JAKARTA - Masyarakat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) kini mulai kesulitan mendapatkan Pertalite setelah belasan SPBU di Jabodetabek berhenti jual BBM subsidi sejak 1 Mei 2026. PT Pertamina (Persero) mengonfirmasi bahwa unit pengisian bahan bakar tersebut kini mengalami perubahan status menjadi "SPBU Signature" yang hanya menyediakan produk BBM non-subsidi.
Fenomena belasan SPBU di Jabodetabek berhenti jual BBM subsidi ini mendadak viral di media sosial setelah sejumlah pengendara mengeluhkan hilangnya dispenser Pertalite di beberapa titik strategis, salah satunya di Jakarta Selatan. Padahal, pemerintah sebelumnya sempat menyatakan tidak akan menaikkan harga BBM subsidi, namun ketersediaannya justru kian menipis di lapangan akibat transformasi layanan ini.
Kebijakan belasan SPBU di Jabodetabek berhenti jual BBM subsidi memaksa sebagian besar pengendara sepeda motor dan angkutan umum beralih menggunakan Pertamax yang harganya lebih mahal. Transformasi menjadi SPBU Signature diklaim sebagai upaya meningkatkan standar pelayanan, meski di sisi lain hal ini memicu kekhawatiran masyarakat menengah ke bawah yang sangat bergantung pada harga bensin yang terjangkau.
Alasan Pertamina Ubah Status Menjadi SPBU Signature
Pihak Pertamina menjelaskan bahwa penghapusan Pertalite di sejumlah titik tersebut merupakan bagian dari strategi peningkatan layanan premium. Tercatat sedikitnya ada 13 SPBU di wilayah Jabodetabek yang telah resmi menyandang status SPBU Signature. Di gerai-gerai ini, pelanggan dijanjikan fasilitas yang lebih mewah, petugas yang lebih ramah, serta lingkungan yang lebih bersih dan nyaman dibandingkan SPBU reguler.
"SPBU Signature ini memang dirancang untuk memberikan pengalaman berbeda bagi konsumen. Namun, konsekuensinya mereka hanya menjual BBM non-subsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Dex, dan Dexlite," lapor jurnalis dalam segmen News 5. Keputusan ini diambil untuk menyasar segmen masyarakat yang lebih mengutamakan kualitas layanan dan performa mesin kendaraan.
Meskipun layanan meningkat, absennya Pertalite di 13 lokasi tersebut membuat antrean di SPBU reguler terdekat menjadi lebih panjang. Warga yang terbiasa mengisi bahan bakar di lokasi yang kini menjadi "Signature" mengaku terkejut karena tidak ada sosialisasi masif sebelumnya, sehingga mereka terpaksa merogoh kocek lebih dalam untuk membeli BBM non-subsidi di lokasi tersebut.
Sorotan Publik: Rakyat Kecil Makin Terjepit?
Kebijakan ini memicu polemik di tengah dinamika ekonomi global yang sedang tidak menentu. Harga minyak dunia yang fluktuatif serta nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh angka Rp17.500 per dolar Amerika menjadi latar belakang yang berat bagi masyarakat. Penghapusan akses bensin murah secara perlahan melalui skema "naik kelas" dianggap sebagai taktik halus pemerintah untuk mengurangi beban subsidi negara.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan bahwa pemerintah harus tetap waspada terhadap dampak kebijakan energi pada daya beli rakyat. "Dinamika situasi global sekarang membuat pemerintah perlu mengambil langkah antisipasi lanjutan untuk kebijakan fiskal. Jangan sampai situasi ini membuat Indonesia terpuruk," tegasnya saat membahas pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun mendatang.
Dampak dari hilangnya Pertalite di belasan titik ini mulai terasa pada biaya logistik harian warga. Pengemudi ojek online dan kurir logistik menjadi kelompok yang paling terdampak, karena margin keuntungan mereka tergerus oleh biaya operasional bahan bakar yang meningkat drastis akibat harus mencari SPBU yang masih menyediakan bensin subsidi.
Diplomasi ASEAN dan Isu Ketahanan Energi Nasional
Isu ketersediaan energi ini juga menjadi salah satu bahasan penting dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto pada 7-8 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin negara Asia Tenggara fokus pada penguatan keamanan maritim regional serta kecukupan energi di tengah gangguan rantai pasokan global akibat konflik di Timur Tengah.
Presiden Prabowo yang mendarat di Filipina menggunakan mobil Maung MV3 Garuda Limousine Indonesia 1, membawa misi penting untuk memastikan ketahanan energi dalam negeri tetap stabil. Pemerintah diharapkan mampu menyeimbangkan antara tuntutan efisiensi anggaran subsidi dengan perlindungan nyata bagi hak-hak ekonomi rakyat kecil di tanah air.
Sebagai penutup, meski status SPBU Signature menawarkan kemewahan, masyarakat berharap akses terhadap BBM subsidi tidak dihilangkan secara sporadis. Transparansi mengenai lokasi mana saja yang akan menyusul "naik kelas" sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat mengantisipasi pengeluaran harian mereka tanpa harus terjepit oleh kebijakan yang datang tiba-tiba.
Editor : Vicky Permana Saputra