupa juga menimpa rival sejatinya, Mitsubishi Xpander. Di segmen SUV, deretan mobil tangguh seperti Toyota Rush, Daihatsu Terios, hingga Honda BR-V dipastikan gagal mendapatkan subsidi. Bahkan, mobil-mobil crossover modern seperti Hyundai Creta, Hyundai Stargazer, dan Honda HR-V yang rata-rata mengusung mesin 1.500 cc otomatis akan masuk dalam daftar blokir sistem di SPBU.
Tidak berhenti di situ, mobil pabrikan Tiongkok yang dikenal memiliki harga kompetitif namun berfitur mewah seperti Wuling Cortez, Almas RS, hingga Chery Omoda 5 juga ikut terdampak. Menariknya, teknologi mesin ramah lingkungan tidak menjamin pengecualian. Kendaraan dengan teknologi hybrid seperti Suzuki Ertiga Hybrid, XL7, hingga Xpander Cross tetap dilarang menggunakan Pertalite karena kapasitas mesin bensinnya yang masih dianggap terlalu besar buat kriteria subsidi.
Nasib Mobil Mewah dan Tantangan Anggaran Rumah Tangga
Bagi kelas premium atau yang sering dijuluki "mobil sultan", aturan ini semakin mempertegas batasan sosial pengguna BBM. Varian bermesin bongsor seperti Toyota Innova Zenix, Toyota Fortuner bensin, hingga Honda CR-V Turbo dipastikan terusir dari antrean pompa subsidi. Bahkan, sedan mewah dengan aura balap seperti Honda Civic RS dan Mazda 3 pun tidak mendapatkan pengecualian sedikit pun karena angka CC mereka adalah bukti mutlak kewajiban menggunakan Pertamax.
Kewajiban beralih ke BBM oktan tinggi tentu akan berdampak langsung pada isi dompet para pemilik kendaraan. Dengan selisih harga yang cukup signifikan antara Pertalite dan Pertamax, pengeluaran bulanan untuk biaya bahan bakar diprediksi akan membengkak drastis. Masyarakat dipaksa untuk move on dari realita BBM murah menuju BBM berkualitas tinggi yang lebih sesuai dengan spesifikasi mesin modern namun dengan harga yang lebih mahal.
Sebagai kesimpulan, kebijakan pemerintah ini menuntut kesiapan finansial yang matang dari para pemilik kendaraan roda empat. Pertanyaan besarnya bukan lagi kapan aturan ini berlaku, melainkan seberapa siap dompet bulanan Anda menghadapi lonjakan biaya hidup akibat perpindahan konsumsi BBM ini. Pengetatan ini adalah langkah final pemerintah dalam mereformasi subsidi energi demi menyelamatkan keuangan negara dalam jangka panjang.
Editor : Vicky Permana Saputra