RADAR TULUNGAGUNG- Harga BBM non-subsidi resmi naik sejak awal Mei 2026 di tengah krisis energi global yang dipicu konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah. Kenaikan ini langsung dirasakan masyarakat, terutama pengguna kendaraan pribadi dan pelaku transportasi yang harus menghadapi biaya operasional lebih tinggi.
Kenaikan harga BBM non-subsidi terjadi pada sejumlah produk Pertamina, termasuk Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Meski pemerintah memastikan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar tidak berubah, kenaikan bahan bakar non-subsidi tetap memicu kekhawatiran terhadap daya beli masyarakat dan potensi tekanan inflasi.
Di Jakarta, dampaknya mulai terlihat dari meningkatnya jumlah pengguna transportasi umum pada jam-jam sibuk. Banyak warga kini dihadapkan pada pilihan sulit antara tetap menggunakan kendaraan pribadi dengan biaya lebih mahal atau beralih ke moda transportasi massal yang semakin padat.
Pertamax Turbo hingga Pertamina Dex Alami Kenaikan Signifikan
Penyesuaian harga BBM non-subsidi mulai berlaku pada 5 Mei 2026. Beberapa produk mengalami kenaikan cukup besar dibandingkan harga sebelumnya.
Pertamax Turbo naik Rp500 per liter dari Rp19.400 menjadi Rp19.900 per liter. Sementara Dexlite mengalami kenaikan Rp2.400 per liter dari Rp23.600 menjadi Rp26.000 per liter.
Kenaikan tertinggi terjadi pada Pertamina Dex yang melonjak Rp4.000 per liter. Harga produk diesel premium tersebut naik dari Rp23.900 menjadi Rp27.900 per liter.
Sebaliknya, Pertamax tetap dipasarkan dengan harga Rp12.300 per liter dan Pertamax Green bertahan di level Rp12.900 per liter. Untuk BBM subsidi, Pertalite masih dijual Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter.
Penyesuaian harga tidak hanya terjadi di SPBU Pertamina. Sejumlah SPBU swasta juga melakukan langkah serupa dengan menaikkan harga produk bahan bakar mereka mengikuti perkembangan pasar energi global.
Warga dan Pemprov DKI Jakarta Cari Solusi Hadapi Kenaikan Harga
Kenaikan harga BBM non-subsidi memunculkan beragam respons dari masyarakat. Sejumlah pengemudi mengaku kenaikan harga cukup membebani pengeluaran harian mereka, terutama bagi pekerja yang sangat bergantung pada kendaraan bermotor.
Beberapa warga mengaku memahami alasan kenaikan akibat kondisi energi global. Namun tidak sedikit yang merasa keberatan karena penyesuaian harga dinilai terjadi secara mendadak dan berdampak langsung terhadap biaya hidup.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa penetapan harga BBM merupakan kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan memberikan subsidi tambahan bagi pengguna BBM non-subsidi.
Sebagai gantinya, Pemprov DKI akan memperkuat upaya mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar sekaligus menekan beban pengeluaran warga.
"BBM adalah kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah DKI Jakarta akan melakukan terobosan agar masyarakat semakin mau menggunakan transportasi umum," ujar Pramono.
Bank Indonesia: Inflasi Naik, Tapi Masih Dalam Target
Di tengah kekhawatiran masyarakat, Bank Indonesia menilai dampak kenaikan harga BBM non-subsidi terhadap inflasi masih relatif terkendali.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman memperkirakan kenaikan harga BBM non-subsidi hanya akan menambah inflasi sekitar 0,04 persen. Angka tersebut dinilai tidak cukup besar untuk mengganggu target inflasi nasional.
Menurut perhitungan Bank Indonesia, inflasi pada 2026 hingga 2027 masih berada dalam kisaran target 2,5 persen plus minus 1 persen.
Selain inflasi, perhatian juga tertuju pada pertumbuhan ekonomi nasional. Meski ekonomi global diproyeksikan melambat, BI masih mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 4,9 hingga 5,7 persen sepanjang 2026.
Kenaikan harga BBM saat ini tidak terlepas dari krisis energi global yang dipicu konflik di kawasan Teluk Persia. Gangguan pasokan minyak dunia, menyusutnya cadangan minyak terapung, hingga terganggunya jalur distribusi melalui Selat Hormuz telah mendorong harga energi naik tajam di berbagai negara.
Meski tekanan ekonomi masih terasa, pemerintah dan otoritas moneter berharap stabilitas energi global dapat kembali pulih sehingga harga bahan bakar dan biaya hidup masyarakat berangsur membaik dalam beberapa waktu mendatang.
Editor : Cholifatun Nisak