RADAR TULUNGAGUNG- Harga asli Pertalite menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah beredar video yang menunjukkan harga keekonomian BBM tersebut mencapai Rp16.088 per liter. Angka itu lebih tinggi dibanding harga Pertamax yang saat ini dijual Rp12.300 per liter di SPBU Pertamina, sehingga memunculkan pertanyaan publik mengenai mekanisme harga BBM di Indonesia.
Perdebatan bermula dari unggahan video yang memperlihatkan struk pembelian Pertalite di salah satu SPBU di ruas Tol Jakarta-Merak. Dalam struk tersebut tercantum harga Pertalite non-subsidi sebesar Rp16.088 per liter dengan subsidi pemerintah sebesar Rp6.088 per liter. Setelah subsidi diberikan, konsumen hanya membayar Rp10.000 per liter.
Temuan itu memicu kebingungan masyarakat karena harga asli Pertalite terlihat lebih mahal dibanding Pertamax yang selama ini dikenal sebagai BBM non-subsidi dengan nilai jual Rp12.300 per liter.
Struk Pertalite Rp16.088 per Liter Viral di Media Sosial
Viralnya struk pembelian Pertalite bermula dari unggahan ulang akun media sosial yang menampilkan rincian transaksi BBM di SPBU Tol Jakarta-Merak. Pada lembar struk tersebut terlihat harga Pertalite non-subsidi sebesar Rp16.088 per liter.
Namun pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp6.088 per liter sehingga harga yang dibayarkan masyarakat tetap Rp10.000 per liter. Selisih harga inilah yang kemudian menjadi sorotan publik.
Banyak warganet mempertanyakan mengapa harga keekonomian Pertalite bisa lebih tinggi dibanding Pertamax yang dijual dengan harga resmi Rp12.300 per liter. Pertanyaan tersebut kemudian memunculkan berbagai spekulasi mengenai kebijakan harga BBM yang berlaku saat ini.
Fenomena tersebut juga menarik perhatian karena terjadi di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap isu subsidi energi dan fluktuasi harga minyak dunia sepanjang 2026.
Pertamina Sebut Harga Pertamax Saat Ini Bukan Harga Keekonomian
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Robert M.V. Dumatubun, memberikan penjelasan terkait perbedaan harga tersebut. Menurutnya, harga Pertamax yang saat ini berlaku bukan sepenuhnya mencerminkan harga pasar atau harga keekonomian sebenarnya.
"Harga Pertamax saat ini Rp12.300 per liter bukan harga keekonomian yang real atau mengacu harga pasar, melainkan harga terakhir berdasarkan kebijakan dan koordinasi pemerintah dengan Pertamina," ujar Robert.
Ia menjelaskan bahwa sejak 1 April 2026 harga Pertamax tidak mengalami penyesuaian meskipun terjadi perubahan pada kondisi pasar energi global. Karena itu, harga yang berlaku di SPBU saat ini belum sepenuhnya mengikuti perkembangan harga minyak internasional.
Pernyataan tersebut sekaligus menjelaskan mengapa membandingkan harga keekonomian Pertalite dengan harga jual Pertamax yang berlaku saat ini tidak dapat dilakukan secara langsung.
Pemerintah Menanggung Selisih Harga Demi Menjaga Daya Beli
Robert juga menegaskan bahwa Pertamax tetap berstatus BBM non-subsidi. Namun terdapat selisih antara harga keekonomian dengan harga jual yang saat ini berlaku di SPBU.
Menurut dia, selisih tersebut sementara ditanggung pemerintah sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
"Selisih antara harga keekonomian atau harga pasar versus harga jual di SPBU ditanggung sementara oleh pemerintah. Hal ini untuk tetap menjaga daya beli dan tetap berputarnya roda ekonomi masyarakat," katanya.
Meski demikian, Robert tidak mengungkap secara rinci berapa harga keekonomian Pertamax saat ini. Ia hanya memberi gambaran bahwa harga sebenarnya berada di atas harga jual yang berlaku.
Menurutnya, jika melihat struktur produk BBM Pertamina, harga Pertamax, Pertamax Green, dan Pertamax Turbo yang memiliki tingkat oktan berbeda sebenarnya tidak terpaut terlalu jauh dalam harga keekonomian.
Viralnya informasi mengenai harga asli Pertalite menjadi pengingat bahwa harga BBM yang dibayar masyarakat tidak selalu mencerminkan harga pasar sebenarnya. Kebijakan pemerintah dalam mengelola subsidi dan stabilisasi harga energi masih menjadi faktor utama yang menentukan harga jual BBM di SPBU di tengah dinamika pasar minyak global.
Editor : Cholifatun Nisak