JAKARTA - Pertamina akhirnya buka suara terkait kabar viral yang menyebutkan bahwa mobil di atas 1400 cc dilarang isi Pertalite mulai 1 Juni mendatang karena adanya pembatasan BBM subsidi. Area Manager Communication Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Tjahyo Nikho Indrawan (menggantikan keterangan Rusminto Wahyudi), menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada instruksi resmi mengenai aturan tersebut.
Isu mengenai mobil di atas 1400 cc dilarang isi Pertalite ini sempat memicu kegaduhan di media sosial, terutama bagi para pemilik kendaraan sejuta umat. Banyak masyarakat khawatir sistem Barcode di SPBU akan secara otomatis menolak pengisian jika mesin kendaraan terdeteksi melebihi kapasitas yang ditentukan. Namun, Pertamina memastikan bahwa penyaluran BBM jenis Pertalite masih berjalan normal sesuai dengan regulasi yang berlaku saat ini.
Pihak Pertamina mengimbau masyarakat agar tidak menelan mentah-mentah informasi mengenai mobil di atas 1400 cc dilarang isi Pertalite yang tidak jelas sumbernya. Perusahaan energi pelat merah ini menyatakan bahwa setiap kebijakan baru mengenai BBM penugasan akan disosialisasikan secara masif dan didasari oleh dasar hukum yang kuat dari pemerintah pusat sebelum diterapkan di lapangan.
Penjelasan Pertamina Soal Kabar Pembatasan BBM 1 Juni
Hingga saat ini, Pertamina mengaku belum menerima petunjuk teknis terkait isu viral yang mengeklaim adanya pemblokiran otomatis bagi kendaraan berkubikasi besar. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa mulai awal Juni, sistem point of sales atau barcode di setiap SPBU akan mengunci akses bagi kendaraan di atas 1.400 cc. Faktanya, belum ada dasar yuridis yang melandasi operasional teknis tersebut di seluruh wilayah Indonesia.
"Pihak kami belum menerima arahan maupun informasi resmi terkait aturan pembatasan berdasarkan kapasitas CC tersebut," tegas pihak Pertamina menanggapi keresahan warga. Narasi video yang viral tersebut dipastikan belum memiliki dasar resmi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, konsumen tetap dapat melakukan pengisian BBM seperti biasa tanpa perlu merasa panik berlebihan.
Pertamina terus memonitor situasi di lapangan agar tidak terjadi fenomena panic buying yang justru bisa merusak rantai distribusi energi. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan mengikuti kanal informasi resmi, baik melalui website Pertamina maupun akun media sosial yang telah terverifikasi, guna mendapatkan kepastian mengenai status subsidi energi di tanah air.
Baca Juga: DPRD Bersama Pemkab Tulungagung Sahkan Lima Ranperda, Fokus Penguatan Pembangunan Daerah
Masalah Distribusi Bukan Karena Aturan Pembatasan Baru
Keresahan masyarakat terkait isu pembatasan ini sempat diperparah oleh adanya antrean dan keterlambatan distribusi Pertalite di sejumlah titik SPBU. Namun, Pertamina memberikan klarifikasi bahwa hambatan tersebut murni disebabkan oleh kendala teknis pada sistem logistik dan distribusi rutin, bukan karena adanya rencana kenaikan harga tersembunyi atau pemberlakuan aturan baru secara mendadak.
Data menunjukkan bahwa kebutuhan konsumsi Pertalite tetap tinggi di kuartal kedua tahun ini. Kendala distribusi yang terjadi di beberapa daerah diidentifikasi sebagai masalah operasional jangka pendek yang segera ditangani oleh tim teknis. Pertamina memastikan stok BBM di terminal bahan bakar minyak (TBBM) dalam kondisi aman untuk mencukupi kebutuhan harian nasional tanpa ada pengurangan kuota secara sepihak.
"Keterlambatan distribusi di sejumlah SPBU hanya disebabkan kendala sistem dan tidak berkaitan dengan isu kenaikan harga maupun pembatasan BBM subsidi yang sedang ramai dibicarakan," jelas perwakilan Pertamina. Perusahaan berkomitmen untuk terus menjaga keandalan pasokan agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu, sembari tetap melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan barcode agar tepat sasaran.
Kekhawatiran Ekonomi Kelas Menengah Terhadap Pengeluaran Harian
Munculnya kabar mengenai pelarangan ini secara sosiologis menunjukkan betapa sensitifnya isu BBM bagi kelas menengah di Indonesia. Banyak pemilik kendaraan dengan kapasitas 1.500 cc ke atas, yang masuk dalam kategori mobil populer, merasa terancam dengan potensi membengkaknya pengeluaran harian jika dipaksa beralih ke BBM non-subsidi dengan harga pasar.
Perpindahan dari Pertalite ke jenis BBM non-subsidi diprediksi dapat menambah beban biaya transportasi hingga 30-40 persen per bulan, tergantung pada intensitas penggunaan kendaraan. Hal inilah yang membuat video singkat di platform media sosial cepat menjadi viral dan mendapatkan respons luas dari warganet yang menuntut kejelasan mengenai nasib subsidi energi mereka ke depannya.
Sebagai penutup, meski revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 terkait kriteria penerima subsidi memang sedang dalam tahap pembahasan di tingkat kementerian, namun keputusan final belum diketuk palu. Masyarakat diharapkan bijak dalam memilah informasi dan tetap mendukung program subsidi tepat agar anggaran negara dapat dialokasikan bagi mereka yang paling membutuhkan tanpa menimbulkan gejolak ekonomi yang tidak perlu.
Editor : Vicky Permana Saputra