JAKARTA - Pemerintah Indonesia secara resmi tengah mematangkan skema baru pendistribusian BBM bersubsidi yang akan berimbas pada pengetatan daftar mobil yang dilarang isi Pertalite & Solar mulai Juni 2026. Melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014, kendaraan dengan kapasitas mesin di atas 1.400 CC dipastikan tidak lagi bisa menikmati bensin rakyat guna menekan kebocoran anggaran negara.
Langkah radikal ini diambil sebagai upaya transformasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Berdasarkan draf aturan terbaru, pembatasan ini diprediksi mampu menghemat konsumsi BBM subsidi dan anggaran nasional hingga 10 sampai 15 persen dari total volume penyaluran nasional. Angka tersebut dianggap sangat signifikan untuk dialokasikan pada pembangunan infrastruktur jalan yang lebih merata di seluruh pelosok negeri.
Bagi para pemilik kendaraan roda empat yang masuk dalam kriteria mesin "gemuk", kebijakan ini mewajibkan mereka beralih ke BBM non-subsidi seperti Pertamax Series atau Dex Series. Langkah ini tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan hukum, tetapi juga demi menjaga kesehatan mesin kendaraan jangka panjang, mengingat mobil modern dengan kompresi tinggi sangat rentan mengalami kerusakan jika terus dipaksa menenggak bahan bakar dengan oktan rendah.
Ambang Batas 1.400 CC: Strategi Pemerintah Amankan Dompet Negara
Pemerintah menargetkan penyaluran Pertalite dan Biosolar tidak lagi salah alamat ke mobil-mobil mewah yang secara ekonomi pemiliknya dianggap mampu. Dalam revisi aturan yang sedang digodok, parameter utama yang digunakan adalah kapasitas mesin atau cubic centimeter (CC). Rumor kuat menyebutkan garis pembatas dipatok pada angka 1.400 CC, yang berarti mayoritas mobil populer di Indonesia akan terdepak dari jalur subsidi.
"Disparitas harga antara Pertalite dengan Pertamax series saat ini sudah sangat jauh, sehingga godaan bagi pemilik mobil mewah untuk turun kelas sangat tinggi," ungkap salah satu narator dalam rilis infografis otomotif tersebut. Hal inilah yang memicu kuota BBM subsidi sering kali jebol sebelum akhir tahun. Dengan penghematan mencapai 15 persen, pemerintah optimistis dapat mengalihkan dana tersebut untuk subsidi yang lebih produktif bagi rakyat kecil.
Kebijakan ini juga menjadi "polisi" di depan nozel SPBU. Nantinya, tidak ada lagi teguran lisan, melainkan sistem digital yang akan bekerja. Masyarakat diharapkan mulai sadar diri bahwa kendaraan dengan spesifikasi tinggi membutuhkan asupan nutrisi bahan bakar yang juga berkualitas tinggi agar performa mesin tetap optimal dan bebas dari gejala knocking atau mesin menggelitik.
Daftar Mobil Sejuta Umat yang Masuk Zona Merah Subsidi
Dampak dari kebijakan daftar mobil yang dilarang isi Pertalite & Solar ini menyapu bersih deretan mobil terlaris di Indonesia. Dari kubu Toyota, klan Kijang Innova (baik diesel maupun bensin), Toyota Yaris, hingga SUV populer seperti Toyota Rush dipastikan dilarang mengantre di jalur Pertalite. Bahkan, Toyota Avanza varian mesin 1.500 CC yang menjadi tulang punggung transportasi keluarga juga harus rela "naik kelas" ke Pertamax.
Nasib serupa menimpa pabrikan lain seperti Mitsubishi dengan Xpander dan Xpander Cross-nya, serta SUV futuristik terbaru mereka, Mitsubishi Xforce. Dari merek Honda, hampir seluruh lini produk massal mereka mulai dari City Hatchback, HRV, BRV, hingga CRV menggendong mesin minimal 1.500 CC yang otomatis membuat hak subsidinya dicabut. Satu-satunya penyelamat muka Honda yang masih diizinkan menggunakan Pertalite hanyalah Honda Brio Satya yang masuk kategori LCGC.
Tak hanya mobil pribadi, kendaraan niaga dan mesin diesel mewah juga tidak luput dari pantauan. Mitsubishi L300 dan Daihatsu Gran Max pikap varian 1.500 CC terancam masuk dalam daftar hitam. Sementara di kategori SUV premium, duet maut penguasa jalur kanan, Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport, sudah dipastikan dilarang keras menyentuh Biosolar atau Pertalite karena kapasitas mesinnya yang raksasa.
Baca Juga: DPRD Bersama Pemkab Tulungagung Sahkan Lima Ranperda, Fokus Penguatan Pembangunan Daerah
Mekanisme Blokir Otomatis MyPertamina dan Dampak bagi Motor Gede
Pemerintah tidak lagi mengandalkan pengawasan manual oleh petugas SPBU. Per 1 Juni 2026, sistem MyPertamina akan terintegrasi dengan kamera pemindai plat nomor di setiap dispenser. Begitu nomor polisi kendaraan teridentifikasi memiliki spesifikasi di atas 1.400 CC, maka sistem komputer SPBU secara otomatis akan memblokir aliran BBM Pertalite atau Biosolar ke tangki kendaraan tersebut.
Pembatasan ini ternyata juga merambah ke dunia roda dua. Para pecinta motor sport dan matic besar harus mulai waspada, sebab motor dengan kapasitas mesin 250 CC ke atas juga direncanakan masuk dalam daftar dilarang isi BBM subsidi. Pemilik moge atau motor premium diharapkan menunjukkan kelasnya dengan menggunakan BBM yang sesuai, alih-alih ikut mengantre di jalur subsidi yang diperuntukkan bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Fenomena ini diprediksi akan mengubah peta persaingan industri otomotif nasional. Konsumen kini akan berpikir dua kali sebelum membeli kendaraan bermesin besar dan mungkin akan beralih ke teknologi mesin turbo kompak atau mobil listrik. "Memaksakan bensin oktan rendah ke mesin modern justru bikin performa ngempos dan biaya servis melambung tinggi di masa depan," pungkas pengamat otomotif dalam video tersebut.
Editor : Vicky Permana Saputra